Selasa, 18 Desember 2018 | 01:12 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Indonesia-Jepang tandatangani memorandum kerja sama hukum-HAM

Sabtu, 13 Oktober 2018 - 18:50 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Sumber foto: https://bit.ly/2ND1rRO
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Sumber foto: https://bit.ly/2ND1rRO

Elshinta.com - Pemerintah Indonesia dan Jepang menandatangani Memorandum Kerja Sama (Memorandum of Cooperation) bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/10).

Penandatanganan Memorandum Kerja Sama Hukum dan HAM itu dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Jepang Takashi Yamashita di Tokyo, Jepang pada Rabu (10/10).

Memorandum tersebut akan mempererat kerja sama antara kedua negara dalam mendorong kegiatan di bidang hukum termasuk pelaksanaan seminar, pelatihan, penelitian, pertukaran praktik terbaik. Kedua negara juga akan bekerjasama dalam program-program pengembangan kapasitas dalam ruang lingkup kerja sama sistem dan operasi terkait imigrasi, sistem dan operasi terkait penangangan terhadap warga binaan, pengembangan sistem hukum di bidang perdata dan komersial, dikutip Antara.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM RI bersama Kementerian Kehakiman Jepang akan menyelenggarakan beberapa konferensi internasional serta berbagai kegiatan promosi dan perlindungan HAM dan kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama kedua kementerian. Saat ini Kementerian Kehakiman Jepang sedang mendorong pertukaran Memorandum Kerja Sama (MKS) sebagai salah satu sarana diplomasi kehakiman dengan instansi terkait di negara-negara asing. Pertukaran MKS di bidang hukum secara keseluruhan seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Kementerian Kehakiman Jepang, kecuali di bidang-bidang tertentu seperti pelatihan tenaga kerja.

Selain untuk melakukan penandatangan Memorandum Kerja Sama bidang Hukum dan HAM, kunjungan Menkumham RI ke Jepang juga untuk menghadiri sidang tahunan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-57 yang berlangsung pada 9-10 Oktober 2018.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Sosbud | 17 Desember 2018 - 23:05 WIB

Komnas Perempuan nilai poligami pengaruhi perceraian

Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 22:06 WIB

Kapolsek Medan Timur gelar rakor penanganan pelanggaran Pemilu

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:47 WIB

Pengurus RT dan RW di Sukoharjo berseragam

Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 21:36 WIB

Gaet pemilih pemula, KPU Langkat `Goes to School`

Elshinta.com - Pemerintah Indonesia dan Jepang menandatangani Memorandum Kerja Sama (Memorandum of Cooperation) bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/10).

Penandatanganan Memorandum Kerja Sama Hukum dan HAM itu dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Jepang Takashi Yamashita di Tokyo, Jepang pada Rabu (10/10).

Memorandum tersebut akan mempererat kerja sama antara kedua negara dalam mendorong kegiatan di bidang hukum termasuk pelaksanaan seminar, pelatihan, penelitian, pertukaran praktik terbaik. Kedua negara juga akan bekerjasama dalam program-program pengembangan kapasitas dalam ruang lingkup kerja sama sistem dan operasi terkait imigrasi, sistem dan operasi terkait penangangan terhadap warga binaan, pengembangan sistem hukum di bidang perdata dan komersial, dikutip Antara.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM RI bersama Kementerian Kehakiman Jepang akan menyelenggarakan beberapa konferensi internasional serta berbagai kegiatan promosi dan perlindungan HAM dan kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama kedua kementerian. Saat ini Kementerian Kehakiman Jepang sedang mendorong pertukaran Memorandum Kerja Sama (MKS) sebagai salah satu sarana diplomasi kehakiman dengan instansi terkait di negara-negara asing. Pertukaran MKS di bidang hukum secara keseluruhan seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Kementerian Kehakiman Jepang, kecuali di bidang-bidang tertentu seperti pelatihan tenaga kerja.

Selain untuk melakukan penandatangan Memorandum Kerja Sama bidang Hukum dan HAM, kunjungan Menkumham RI ke Jepang juga untuk menghadiri sidang tahunan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-57 yang berlangsung pada 9-10 Oktober 2018.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com