Jumat, 16 November 2018 | 17:34 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Mantan sekretaris MA Nurhadi penuhi panggilan KPK

Selasa, 06 November 2018 - 12:04 WIB    |    Penulis : Rizky Sandra    |    Editor : Administrator
Mantan Sekretaris MA Penuhi Panggilan KPK.
Mantan Sekretaris MA Penuhi Panggilan KPK.

Elshinta.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (6/11), untuk diperiksa sebagai saksi dengan tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro (ESI).

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Nurhadi sebagai saksi untuk tersangka ESI dalam penyidikan kasus suap terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta.

Nurhadi tiba di gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.15 WIB, namun yang bersangkutan tidak memberikan komentar saat dikonfirmasi seputar pemeriksaannya kali ini.

Sebelumnya, Nurhadi dan istrinya Tin Zuraida pada Senin (29/10) tidak memenuhi panggilan KPK.

Febri mengatakan, sebagai catatan, pengiriman surat panggilan pertama ke alamat lama rumah Nurhadi tidak sampai.

Untuk diketahui, Tin Zuraida istri Nurhadi saat ini menjabat sebagai Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Baca juga: KPK panggil istri mantan sekretaris MA

KPK telah menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Tin Zuraida pada Jumat (2/11) lalu, namun yang bersangkutan tidak hadir.

KPK telah menerima surat dari Kemenpan-RB yang menginformasikan bahwa Tin Zuraida sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas di luar negeri pada 3-7 November 2018 sehingga ada permintaan penjadwalan ulang setelah itu. Sebelumnya, tersangka Eddy Sindoro menyerahkan diri ke KPK pada Jumat (12/10) setelah sebelumnya sejak April 2016 tidak berada di Indonesia.

Untuk diketahui, KPK sudah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak November 2016 lalu. Eddy diduga memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengurusan perkara di Pengadilan Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait dengan permohonan bantuan pengajuan Peninjauan Kembali di PN Jakpus.

Sudah ada dua orang yang menjalani vonis terkait perkara ini yaitu panitera sekretaris PN Jakpus Eddy Nasution dan perantara suap Dody Arianto Supeno. Doddy sudah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan, sedangkan Edy Nasution sudah divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam putusan Edy Nasution, disebutkan bahwa uang 50 ribu dolar AS untuk pengurusan Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) yang diputus pailit oleh Mahkamah Agung melawan PT First Media. Edy menerima uang dari salah satu kuasa hukum yang baru dari Law Firm Cakra & Co yaitu Austriadhy sebesar 50 ribu dolar AS yang terbungkus dalam amplop warna cokelat Eddy Sindoro pernah bertemu dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menanyakan kenapa berkas perkara belum dikirimkan dan Nurhadi sempat menelepon Edy Nasution untuk mempercepat pengiriman berkas perkara PK, namun Nurhadi mengatakan itu dalam rangka pengawasan.

Edy Nasution juga mengakui menerima 50 ribu dolar AS dari Dody di mana uang tersebut ada kaitannya dengan pengurusan perkara Lippo. Dalam perkembangan penanganan perkara tesebut, KPK juga telah menetapkan advokat Lucas (LCS) sebagai tersangka merintangi penyidikan dengan tersangka Eddy Sindoro, demikian Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 16 November 2018 - 17:25 WIB

Kapolda: Tujuh ribu personel gabungan siaga banjir di Jakarta

Hukum | 16 November 2018 - 17:13 WIB

Polda Jabar sita Rp1,9 miliar korupsi dana hibah

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:57 WIB

Idrus Marham pamer buku sebelum diperiksa sebagai tersangka

Ekonomi | 16 November 2018 - 16:47 WIB

Kemenkeu segera laksanakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:37 WIB

Presiden ajak masyarakat Merauke jaga persatuan

Megapolitan | 16 November 2018 - 16:27 WIB

Sudinhub Jakpus tuntaskan titik macet pada 2019

Elshinta.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (6/11), untuk diperiksa sebagai saksi dengan tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro (ESI).

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Nurhadi sebagai saksi untuk tersangka ESI dalam penyidikan kasus suap terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta.

Nurhadi tiba di gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.15 WIB, namun yang bersangkutan tidak memberikan komentar saat dikonfirmasi seputar pemeriksaannya kali ini.

Sebelumnya, Nurhadi dan istrinya Tin Zuraida pada Senin (29/10) tidak memenuhi panggilan KPK.

Febri mengatakan, sebagai catatan, pengiriman surat panggilan pertama ke alamat lama rumah Nurhadi tidak sampai.

Untuk diketahui, Tin Zuraida istri Nurhadi saat ini menjabat sebagai Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Baca juga: KPK panggil istri mantan sekretaris MA

KPK telah menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Tin Zuraida pada Jumat (2/11) lalu, namun yang bersangkutan tidak hadir.

KPK telah menerima surat dari Kemenpan-RB yang menginformasikan bahwa Tin Zuraida sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas di luar negeri pada 3-7 November 2018 sehingga ada permintaan penjadwalan ulang setelah itu. Sebelumnya, tersangka Eddy Sindoro menyerahkan diri ke KPK pada Jumat (12/10) setelah sebelumnya sejak April 2016 tidak berada di Indonesia.

Untuk diketahui, KPK sudah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak November 2016 lalu. Eddy diduga memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengurusan perkara di Pengadilan Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait dengan permohonan bantuan pengajuan Peninjauan Kembali di PN Jakpus.

Sudah ada dua orang yang menjalani vonis terkait perkara ini yaitu panitera sekretaris PN Jakpus Eddy Nasution dan perantara suap Dody Arianto Supeno. Doddy sudah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan, sedangkan Edy Nasution sudah divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam putusan Edy Nasution, disebutkan bahwa uang 50 ribu dolar AS untuk pengurusan Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) yang diputus pailit oleh Mahkamah Agung melawan PT First Media. Edy menerima uang dari salah satu kuasa hukum yang baru dari Law Firm Cakra & Co yaitu Austriadhy sebesar 50 ribu dolar AS yang terbungkus dalam amplop warna cokelat Eddy Sindoro pernah bertemu dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menanyakan kenapa berkas perkara belum dikirimkan dan Nurhadi sempat menelepon Edy Nasution untuk mempercepat pengiriman berkas perkara PK, namun Nurhadi mengatakan itu dalam rangka pengawasan.

Edy Nasution juga mengakui menerima 50 ribu dolar AS dari Dody di mana uang tersebut ada kaitannya dengan pengurusan perkara Lippo. Dalam perkembangan penanganan perkara tesebut, KPK juga telah menetapkan advokat Lucas (LCS) sebagai tersangka merintangi penyidikan dengan tersangka Eddy Sindoro, demikian Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com