Rabu, 12 Desember 2018 | 04:43 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Pengamat: Indonesia banyak diprotes terkait hukuman mati

Sabtu, 13 Oktober 2018 - 16:48 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2ye8cok
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2ye8cok

Elshinta.com - Pengamat hukum pidana Frans Winarta mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering diprotes terkait dengan pelaksanaan hukuman mati untuk berbagai tindak kejahatan.

"Indonesia sudah sejak lama dan cukup sering mendapatkan protes terkait hukuman mati itu, tetapi undang-undangnya belum hilang, jadi sekarang mungkin bisa dilakukan moratorium atau penundaan," jelas Frans ketika dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu (13/10).

Frans menjelaskan pada saat ini banyak negara yang dianggap beradab, sudah menghapus hukuman mati untuk segala jenis tindak kejahatan. Malaysia adalah salah satu negara yang berencana melakukan peghapusan hukuman mati untuk semua tindak kejahatan, dan keputusan Pemerintah Malaysia tersebut diumumkan pada momen perayaan hari Anti-Hukuman Mati Sedunia pada Rabu (10/10), tiga bulan setelah Pemerintah Malaysia mengumumkan moratorium eksekusi mati pada Juli 2018. "Wajar bila di seluruh dunia mulai menghapus hukuman mati, namun persoalannya apakah Indonesia siap atau tidak," ucap Frans, dikutip Antara.

Terkait keputusan Malaysia tersebut, Frans berpendapat bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengikuti Malaysia untuk menghapus atau setidaknya melakukan moratorium hukuman mati. "Saya secara pribadi sebenarnya setuju untuk penghapusan hukuman mati, namun untuk kejahatan tertentu yang sulit diberantas di Indonesia seperti pengedaran narkoba dan yang memproduksi narkoba, tampaknya hukuman mati masih diperlukan," tutur Frans.

Berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia, pengadilan di Indonesia sejak Januari 2018 telah menjatuhkan sedikitnya 37 vonis mati. Dari total 37 kasus tersebut, 28 di antaranya terkait penyalahgunaan narkoba, delapan kasus pembunuhan dan satu vonis mati terkait tindak pidana terorisme. Delapan orang merupakan warga negara Taiwan dan sisanya warga negara Indonesia.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pendidikan | 11 Desember 2018 - 22:25 WIB

Di Kudus, masih ada SD dimerger formasi CPNS

Politik | 11 Desember 2018 - 22:01 WIB

PSI puji Risma percantik Surabaya

Pileg 2019 | 11 Desember 2018 - 21:59 WIB

Tommy Soehato dikukuhkan sebagai anak adat Sentani

Aktual Pemilu | 11 Desember 2018 - 21:49 WIB

290 penyandang disabilitas tercatat di DPTHP-2 Binjai

Musibah | 11 Desember 2018 - 21:38 WIB

Hanyut tenggelam, bocah SD ditemukan meninggal

Aktual Pemilu | 11 Desember 2018 - 21:26 WIB

KPU Purwakarta tetapkan DPT Pemilu 2019

Elshinta.com - Pengamat hukum pidana Frans Winarta mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering diprotes terkait dengan pelaksanaan hukuman mati untuk berbagai tindak kejahatan.

"Indonesia sudah sejak lama dan cukup sering mendapatkan protes terkait hukuman mati itu, tetapi undang-undangnya belum hilang, jadi sekarang mungkin bisa dilakukan moratorium atau penundaan," jelas Frans ketika dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu (13/10).

Frans menjelaskan pada saat ini banyak negara yang dianggap beradab, sudah menghapus hukuman mati untuk segala jenis tindak kejahatan. Malaysia adalah salah satu negara yang berencana melakukan peghapusan hukuman mati untuk semua tindak kejahatan, dan keputusan Pemerintah Malaysia tersebut diumumkan pada momen perayaan hari Anti-Hukuman Mati Sedunia pada Rabu (10/10), tiga bulan setelah Pemerintah Malaysia mengumumkan moratorium eksekusi mati pada Juli 2018. "Wajar bila di seluruh dunia mulai menghapus hukuman mati, namun persoalannya apakah Indonesia siap atau tidak," ucap Frans, dikutip Antara.

Terkait keputusan Malaysia tersebut, Frans berpendapat bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengikuti Malaysia untuk menghapus atau setidaknya melakukan moratorium hukuman mati. "Saya secara pribadi sebenarnya setuju untuk penghapusan hukuman mati, namun untuk kejahatan tertentu yang sulit diberantas di Indonesia seperti pengedaran narkoba dan yang memproduksi narkoba, tampaknya hukuman mati masih diperlukan," tutur Frans.

Berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia, pengadilan di Indonesia sejak Januari 2018 telah menjatuhkan sedikitnya 37 vonis mati. Dari total 37 kasus tersebut, 28 di antaranya terkait penyalahgunaan narkoba, delapan kasus pembunuhan dan satu vonis mati terkait tindak pidana terorisme. Delapan orang merupakan warga negara Taiwan dan sisanya warga negara Indonesia.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 11 Desember 2018 - 22:25 WIB

Di Kudus, masih ada SD dimerger formasi CPNS

Selasa, 11 Desember 2018 - 22:01 WIB

PSI puji Risma percantik Surabaya

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:02 WIB

TNI AU Suryadarma Kalijati bangun pos pangkalan udara

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:01 WIB

Ketum PSI: Hoax dan kebencian ancam persatuan RI

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com