Menteri PPN/Kepala Bappenas tegaskan komitmen open goverment pemerintah RI
Selasa, 06 November 2018 - 13:06 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro . Foto: Dody Handoko/Elshinta.

Elshinta.com - Dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri para menteri pembangunan dari negara-negara anggota Open Government Partnership (OGP) di Seoul, Korea Selatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan praktik open government yang memegang peranan penting untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia, diantaranya kebijakan dana desa yang didistribusikan secara langsung sejak 2015. Pada 2018, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 60 triliun rupiah per tahun untuk 74.957 desa. 

“Angka dana desa akan terus bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan kenaikan tersebut, akuntabilitas penggunaan dana juga harus diperketat agar dana dapat bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis di Seoul, Korea Selatan (6/11) seperti dilaporkan Reporter Dody Handoko.

"Di sinilah peran open government sangat penting untuk memaparkan informasi penggunaan dana tersebut . Melalui Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2018-2020, pemerintah mendorong partisipasi dan keterlibatan publik dalam perencanaan penganggaran,”  tambahnya.

Open government juga berkontribusi dalam kesuksesan program bantuan sosial. Studi yang dilakukan Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (JPAL) atas program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) membuktikan bahwa transparansi dapat meningkatkan penerimaan program beras bersubsidi tersebut hingga 26 persen.

Dalam Renaksi OGI 2018-2020 mendatang, Indonesia berkomitmen untuk mendorong komponen partisipatif dan transparansi terkait program raskin. Renaksi tersebut sekaligus menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), terutama bagi target pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Selasa, 26 Maret 2019 - 19:58 WIB
Elshinta.com -Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam balasan, atau retaliasi, kepada Uni Eropa ji...
Selasa, 26 Maret 2019 - 19:07 WIB
Elshinta.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Selasa...
Selasa, 26 Maret 2019 - 18:09 WIB
Elshinta.com - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa (...
Selasa, 26 Maret 2019 - 16:06 WIB
Elshinta.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melaksanakan progr...
Selasa, 26 Maret 2019 - 15:17 WIB
Elshinta.com -Terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 13:07 WIB
Elshinta.com -Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkama...
Selasa, 26 Maret 2019 - 12:55 WIB
Elshinta.com - Kementerian Perdagangan berkomitmen mengawal ketersediaan dan harga barang ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 10:50 WIB
Elshinta.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (...
Selasa, 26 Maret 2019 - 10:39 WIB
Elshinta.com - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Se...
Selasa, 26 Maret 2019 - 08:36 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Indonesia tengah memperluas pasar ekspor ke negara-negara kawasa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)