Rabu, 12 Desember 2018 | 04:39 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Ekonomi

Menkeu nyatakan Indonesia mulai fokus kembangkan keuangan sosial syariah

Minggu, 14 Oktober 2018 - 16:27 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Dewi Rusiana
Menteri Keuangan Sri Mulyani Sri. Sumber foto: https://bit.ly/2CJRroP
Menteri Keuangan Sri Mulyani Sri. Sumber foto: https://bit.ly/2CJRroP

Elshinta.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia mulai fokus untuk tidak hanya mengembangkan industri keuangan syariah yang bersifat komersial namun juga yang bersifat sosial.

"Bagi pemerintah indonesia, produk syariah juga menjadi alat untuk menambah jenis pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional," kata Sri Mulyani di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10).

Ia menilai industri keuangan syariah dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketidaksetaraan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah, dan membuka akses dunia usaha. Pemanfaatan keuangan sosial syariah juga dapat diupayakan untuk mendukung pencapaian 17 indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Sri Mulyani mengatakan bahwa biaya untuk mencapai SDGs secara global mencapai 6 triliun dolar AS per tahun. Tugas besar berikutnya adalah bagaimana memperoleh pembiayaannya. Menkeu menilai industri keuangan syariah dapat bermain dan memberikan tambahan bagi upaya pencapaian SDGs. Sukuk dipandang dapat menjadi instrumen untuk pendanaan pencapaian target SDGs.

Surat berharga syariah negara retail atau sukuk saat ini menjadi instrumen terpenting pemerintah. Total penerbitan SBSN sejak 2008 sampai dengan 12 Juli 2018 telah mencapai Rp906,1 triliun. "Indonesia juga menggunakan sukuk retail tidak hanya untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan namun juga untuk mempromosikan inklusi keuangan," ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengemukakan bahwa prinsip keuangan syariah memiliki kecocokan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian target-target dalam SDGs.

Perry menambahkan bahwa upaya kolektif dari para pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pencapaian SDGs melalui keuangan sosial syariah. "BI juga telah meluncurkan inisiatif Zakat Core Principle. Sekarang pengembangan Wakaf Core Principle juga sudah akan selesai dan akan diluncurkan," kata Perry, dikutip Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pendidikan | 11 Desember 2018 - 22:25 WIB

Di Kudus, masih ada SD dimerger formasi CPNS

Politik | 11 Desember 2018 - 22:01 WIB

PSI puji Risma percantik Surabaya

Pileg 2019 | 11 Desember 2018 - 21:59 WIB

Tommy Soehato dikukuhkan sebagai anak adat Sentani

Aktual Pemilu | 11 Desember 2018 - 21:49 WIB

290 penyandang disabilitas tercatat di DPTHP-2 Binjai

Musibah | 11 Desember 2018 - 21:38 WIB

Hanyut tenggelam, bocah SD ditemukan meninggal

Aktual Pemilu | 11 Desember 2018 - 21:26 WIB

KPU Purwakarta tetapkan DPT Pemilu 2019

Elshinta.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia mulai fokus untuk tidak hanya mengembangkan industri keuangan syariah yang bersifat komersial namun juga yang bersifat sosial.

"Bagi pemerintah indonesia, produk syariah juga menjadi alat untuk menambah jenis pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional," kata Sri Mulyani di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10).

Ia menilai industri keuangan syariah dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketidaksetaraan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah, dan membuka akses dunia usaha. Pemanfaatan keuangan sosial syariah juga dapat diupayakan untuk mendukung pencapaian 17 indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Sri Mulyani mengatakan bahwa biaya untuk mencapai SDGs secara global mencapai 6 triliun dolar AS per tahun. Tugas besar berikutnya adalah bagaimana memperoleh pembiayaannya. Menkeu menilai industri keuangan syariah dapat bermain dan memberikan tambahan bagi upaya pencapaian SDGs. Sukuk dipandang dapat menjadi instrumen untuk pendanaan pencapaian target SDGs.

Surat berharga syariah negara retail atau sukuk saat ini menjadi instrumen terpenting pemerintah. Total penerbitan SBSN sejak 2008 sampai dengan 12 Juli 2018 telah mencapai Rp906,1 triliun. "Indonesia juga menggunakan sukuk retail tidak hanya untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan namun juga untuk mempromosikan inklusi keuangan," ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengemukakan bahwa prinsip keuangan syariah memiliki kecocokan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian target-target dalam SDGs.

Perry menambahkan bahwa upaya kolektif dari para pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pencapaian SDGs melalui keuangan sosial syariah. "BI juga telah meluncurkan inisiatif Zakat Core Principle. Sekarang pengembangan Wakaf Core Principle juga sudah akan selesai dan akan diluncurkan," kata Perry, dikutip Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 11 Desember 2018 - 22:25 WIB

Di Kudus, masih ada SD dimerger formasi CPNS

Selasa, 11 Desember 2018 - 22:01 WIB

PSI puji Risma percantik Surabaya

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:02 WIB

TNI AU Suryadarma Kalijati bangun pos pangkalan udara

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:01 WIB

Ketum PSI: Hoax dan kebencian ancam persatuan RI

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com