Rabu, 12 Desember 2018 | 04:44 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Kejati: Perkara mantan Bupati Tapanuli Tengah belum dilimpahkan

Kamis, 11 Oktober 2018 - 12:59 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Dewi Rusiana
Logo Kejaksaan Agung. Sumber foto: https://bit.ly/2zVjwYC
Logo Kejaksaan Agung. Sumber foto: https://bit.ly/2zVjwYC

Elshinta.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hingga kini masih menunggu dari penyidik Polda Sumut pelimpahan berkas perkara tersangka mantan Bupati Tapanuli Tengah berinisial ST, dalam dugaan penipuan dan penggelapan proyek senilai senilai Rp450 juta.

Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, di Medan, Kamis (11/10) mengatakan, berkas perkara itu, sebelumnya telah dikembalikan ke Polda Sumut, untuk segera dilengkapi karena masih banyak kekurangan atau P-19.

Kekurangan berkas tersebut, menurut dia, yaitu berupa persyaratan formil maupun materil dan hal itu harus secepatnya dipenuhi oleh Polda Sumut. "Kejati Sumut, juga telah memberikan waktu selama 14 hari untuk menyempurnakan berkas perkara mantan orang pertama di Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) itu," ujarnya.

Ia menyebutkan, setelah berkas itu, nantinya diserahkan Polda Sumut, maka Jaksa yang menangani perkara tersebut, akan meneliti apa benar sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Kalau sudah lengkap, maka Jaksa akan menentukan P-21 dan menunggu pelimpahan berkas perkara tahap kedua dan sekaligus menyerahkan tersangka, serta sejumlah barang bukti.

"Kemudian, Jaksa akan menyusun dakwaan untuk diserahkan nantinya ke Pengadilan Negeri (PN) Medan agar perkaranya disidangkan," kata juru bicara Kejati Sumut itu seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, penyidik Polda Sumut menetapkan mantan Bupati Tapteng berinisil ST menjadi status tersangka, dalam dugaan penipuan dan penggelapan proyek senilai Rp450 juta.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pendidikan | 11 Desember 2018 - 22:25 WIB

Di Kudus, masih ada SD dimerger formasi CPNS

Politik | 11 Desember 2018 - 22:01 WIB

PSI puji Risma percantik Surabaya

Pileg 2019 | 11 Desember 2018 - 21:59 WIB

Tommy Soehato dikukuhkan sebagai anak adat Sentani

Aktual Pemilu | 11 Desember 2018 - 21:49 WIB

290 penyandang disabilitas tercatat di DPTHP-2 Binjai

Musibah | 11 Desember 2018 - 21:38 WIB

Hanyut tenggelam, bocah SD ditemukan meninggal

Aktual Pemilu | 11 Desember 2018 - 21:26 WIB

KPU Purwakarta tetapkan DPT Pemilu 2019

Elshinta.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hingga kini masih menunggu dari penyidik Polda Sumut pelimpahan berkas perkara tersangka mantan Bupati Tapanuli Tengah berinisial ST, dalam dugaan penipuan dan penggelapan proyek senilai senilai Rp450 juta.

Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, di Medan, Kamis (11/10) mengatakan, berkas perkara itu, sebelumnya telah dikembalikan ke Polda Sumut, untuk segera dilengkapi karena masih banyak kekurangan atau P-19.

Kekurangan berkas tersebut, menurut dia, yaitu berupa persyaratan formil maupun materil dan hal itu harus secepatnya dipenuhi oleh Polda Sumut. "Kejati Sumut, juga telah memberikan waktu selama 14 hari untuk menyempurnakan berkas perkara mantan orang pertama di Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) itu," ujarnya.

Ia menyebutkan, setelah berkas itu, nantinya diserahkan Polda Sumut, maka Jaksa yang menangani perkara tersebut, akan meneliti apa benar sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Kalau sudah lengkap, maka Jaksa akan menentukan P-21 dan menunggu pelimpahan berkas perkara tahap kedua dan sekaligus menyerahkan tersangka, serta sejumlah barang bukti.

"Kemudian, Jaksa akan menyusun dakwaan untuk diserahkan nantinya ke Pengadilan Negeri (PN) Medan agar perkaranya disidangkan," kata juru bicara Kejati Sumut itu seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, penyidik Polda Sumut menetapkan mantan Bupati Tapteng berinisil ST menjadi status tersangka, dalam dugaan penipuan dan penggelapan proyek senilai Rp450 juta.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 11 Desember 2018 - 22:25 WIB

Di Kudus, masih ada SD dimerger formasi CPNS

Selasa, 11 Desember 2018 - 22:01 WIB

PSI puji Risma percantik Surabaya

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:02 WIB

TNI AU Suryadarma Kalijati bangun pos pangkalan udara

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:01 WIB

Ketum PSI: Hoax dan kebencian ancam persatuan RI

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com