Kamis, 21 Juni 2018 | 17:39 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Jokowi minta laporan pelaksanaan agenda aksi pemberantasan korupsi

Tolak Revisi UU KPK

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Ketua KPK Taufiqurahman Ruki dalam keterangan pers di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/6) sore, bersama Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Foto: setkab.go.id
Ketua KPK Taufiqurahman Ruki dalam keterangan pers di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/6) sore, bersama Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Foto: setkab.go.id
<p>Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa tidak ada keinginan dari Presiden dan pemerintah untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi juga menolak usulan untuk merevisi lima poin dalam Undang-Undang KPK.</p><p>Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Presiden Jokowi juga meminta kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan 96 agenda aksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.</p><p>“Nanti tanggal 28 Juni sampai dengan 5 Juli itu adalah masa atau waktu untuk menyampaikan laporan melalui online yang sudah ada sistemnya, yang sudah ada syarat-syaratnya,” jelas Andrinov dalam keterangannya, Jumat (19/6), seperti dikutip dari laman <i>setkab.go.id</i>.</p><p>Dalam arahannya saat rapat terbatas yang digelar kemarin, Presiden Jokowi juga menekankan agar dilakukan perbaikan terus menerus dari sistem karena penekanan dari pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah dari pencegahannya, strategi pencegahannya.</p><p>Strategi pencegahan itu, terang Andrinov, adalah dengan memperkuat terus menerus sistem prosedur dari pelayanan, transparansi, penggunaan IT, dan sebagainya.</p><p>Kemudian juga, arahan dari Presiden untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi antar jajaran penegak hukum, kemudian juga keterbukaan sistem anggaran, penyederhanaan prosedur birokrasi termasuk juga perizinan.</p><p>“Ini dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran agenda aksi tersebut. Tujuannya juga untuk memperbaiki iklim perekonomian, iklim penegakan hukum, iklim pencegahan dan pemeberantasan korupsi yang ujungnya adalah untuk memperbaiki sistem perekonomian,” pungkas Andrinov.&nbsp;</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Ekonomi | 21 Juni 2018 - 17:34 WIB

Darmin: Rupiah terdampak penyesuaian bunga The Fed

Aktual Luar Negeri | 21 Juni 2018 - 17:22 WIB

Dewan Keamanan Eropa desak Rusia bebaskan sutradara asal Ukraina

Megapolitan | 21 Juni 2018 - 17:07 WIB

Volume sampah di Jakarta menurun selama Lebaran

Hukum | 21 Juni 2018 - 16:57 WIB

Presiden: Tidak ada intervensi SP3 Rizieq

Hukum | 21 Juni 2018 - 16:44 WIB

Anggota DPR dilaporkan atas tuduhan pengeroyokan

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 16:35 WIB

Pemudik minta jalur khusus balita di Bakauheni

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

Sabtu, 16 Juni 2018 - 11:27 WIB

Polisi tembak pembunuh nenek di Tapanuli Selatan

Selasa, 12 Juni 2018 - 12:26 WIB

Hari raya Idul Fitri, listrik aman dari pemadaman

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com