Pemerintah kabupaten/kota diperbolehkan kelola TPI
Selasa, 06 November 2018 - 15:43 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2OtdxNG

Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan kebijakannya, kini dapat membenahi seluruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di wilayah Langkat, agar dapat dimanfaatkan sesuai fungsi dan kegunaannya.

“Semua kebijakan tersebut, membutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh OPD, agar sukses. Sehingga tujuan kita untuk mensejahterakan masyarakat perikanan Kabupaten Langkat dapat tercapai dengan baik,” kata Bupati Langkat Ngogesa Sitepu dalam pidato yang disampaikan Sekda Langkat Indra Salahudin, saat memimpin apel gabungan ASN jajaran Pemkab Langkat, di halaman kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (5/11).

Adapun lokasi TPI tersebut, kata Sekda, berada di lima Kecamatan, yaitu TPI Pulau Kampai, TPI Kelurahan Beras Basah, TPI Pangkalan Brandan, TPI Desa Kwala Gebang, dan TPI Desa Bubun.

“TPI ini berfungsi untuk pelelangan, fungsi stabilitas harga dan fungsi kesejahteraan nelayan," ujar dia, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta M Salim.

Selain itu, sambung Sekda, dalam kegiatan perikanan, TPI memiliki peran penting, sebab merupakan salah satu faktor yang menggerakan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Jadi TPI dibangun untuk tujuan melengkapi sarana infrastruktur kelautan perikanan yang dibutuhkan nelayan guna mendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi perikanan, terutama nelayan sekala kecil.

Selanjutnya, Indra menerangkan, TPI yang berada di Langkat, sebelumnya pengelolaan dan penyelenggaraannya masih menjadi kewenangan Pemprov Sumut. Namun, pada tanggal 8 maret 2018, berdasarkan surat dari kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu No 523/2235 tahun 2018, tentang kewenangan Dinas Kabupaten/Kota untuk mengelola TPI.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 25 April 2019 - 19:44 WIB
Elshinta.com - Wartawan atau awak media merupakan mitra strategis dalam penanggulangan ben...
Kamis, 25 April 2019 - 19:31 WIB
Elshinta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya yang diucapkan di Gedung MK Jak...
Kamis, 25 April 2019 - 19:17 WIB
Elshinta.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menambah kapal patroli, guna mengoptimal...
Kamis, 25 April 2019 - 18:15 WIB
Elshinta.com - Kepala kepolisian Resor (Kapolres) Cirebon Kota AKBP Roland Ronaldy memimpin pel...
Kamis, 25 April 2019 - 17:27 WIB
Elshinta.com - Kepolisian Resor Majalengka, Jawa Barat melaksanakan pembinaan rohani dan mental...
Kamis, 25 April 2019 - 17:19 WIB
Elshinta.com - Aliansi Pekerja Buruh Daerah (APBD) Sumatera Utara meminta Presiden RI dan ...
Kamis, 25 April 2019 - 16:55 WIB
Elshinta.com - Sejumlah ormas Islan di Kota Depok mendukung protes Pemkot Depok kepada Komisi P...
Kamis, 25 April 2019 - 16:48 WIB
Elshinta.com - Hingga Kamis (25/4) sore, pukul 16:30:05 WIB, data yang masuk di Sistem Informas...
Kamis, 25 April 2019 - 16:45 WIB
Elshinta.com - Menyambut bulan suci Ramadan, Aksi Cepat Tanggap (ACT) kembali menggelar pr...
Kamis, 25 April 2019 - 16:36 WIB
Elshinta.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, agar pengerjaan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)