Selasa, 26 September 2017

Tolak Revisi UU KPK

Jokowi minta laporan pelaksanaan agenda aksi pemberantasan korupsi

Sabtu, 20 Juni 2015 10:58

Ketua KPK Taufiqurahman Ruki dalam keterangan pers di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/6) sore, bersama Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Foto: setkab.go.id Ketua KPK Taufiqurahman Ruki dalam keterangan pers di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/6) sore, bersama Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Foto: setkab.go.id
Ayo berbagi!

Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa tidak ada keinginan dari Presiden dan pemerintah untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi juga menolak usulan untuk merevisi lima poin dalam Undang-Undang KPK.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Presiden Jokowi juga meminta kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan 96 agenda aksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

“Nanti tanggal 28 Juni sampai dengan 5 Juli itu adalah masa atau waktu untuk menyampaikan laporan melalui online yang sudah ada sistemnya, yang sudah ada syarat-syaratnya,” jelas Andrinov dalam keterangannya, Jumat (19/6), seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Dalam arahannya saat rapat terbatas yang digelar kemarin, Presiden Jokowi juga menekankan agar dilakukan perbaikan terus menerus dari sistem karena penekanan dari pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah dari pencegahannya, strategi pencegahannya.

Strategi pencegahan itu, terang Andrinov, adalah dengan memperkuat terus menerus sistem prosedur dari pelayanan, transparansi, penggunaan IT, dan sebagainya.

Kemudian juga, arahan dari Presiden untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi antar jajaran penegak hukum, kemudian juga keterbukaan sistem anggaran, penyederhanaan prosedur birokrasi termasuk juga perizinan.

“Ini dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran agenda aksi tersebut. Tujuannya juga untuk memperbaiki iklim perekonomian, iklim penegakan hukum, iklim pencegahan dan pemeberantasan korupsi yang ujungnya adalah untuk memperbaiki sistem perekonomian,” pungkas Andrinov. 

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar