Selasa, 23 Oktober 2018 | 13:29 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Temui Bupati, honorer K2 Kudus minta surat salinan pengajuan CPNS Tahun 2012

Rabu, 10 Oktober 2018 - 17:32 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Istimewa. Foto: Sutini/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Sutini/Radio Elshinta

Elshinta.com - Puluhan perwakilan tenaga honorer kategori dua (K2) Kabupaten Kudus bertemu Bupati Kudus Muhammad Tamzil di Pendopo Kabupaten, Rabu (10/10). Dimana mereka meminta surat salinan pengajuan pengangkatan jadi CPNS dari Pemkab Kudus yang pernah dijanjikan bupati terdahulu pada tahun 2012 lalu. 

Koordinator Tenaga K2 Kudus, Yuni Rohayati mengatakan, menagih janji Pemkab Kudus yang pada waktu tahun 2012 lalu, pernah menjanjikan untuk mengirimkan surat pengajuan pengangkatan CPNS melalui jalur khusus K2. Dimana ada 225 honorer K2 yang pada waktu itu tidak bisa mengikuti seleksi CPNS karena banyaknya K2 siluman. 

"Waktu itu Bupati Musthofa berjanji untuk mengirimkan surat ke Menpan RB terkait pengusulan rekruitmen CPNS dari jalur khusus tenaga K2.  kenyataannya saat ini, proses rekrutmen CPNS dari jalur K2 tetap harus memenuhi persyaratan administrasi. Diantaranya umur dibawah 35 tahun dan sebagainya. Padahal kami yang sudah ada mengabdi puluhan tahun dan ada yang berusia 48 tahun," ujar Yuni kepada Kontributor Elshinta, Sutini.

Sementara itu, Bupati Kudus Muhammad Tamzil menyatakan, telah mempelajari kasus tenaga honorer K2 yang ada dikabupaten Kudus. Sehingga dirinya akan menemui Menpan RB untuk menyampaikan kemelut yang terjadi di daerah. "Dalam surat yang diajukan Bupati terdahulu ke Menpan RB dan BKN, tidak disebutkan adanya permintaan formasi rekrutmen CPNS dari Jalur K2. Makanya saya akan ke Jakarta menemui Menpan RB untuk menindaklanjuti permintaan dari para K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun," ungkapnya.

Menurut Bupati, di Kabupaten Kudus total PNS mencapai 7.153, memang kurang ideal, menyusul tiap bulan ada 200an PNS yang pensiun. Makanya ada tenaga outsourcing yang mencapai 1050 orang, pegawai BLUD selain honorer K2. "Beban belanja daerah untuk pegawai perbulan mencapai Rp31 miliar," imbuhnya. 

Sementara terkait permintaan salinan surat pengajuan dari pemkab Kudus ke Menpan RB, bupati meminta kepada perwakilan tenaga honorer K2 untuk membuat resmi sesuai aturan UU keterbukaan informasi publik. "Agar surat yang dikeluarkan Pemkab Kudus dapat digunakan sebagai mana mestinya untuk data dukung," paparnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pendidikan | 23 Oktober 2018 - 13:27 WIB

LIPI sebut ilmu sosial berperan signifikan sukseskan pembangunan

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 13:12 WIB

Dinas perikanan bina dua unit koperasi nelayan

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 13:05 WIB

DPR: Korban gempa Sulteng masih perlu bantuan

Ekonomi | 23 Oktober 2018 - 12:57 WIB

Bappenas: Cegah korupsi dengan pemerintahan terbuka

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 12:48 WIB

Rizal Ramli datangi KPK adukan dugaan korupsi

Hukum | 23 Oktober 2018 - 12:37 WIB

Tb Chaeri Wardana diperiksa KPK kembali

Elshinta.com - Puluhan perwakilan tenaga honorer kategori dua (K2) Kabupaten Kudus bertemu Bupati Kudus Muhammad Tamzil di Pendopo Kabupaten, Rabu (10/10). Dimana mereka meminta surat salinan pengajuan pengangkatan jadi CPNS dari Pemkab Kudus yang pernah dijanjikan bupati terdahulu pada tahun 2012 lalu. 

Koordinator Tenaga K2 Kudus, Yuni Rohayati mengatakan, menagih janji Pemkab Kudus yang pada waktu tahun 2012 lalu, pernah menjanjikan untuk mengirimkan surat pengajuan pengangkatan CPNS melalui jalur khusus K2. Dimana ada 225 honorer K2 yang pada waktu itu tidak bisa mengikuti seleksi CPNS karena banyaknya K2 siluman. 

"Waktu itu Bupati Musthofa berjanji untuk mengirimkan surat ke Menpan RB terkait pengusulan rekruitmen CPNS dari jalur khusus tenaga K2.  kenyataannya saat ini, proses rekrutmen CPNS dari jalur K2 tetap harus memenuhi persyaratan administrasi. Diantaranya umur dibawah 35 tahun dan sebagainya. Padahal kami yang sudah ada mengabdi puluhan tahun dan ada yang berusia 48 tahun," ujar Yuni kepada Kontributor Elshinta, Sutini.

Sementara itu, Bupati Kudus Muhammad Tamzil menyatakan, telah mempelajari kasus tenaga honorer K2 yang ada dikabupaten Kudus. Sehingga dirinya akan menemui Menpan RB untuk menyampaikan kemelut yang terjadi di daerah. "Dalam surat yang diajukan Bupati terdahulu ke Menpan RB dan BKN, tidak disebutkan adanya permintaan formasi rekrutmen CPNS dari Jalur K2. Makanya saya akan ke Jakarta menemui Menpan RB untuk menindaklanjuti permintaan dari para K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun," ungkapnya.

Menurut Bupati, di Kabupaten Kudus total PNS mencapai 7.153, memang kurang ideal, menyusul tiap bulan ada 200an PNS yang pensiun. Makanya ada tenaga outsourcing yang mencapai 1050 orang, pegawai BLUD selain honorer K2. "Beban belanja daerah untuk pegawai perbulan mencapai Rp31 miliar," imbuhnya. 

Sementara terkait permintaan salinan surat pengajuan dari pemkab Kudus ke Menpan RB, bupati meminta kepada perwakilan tenaga honorer K2 untuk membuat resmi sesuai aturan UU keterbukaan informasi publik. "Agar surat yang dikeluarkan Pemkab Kudus dapat digunakan sebagai mana mestinya untuk data dukung," paparnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 23 Oktober 2018 - 13:12 WIB

Dinas perikanan bina dua unit koperasi nelayan

Selasa, 23 Oktober 2018 - 13:05 WIB

DPR: Korban gempa Sulteng masih perlu bantuan

Selasa, 23 Oktober 2018 - 12:57 WIB

Bappenas: Cegah korupsi dengan pemerintahan terbuka

Selasa, 23 Oktober 2018 - 12:48 WIB

Rizal Ramli datangi KPK adukan dugaan korupsi

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com