Sabtu, 17 November 2018 | 10:31 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Ekonomi

Menteri PPN/Kepala Bappenas tegaskan komitmen open goverment pemerintah RI

Selasa, 06 November 2018 - 13:06 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro . Foto: Dody Handoko/Elshinta.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro . Foto: Dody Handoko/Elshinta.

Elshinta.com - Dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri para menteri pembangunan dari negara-negara anggota Open Government Partnership (OGP) di Seoul, Korea Selatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan praktik open government yang memegang peranan penting untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia, diantaranya kebijakan dana desa yang didistribusikan secara langsung sejak 2015. Pada 2018, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 60 triliun rupiah per tahun untuk 74.957 desa. 

“Angka dana desa akan terus bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan kenaikan tersebut, akuntabilitas penggunaan dana juga harus diperketat agar dana dapat bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis di Seoul, Korea Selatan (6/11) seperti dilaporkan Reporter Dody Handoko.

"Di sinilah peran open government sangat penting untuk memaparkan informasi penggunaan dana tersebut . Melalui Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2018-2020, pemerintah mendorong partisipasi dan keterlibatan publik dalam perencanaan penganggaran,”  tambahnya.

Open government juga berkontribusi dalam kesuksesan program bantuan sosial. Studi yang dilakukan Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (JPAL) atas program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) membuktikan bahwa transparansi dapat meningkatkan penerimaan program beras bersubsidi tersebut hingga 26 persen.

Dalam Renaksi OGI 2018-2020 mendatang, Indonesia berkomitmen untuk mendorong komponen partisipatif dan transparansi terkait program raskin. Renaksi tersebut sekaligus menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), terutama bagi target pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 10:25 WIB

Pemerintah fokus bangun SPBU BBM satu harga

Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 10:12 WIB

Jadi target hoaks, Ridwan Kamil angkat bicara

Kriminalitas | 17 November 2018 - 09:45 WIB

Komplotan penipuan `Hijacking` dibekuk Siber Bareskrim Polri

Kriminalitas | 17 November 2018 - 09:35 WIB

Seorang kakek keji perkosa siswi SMP hingga hamil

Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 09:25 WIB

Harimau yang terjebak di pasar Riau terluka akibat terjerat

Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 09:15 WIB

Taspen berikan perlindungan lengkap bagi ASN

Elshinta.com - Dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri para menteri pembangunan dari negara-negara anggota Open Government Partnership (OGP) di Seoul, Korea Selatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan praktik open government yang memegang peranan penting untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia, diantaranya kebijakan dana desa yang didistribusikan secara langsung sejak 2015. Pada 2018, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 60 triliun rupiah per tahun untuk 74.957 desa. 

“Angka dana desa akan terus bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan kenaikan tersebut, akuntabilitas penggunaan dana juga harus diperketat agar dana dapat bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis di Seoul, Korea Selatan (6/11) seperti dilaporkan Reporter Dody Handoko.

"Di sinilah peran open government sangat penting untuk memaparkan informasi penggunaan dana tersebut . Melalui Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2018-2020, pemerintah mendorong partisipasi dan keterlibatan publik dalam perencanaan penganggaran,”  tambahnya.

Open government juga berkontribusi dalam kesuksesan program bantuan sosial. Studi yang dilakukan Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (JPAL) atas program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) membuktikan bahwa transparansi dapat meningkatkan penerimaan program beras bersubsidi tersebut hingga 26 persen.

Dalam Renaksi OGI 2018-2020 mendatang, Indonesia berkomitmen untuk mendorong komponen partisipatif dan transparansi terkait program raskin. Renaksi tersebut sekaligus menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), terutama bagi target pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Sabtu, 17 November 2018 - 10:25 WIB

Pemerintah fokus bangun SPBU BBM satu harga

Sabtu, 17 November 2018 - 10:12 WIB

Jadi target hoaks, Ridwan Kamil angkat bicara

Sabtu, 17 November 2018 - 09:15 WIB

Taspen berikan perlindungan lengkap bagi ASN

Sabtu, 17 November 2018 - 08:39 WIB

Presiden menuju Papua Nugini untuk hadiri KTT APEC

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com