Rabu, 12 Desember 2018 | 04:37 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Anggota DPR tahu penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet diminta klarifikasi ke Polda Metro

Kamis, 11 Oktober 2018 - 15:12 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. Foto: Dody Handoko/elshinta.com
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, polisi meminta kesadaran diri dari anggota DPR untuk menemui penyidik tanpa diundang terkait  kasus penyebaran hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Alasan permintaan tersebut lantaran penyidik terbentur oleh Undang-Undang MD3 untuk memeriksanya. UU tersebut mengatur pemanggilan terhadap anggota dewan untuk diperiksa terkait penegakan hukum harus seizin Presiden.

"Kalau anggota DPR harus izin Pak Presiden. Kecuali beliau dengan kesadaran sendiri datang ke Polda Metro klarifikasi, itu sangat kita hargai," katanya di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/10), seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko.

Anggota DPR yang dianggap mengetahui penyebaran hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet diminta memberikan klarifikasi ke Polda Metro Jaya. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pendidikan | 11 Desember 2018 - 22:25 WIB

Di Kudus, masih ada SD dimerger formasi CPNS

Politik | 11 Desember 2018 - 22:01 WIB

PSI puji Risma percantik Surabaya

Pileg 2019 | 11 Desember 2018 - 21:59 WIB

Tommy Soehato dikukuhkan sebagai anak adat Sentani

Aktual Pemilu | 11 Desember 2018 - 21:49 WIB

290 penyandang disabilitas tercatat di DPTHP-2 Binjai

Musibah | 11 Desember 2018 - 21:38 WIB

Hanyut tenggelam, bocah SD ditemukan meninggal

Aktual Pemilu | 11 Desember 2018 - 21:26 WIB

KPU Purwakarta tetapkan DPT Pemilu 2019

Elshinta.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, polisi meminta kesadaran diri dari anggota DPR untuk menemui penyidik tanpa diundang terkait  kasus penyebaran hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Alasan permintaan tersebut lantaran penyidik terbentur oleh Undang-Undang MD3 untuk memeriksanya. UU tersebut mengatur pemanggilan terhadap anggota dewan untuk diperiksa terkait penegakan hukum harus seizin Presiden.

"Kalau anggota DPR harus izin Pak Presiden. Kecuali beliau dengan kesadaran sendiri datang ke Polda Metro klarifikasi, itu sangat kita hargai," katanya di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/10), seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko.

Anggota DPR yang dianggap mengetahui penyebaran hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet diminta memberikan klarifikasi ke Polda Metro Jaya. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 11 Desember 2018 - 22:25 WIB

Di Kudus, masih ada SD dimerger formasi CPNS

Selasa, 11 Desember 2018 - 22:01 WIB

PSI puji Risma percantik Surabaya

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:02 WIB

TNI AU Suryadarma Kalijati bangun pos pangkalan udara

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:01 WIB

Ketum PSI: Hoax dan kebencian ancam persatuan RI

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com