Selasa, 23 Oktober 2018 | 13:23 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

Bawaslu Jabar sosialisasikan pengaturan kampanye Pemilu 2019

Kamis, 11 Oktober 2018 - 20:53 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan. Foto: Muhammad Rijaldi/Radio Elshinta
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan. Foto: Muhammad Rijaldi/Radio Elshinta

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengundang para peserta pemilu dan tim kampanye dari seluruh partai politik untuk menyampaikan pentingnya pengawasan kampanye dalam pelaksanaan pilkada dan pilpres 2019 di Kota Bandung, Kamis (11/10).

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan mengatakan, tujuan di selenggarakan agenda tersebut, adalah dalam upaya penyampaian peraturan Bawaslu terkait regulasi kampanye dan pencegahan pelanggaran kampanye kepada Parpol peserta pemilu.

"Untuk sosialisasi kepada Parpol sebagai peserta pemilu, nanti ada DPD juga tim pasangan calon dan tujuan kami adalah menyampaikan kerangka regulasi dan aturan yang Bawaslu punya terkait pengawasan kampanye dan dana kampanye dalam Perbawaslu," katanya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Muhammad Rijaldi.

Pada masa kampanye ini, lanjut Abdullah, sosialisasi seperti ini terutama penyampaian peraturan merupakan salah satu upaya pencegahan pelanggaran yang disampaikan untuk para stakeholder khususnya peserta Pemilu, agar apa yang sudah di sampaikan tidak dilanggar dan pihaknya dapat melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran.

"Agar peserta Pemilu juga paham, mana hal-hal yang boleh dan tidak dalam kerangka aturan Pemilu tersebut, sehingga ketika itu sudah kami sampaikan dan ada yang masih melakukan pelanggaran, maka Bawaslu akan melakukan upaya penindakan," ucapnya.

Terakhir, dirinya menegaskan dan berharap meski di tengah kontestasi yang ketat, para peserta pemilu harus tetap taat pada aturan yang sudah tertuang pada undang undang pemilu, seperti larangan kampanye di fasilitas publik, tidak terlibat politik uang atau melibatkan pihak yang dilarang seperti ASN, TNI, dan Polri.

"Sehingga, dimana ada hal-hal yang memang dilarang harus dipatuhi agar tidak melakukan upaya-upaya tersebut, misal kampanye di tempat fasilitas publik, tidak melakukan praktek money politic ataupun melibatkan para pihak yang dilarang, misal ASN, TNI-Polri dan pejabat negara yang tidak mendapatkan izin dan cuti kampanye," tutupnya. 
 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 13:12 WIB

Dinas perikanan bina dua unit koperasi nelayan

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 13:05 WIB

DPR: Korban gempa Sulteng masih perlu bantuan

Ekonomi | 23 Oktober 2018 - 12:57 WIB

Bappenas: Cegah korupsi dengan pemerintahan terbuka

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 12:48 WIB

Rizal Ramli datangi KPK adukan dugaan korupsi

Hukum | 23 Oktober 2018 - 12:37 WIB

Tb Chaeri Wardana diperiksa KPK kembali

Hukum | 23 Oktober 2018 - 12:26 WIB

KPK periksa lagi Bupati Bangkalan

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengundang para peserta pemilu dan tim kampanye dari seluruh partai politik untuk menyampaikan pentingnya pengawasan kampanye dalam pelaksanaan pilkada dan pilpres 2019 di Kota Bandung, Kamis (11/10).

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan mengatakan, tujuan di selenggarakan agenda tersebut, adalah dalam upaya penyampaian peraturan Bawaslu terkait regulasi kampanye dan pencegahan pelanggaran kampanye kepada Parpol peserta pemilu.

"Untuk sosialisasi kepada Parpol sebagai peserta pemilu, nanti ada DPD juga tim pasangan calon dan tujuan kami adalah menyampaikan kerangka regulasi dan aturan yang Bawaslu punya terkait pengawasan kampanye dan dana kampanye dalam Perbawaslu," katanya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Muhammad Rijaldi.

Pada masa kampanye ini, lanjut Abdullah, sosialisasi seperti ini terutama penyampaian peraturan merupakan salah satu upaya pencegahan pelanggaran yang disampaikan untuk para stakeholder khususnya peserta Pemilu, agar apa yang sudah di sampaikan tidak dilanggar dan pihaknya dapat melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran.

"Agar peserta Pemilu juga paham, mana hal-hal yang boleh dan tidak dalam kerangka aturan Pemilu tersebut, sehingga ketika itu sudah kami sampaikan dan ada yang masih melakukan pelanggaran, maka Bawaslu akan melakukan upaya penindakan," ucapnya.

Terakhir, dirinya menegaskan dan berharap meski di tengah kontestasi yang ketat, para peserta pemilu harus tetap taat pada aturan yang sudah tertuang pada undang undang pemilu, seperti larangan kampanye di fasilitas publik, tidak terlibat politik uang atau melibatkan pihak yang dilarang seperti ASN, TNI, dan Polri.

"Sehingga, dimana ada hal-hal yang memang dilarang harus dipatuhi agar tidak melakukan upaya-upaya tersebut, misal kampanye di tempat fasilitas publik, tidak melakukan praktek money politic ataupun melibatkan para pihak yang dilarang, misal ASN, TNI-Polri dan pejabat negara yang tidak mendapatkan izin dan cuti kampanye," tutupnya. 
 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 23 Oktober 2018 - 07:57 WIB

Dandim Ponorogo ingatkan netralitas TNI dalam Pemilu

Selasa, 23 Oktober 2018 - 07:35 WIB

Peneliti: Media harus bisa jadi acuan saat Pemilu

Senin, 22 Oktober 2018 - 21:14 WIB

KPUD Lumajang sosialisasi APK peserta Pemilu

Senin, 22 Oktober 2018 - 15:46 WIB

Disebut diperalat Jokowi, Ma`ruf: Ini isu kejam!

Senin, 22 Oktober 2018 - 12:45 WIB

KPU Bangka terima kotak suara Pemilu 2019

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com