Jumat, 16 November 2018 | 17:35 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Pembangunan

Kementerian PUPR lelang dini 3.926 paket senilai Rp32 triliun

Selasa, 06 November 2018 - 13:56 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Sigit Kurniawan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Sumber foto: https://bit.ly/2P9P7hz
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Sumber foto: https://bit.ly/2P9P7hz

Elshinta.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan proses lelang dini pada November 2018 sebanyak 3.926 paket senilai Rp32,61 triliun untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan 2019. 

"Jumlah tersebut adalah 39 persen dari 80 persen pagu pengadaan Kementerian PUPR," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (6/11).

Menteri Basuki menekankan bahwa lelang dini tersebut dimaksudkan mulai lebih awal, penganggaran dilakukan secara efektif dan efisien, mengacu pada nilai uang (value for money), pelelangan dilakukan secara adil, tidak  diskrimatif dan bersaing. 

Baca juga: Inspektorat: Tersangka suap Meikarta masih terima gaji

"Keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini 2019. ULP/Pokja harus bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai harga pasar," ujar dia, sebagaimana dihimpun Antara.

Basuki menyebut, pada 2019, dari Rp110,7 triliun, sebesar 84,6 persen atau senilai Rp75,73 triliun merupakan belanja modal dan sekitar 16,2 persen belanja barang yang mayoritasnya berkarakter modal.Oleh karena itu, Basuki mengingatkan kepada para pejabat tinggi madya, kepala balai/balai besar, dan pejabat pratama, untuk menjauhi praktik koruptif, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

"Pada rapat terbatas kabinet sudah disepakati bahwa praktik-praktik proyek yang di-ijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap, modus kongkalikong dengan vendor dan lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi," tandasnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 16 November 2018 - 17:25 WIB

Kapolda: Tujuh ribu personel gabungan siaga banjir di Jakarta

Hukum | 16 November 2018 - 17:13 WIB

Polda Jabar sita Rp1,9 miliar korupsi dana hibah

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:57 WIB

Idrus Marham pamer buku sebelum diperiksa sebagai tersangka

Ekonomi | 16 November 2018 - 16:47 WIB

Kemenkeu segera laksanakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:37 WIB

Presiden ajak masyarakat Merauke jaga persatuan

Megapolitan | 16 November 2018 - 16:27 WIB

Sudinhub Jakpus tuntaskan titik macet pada 2019

Elshinta.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan proses lelang dini pada November 2018 sebanyak 3.926 paket senilai Rp32,61 triliun untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan 2019. 

"Jumlah tersebut adalah 39 persen dari 80 persen pagu pengadaan Kementerian PUPR," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (6/11).

Menteri Basuki menekankan bahwa lelang dini tersebut dimaksudkan mulai lebih awal, penganggaran dilakukan secara efektif dan efisien, mengacu pada nilai uang (value for money), pelelangan dilakukan secara adil, tidak  diskrimatif dan bersaing. 

Baca juga: Inspektorat: Tersangka suap Meikarta masih terima gaji

"Keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini 2019. ULP/Pokja harus bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai harga pasar," ujar dia, sebagaimana dihimpun Antara.

Basuki menyebut, pada 2019, dari Rp110,7 triliun, sebesar 84,6 persen atau senilai Rp75,73 triliun merupakan belanja modal dan sekitar 16,2 persen belanja barang yang mayoritasnya berkarakter modal.Oleh karena itu, Basuki mengingatkan kepada para pejabat tinggi madya, kepala balai/balai besar, dan pejabat pratama, untuk menjauhi praktik koruptif, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

"Pada rapat terbatas kabinet sudah disepakati bahwa praktik-praktik proyek yang di-ijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap, modus kongkalikong dengan vendor dan lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi," tandasnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com