Rabu, 12 Desember 2018 | 20:25 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Penghargaan pelapor korupsi komitmen pemerintah berantas korupsi

Kamis, 11 Oktober 2018 - 08:46 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Dewi Rusiana
Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Sumber foto: https://bit.ly/2C6orGO
Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Sumber foto: https://bit.ly/2C6orGO

Elshinta.com - Reward atau penghargaan bagi pelapor korupsi dan suap seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018 yang telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia, kata anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
 
"Reward itu akan membuat masyarakat terpacu untuk ikut mengawasi adanya praktik korupsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan menciptakan 'deterrence effect' atau efek gentar kepada mereka yang berniat melakukan korupsi karena akan banyak yang mengawasi," kata Sahroni, di Jakarta.
 
PP itu mengatur tentang pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta. Sahroni meyakini kebijakan tersebut akan memberikan efek domino dalam pemberantasan korupsi. Dengan kebijakan itu, masyarakat akan berlomba-lomba mengawasi praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan kerja ataupun di bidang pelayanan. 
   
Seiring dengan adanya reward tersebut, politisi NasDem ini menekankan perlunya lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, Polri dan Kejaksaan untuk mempersiapkan sumber daya manusianya secara baik. Hal itu menyikapi kemungkinan banyaknya laporan dari masyarakat yang akan masuk terkait dugaan praktik korupsi. Ia mengingatkan lembaga penegak hukum harus memberikan perlakuan sama atas laporan diterima.
 
"KPK, Polri dan Kejaksaan harus benar-benar mempersiapkan SDM-nya untuk mengantisipasi banyaknya laporan dugaan korupsi yang akan masuk. Jangan sampai ada laporan diabaikan atau terbengkalai karena tebang pilih kasus yang akan ditangani," tegas Sahroni, dikutip Antara.
 
Terkait keselamatan pelapor, Sahroni menyampaikan Indonesia memiliki LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang selama ini telah memiliki kerja sama baik dengan penegak hukum. "LPSK bisa dimaksimalkan untuk melindungi whistle blower atau pelapor. Perlindungan maksimal bahkan melalui 'save house' bisa diberikan melihat seberapa rentannya keamanan pelapor. LPSK juga dapat bekerja sama dengan Polri untuk memastikan keamanan pelapor," kata Sahroni yang kembali maju sebagai calon legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Jakarta ini.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Politik | 12 Desember 2018 - 20:23 WIB

MABMI tak berpolitik dan tak terlibat dalam dukung mendukung

Aktual Dalam Negeri | 12 Desember 2018 - 20:17 WIB

Kemenag sediakan master Al Quran gratis

Sosbud | 12 Desember 2018 - 20:07 WIB

Poligami celah lakukan korupsi

Megapolitan | 12 Desember 2018 - 19:58 WIB

Polisi segera jawab temuan Ombudsman terkait Novel

Startup | 12 Desember 2018 - 19:45 WIB

Tokopedia konformasi dapatkan kucuran dana Rp16 triliun

Aktual Dalam Negeri | 12 Desember 2018 - 19:36 WIB

Kabupaten Kudus bukan penyumbang pengangguran di Jateng

Elshinta.com - Reward atau penghargaan bagi pelapor korupsi dan suap seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018 yang telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia, kata anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
 
"Reward itu akan membuat masyarakat terpacu untuk ikut mengawasi adanya praktik korupsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan menciptakan 'deterrence effect' atau efek gentar kepada mereka yang berniat melakukan korupsi karena akan banyak yang mengawasi," kata Sahroni, di Jakarta.
 
PP itu mengatur tentang pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta. Sahroni meyakini kebijakan tersebut akan memberikan efek domino dalam pemberantasan korupsi. Dengan kebijakan itu, masyarakat akan berlomba-lomba mengawasi praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan kerja ataupun di bidang pelayanan. 
   
Seiring dengan adanya reward tersebut, politisi NasDem ini menekankan perlunya lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, Polri dan Kejaksaan untuk mempersiapkan sumber daya manusianya secara baik. Hal itu menyikapi kemungkinan banyaknya laporan dari masyarakat yang akan masuk terkait dugaan praktik korupsi. Ia mengingatkan lembaga penegak hukum harus memberikan perlakuan sama atas laporan diterima.
 
"KPK, Polri dan Kejaksaan harus benar-benar mempersiapkan SDM-nya untuk mengantisipasi banyaknya laporan dugaan korupsi yang akan masuk. Jangan sampai ada laporan diabaikan atau terbengkalai karena tebang pilih kasus yang akan ditangani," tegas Sahroni, dikutip Antara.
 
Terkait keselamatan pelapor, Sahroni menyampaikan Indonesia memiliki LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang selama ini telah memiliki kerja sama baik dengan penegak hukum. "LPSK bisa dimaksimalkan untuk melindungi whistle blower atau pelapor. Perlindungan maksimal bahkan melalui 'save house' bisa diberikan melihat seberapa rentannya keamanan pelapor. LPSK juga dapat bekerja sama dengan Polri untuk memastikan keamanan pelapor," kata Sahroni yang kembali maju sebagai calon legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Jakarta ini.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Bagaimana cara melaporkanya , apakah ada nomer hp yg dihubungi klu iya nomernya brp..? Klu hrus lapor lgsg ke seseorang bgmna cranya...?
loading...

Rabu, 12 Desember 2018 - 20:17 WIB

Kemenag sediakan master Al Quran gratis

Rabu, 12 Desember 2018 - 20:07 WIB

Poligami celah lakukan korupsi

Rabu, 12 Desember 2018 - 19:58 WIB

Polisi segera jawab temuan Ombudsman terkait Novel

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com