Jumat, 16 November 2018 | 19:46 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

DPRD sarankan Pemko ubah status badan hukum perusahaan daerah jadi PT

Kamis, 11 Oktober 2018 - 18:23 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Anggota Komisi D DPRD Medan Drs Godfriedn Effendi Lubis MM. Foto: Amsal/Radio Elshinta
Anggota Komisi D DPRD Medan Drs Godfriedn Effendi Lubis MM. Foto: Amsal/Radio Elshinta

Elshinta.com - Anggota Komisi D DPRD Medan Drs Godfriedn Effendi Lubis MM mengatakan, kalau tiga perusahaan daerah tetap dipertahankan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jangan diharapkan bisa memberi keuntungan. Pasalnya, Perusahaan Daerah (PD) Pasar, PD Pembangunan dan PD Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan asset yang dipisahkan dari pemko.

Dia menyarankan, badan hukum PD dirubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar pergerakan ketiganya jadi lincah sehingga menghasilkan untung besar untuk pendapatan asli daerah (PAD). Sebanyak 49 sahamnya dijual ke investor, 51 persen tetap menjadi sahamnya pemko, investor pasti datang mendekat karena diyakini bisa menguntungkan. 

“Seperti di Jakarta ada PT Pasar Raya yang mengelola Tomang Elok, pasar Mangga Dua. PD Pembangunan Jaya salah satunya mengelola Taman Impian Jaya Ancol, begitu juga PT RPH Jaya yang menghasilkan banyak PAD dari penyembelihan hewan,” terangnya kepada wartawan, termasuk kepada Kontributor Elshinta, Amsal, Kamis (11/10).

PD Pembangunan yang sekarang ini  kata Godfried, mengelola kolam renang deli, gelanggang remaja di Jalan Sutomo Ujung, kebun bintang di Simalingkar B dan banyak bangunan yang disewakan. Jika PD jadi PT, lalu pengelolaannya diserahkan ke investor, asset-asset tersebut bisa dibangun apartemen atau hotel.

Di Kota Medan kata Godfried, ada pasar yang berada di inti kota, seperti pasar Pringgan dan pasar Petisah. Pendapatan daerah akan menjanjikan jika digabung pasar dengan hotel, pasar dengan apartemen, atau pasar dengan mall. “Kita lihat saja seperti Medan Mall, di atas mall, di bawah pasar dan dikelola PT,” paparnya.

PD Rumah Potong Hewan (RPH) kata anggota DPRD Medan yang bernaung di fraksi Gerindra ini sama nasibnya dengan PD Pembangunan yang selalu merugi. RPH pendapatannya dari memotong hewan sapi/kerbau, kambing dan babi. Tapi RPH selalu merugi karena banyak berdiri RPH illegal, seperti di perbatasan Medan dan Deliserdang. 

“Hewan dipotong di RPH illegal yang bukan di kawasan Medan, tapi daging sembelihannya di jual di pasar-pasar Medan. Untuk mengatasinya, sebaiknya didirikan kantor RPH di beberapa kecamatan, misalnya 1 RPH untuk 5-7 Kecamatan, kemudian di tiap pasar dibuat UPT dan laboratorium, sehingga tidak ada hewan yang dipotong di luar Medan,” jelasnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual SDGs | 16 November 2018 - 19:35 WIB

Perkawinan anak bawa dampak buruk terhadap SDGs

Lingkungan | 16 November 2018 - 19:24 WIB

Hadapi musim penghujan, Pemkab Kudus petakan daerah rawan banjir

Megapolitan | 16 November 2018 - 19:13 WIB

YLKI: KAI setengah hati respon pencopotan iklan rokok di stasiun

Kecelakaan | 16 November 2018 - 18:59 WIB

Tim DVI kembali identifikasi tiga korban Lion Air

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 18:37 WIB

PT KAI siapkan 20 kereta tambahan untuk Natal dan Tahun Baru

Elshinta.com - Anggota Komisi D DPRD Medan Drs Godfriedn Effendi Lubis MM mengatakan, kalau tiga perusahaan daerah tetap dipertahankan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jangan diharapkan bisa memberi keuntungan. Pasalnya, Perusahaan Daerah (PD) Pasar, PD Pembangunan dan PD Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan asset yang dipisahkan dari pemko.

Dia menyarankan, badan hukum PD dirubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar pergerakan ketiganya jadi lincah sehingga menghasilkan untung besar untuk pendapatan asli daerah (PAD). Sebanyak 49 sahamnya dijual ke investor, 51 persen tetap menjadi sahamnya pemko, investor pasti datang mendekat karena diyakini bisa menguntungkan. 

“Seperti di Jakarta ada PT Pasar Raya yang mengelola Tomang Elok, pasar Mangga Dua. PD Pembangunan Jaya salah satunya mengelola Taman Impian Jaya Ancol, begitu juga PT RPH Jaya yang menghasilkan banyak PAD dari penyembelihan hewan,” terangnya kepada wartawan, termasuk kepada Kontributor Elshinta, Amsal, Kamis (11/10).

PD Pembangunan yang sekarang ini  kata Godfried, mengelola kolam renang deli, gelanggang remaja di Jalan Sutomo Ujung, kebun bintang di Simalingkar B dan banyak bangunan yang disewakan. Jika PD jadi PT, lalu pengelolaannya diserahkan ke investor, asset-asset tersebut bisa dibangun apartemen atau hotel.

Di Kota Medan kata Godfried, ada pasar yang berada di inti kota, seperti pasar Pringgan dan pasar Petisah. Pendapatan daerah akan menjanjikan jika digabung pasar dengan hotel, pasar dengan apartemen, atau pasar dengan mall. “Kita lihat saja seperti Medan Mall, di atas mall, di bawah pasar dan dikelola PT,” paparnya.

PD Rumah Potong Hewan (RPH) kata anggota DPRD Medan yang bernaung di fraksi Gerindra ini sama nasibnya dengan PD Pembangunan yang selalu merugi. RPH pendapatannya dari memotong hewan sapi/kerbau, kambing dan babi. Tapi RPH selalu merugi karena banyak berdiri RPH illegal, seperti di perbatasan Medan dan Deliserdang. 

“Hewan dipotong di RPH illegal yang bukan di kawasan Medan, tapi daging sembelihannya di jual di pasar-pasar Medan. Untuk mengatasinya, sebaiknya didirikan kantor RPH di beberapa kecamatan, misalnya 1 RPH untuk 5-7 Kecamatan, kemudian di tiap pasar dibuat UPT dan laboratorium, sehingga tidak ada hewan yang dipotong di luar Medan,” jelasnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com