Kiri Kanan
Terkait OTT, praktek ijin di Pemkab Bekasi diduga banyak dilakukan kongkalikong
Elshinta
Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:14 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Sigit Kurniawan
Terkait OTT, praktek ijin di Pemkab Bekasi diduga banyak dilakukan kongkalikong
Ilustrasi. Foto: Elshinta.com

Elshinta.com - Proses perijinan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dinilai belum sepenuhnya dilakukan secara transparan bahkan diduga banyak dilakukan transaksi diluar prosedural, menyusul ditangkapnya sepuluh pejabat Pemkab Bekasi termasuk ditetapkannya tersangka terhadap bupati Bekasi dalam kasus suap perijinan property Meikarta milik Lippo Group yang juga turut menyeret sejumlah orang di Meikarta tersebut.

Dikatakan Rahmat Damanhuri, pengurus kamar dagang dan industri (kadin) Kabupaten Bekasi bahwa, praktek perijinan yang dilakukan secara kongkalikong di Kabupaten Bekasi sudah berlangsung lama dan banyak item atau poin pin ijin yang tidak masuk ke kas daerah alias masuk ke kantong pribadi.

"Bayangkan jika pemohon mengurus ijin perumahan, itu bisa dihitung per satu unit dengan dipatok angka yang besar terlebih bagi pengembang kelas menengah ke bawah, pastilah keberatan," ujar Rahmat kepada Kontributor Elshinta, Eko Purnomo, Selasa (16/10).

Walaupun sistem ijin dibuat online di Kabupaten Bekasi, lanjut Rahmat tetap saja ada celah di belakangnya dengan cara manual alias diluar prosedural sehingga hal inilah yang masih menjadi hambatan perijinan di Kabupaten Bekasi.

Sementara terkait OTT oleh KPK, Rahmat mengapresiasi langkah KPK membongkar suap perijinan di Kabupaten Bekasi yang turut menyeret orang nomer satu di Kabupaten Bekasi dan berharap KPK bisa mengembangkan terus kasus ini karena mengenai Meikarta telah memberikannya seluruhnya sebesar Rp7 miliar dari janji kesepakatan Rp 13 miliar.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPRD Sumbar rapat dengan Pertamina bahas penyaluran solar
Senin, 18 November 2019 - 20:38 WIB
Elshinta.com - PT Pertamina memenuhi undangan DPRD Sumatera Barat guna melaporkan penyalur...
Banten berpotensi hujan disertai angin sore ini
Senin, 18 November 2019 - 18:15 WIB
Elshinta.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di ...
Anggota DPR nilai BKPH belum optimal kelola keuangan haji
Senin, 18 November 2019 - 17:19 WIB
Elshinta.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menilai Badan Pengelola Keuangan...
Menpan-RB: Kita tidak pangkas birokrasi tapi merampingkannya
Senin, 18 November 2019 - 15:45 WIB
Elshinta.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri ...
Kemendagri pastikan tak ada desa fiktif di Sultra
Senin, 18 November 2019 - 15:16 WIB
Elshinta.com - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Ira...
Mentan akan isolasi daerah terjangkit virus hog cholera
Senin, 18 November 2019 - 14:07 WIB
Elshinta.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo akan mengisolasi jalur distr...
Chandra Hamzah: Erick Thohir harap BUMN jaga integritas
Senin, 18 November 2019 - 13:47 WIB
Elshinta.com - Mantan Wakil Ketua KPK, Chandra Hamzah, mengungkapkan Menteri BUMN Erick Th...
Jubir: Ada usulan calon Wakil Panglima TNI, tapi semua hak prerogatif Presiden
Senin, 18 November 2019 - 13:38 WIB
Elshinta.com - Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan tokoh yang akan menjadi c...
Terapkan ERP, Pemkot Bekasi minta BPTJ sosialisasi ke masyarakat
Senin, 18 November 2019 - 13:15 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kota Bekasi meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BP...
Masyarakat Lombok Tengah tolak perubahan nama bandara
Senin, 18 November 2019 - 12:15 WIB
Elshinta.com - Sekitar 5.000 warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat menolak perubahan nama Ba...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)