Kamis, 15 November 2018 | 12:14 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Ekonomi

Buruh Sumut tolak UMP 2019

Selasa, 06 November 2018 - 16:46 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Sigit Kurniawan
Unjuk rasa Aliansi Pekerja/Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) menolak kenaikan UMP 2019 di depan Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (6/11). Foto: Heru R Kurnia/Elshinta
Unjuk rasa Aliansi Pekerja/Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) menolak kenaikan UMP 2019 di depan Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (6/11). Foto: Heru R Kurnia/Elshinta

Elshinta.com - Ratusan buruh di Sumatera Utara yang tergabung dalam Aliansi Pekerja/Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2019 yang hanya naik sebesar 8,03 persen.

Penolakan tersebut disampaikan buruh saat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut di Jalan Dipanegoro Medan, Selasa (6/11) seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Heru R Kurnia.

Dalam pernyataan sikapnya yang ditandatangani Natal Sidabutar sebagai Pimpinan Aksi, APBD-SU menolak penetapan upah yang dilakukan pemerintah dengan formula kebaikan upah minimum berdasarkan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Menaker: UMP 2019 mengacu pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi

Oleh karena itu, APBD-SU menolak penetapan UMP Sumut tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Tetapkan UMP Sumut tahun 2019 berdasarkan kebutuhan hidup layak. Tidak hanya itu, para buruh juga meminta agar PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dicabut.

APBD-SU yang berunjukrasa merupakan buruh yang berasal dari beberapa elemen organisasi buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Industri (FSPI), SBMI Sumut, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), SBSI 1992, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo).  

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 15 November 2018 - 12:12 WIB

KPK panggil mantan Wapres Boediono

Timnas Indonesia | 15 November 2018 - 11:55 WIB

Evan Dimas pastikan tak ada masalah laga di Thailand

Asia Pasific | 15 November 2018 - 11:42 WIB

Presiden: Kerja sama maritim kunci utama kemitraan ASEAN-India

Pemasaran | 15 November 2018 - 11:30 WIB

Beberapa strategi pemasaran startup dengan budget yang terbatas

Bencana Alam | 15 November 2018 - 11:19 WIB

Gempa berkekuatan M 5 guncang Mamasa, Sulawesi Barat

Asia Pasific | 15 November 2018 - 11:08 WIB

Presiden Korsel sambut baik usulan Indonesia terkait Korut

Elshinta.com - Ratusan buruh di Sumatera Utara yang tergabung dalam Aliansi Pekerja/Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2019 yang hanya naik sebesar 8,03 persen.

Penolakan tersebut disampaikan buruh saat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut di Jalan Dipanegoro Medan, Selasa (6/11) seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Heru R Kurnia.

Dalam pernyataan sikapnya yang ditandatangani Natal Sidabutar sebagai Pimpinan Aksi, APBD-SU menolak penetapan upah yang dilakukan pemerintah dengan formula kebaikan upah minimum berdasarkan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Menaker: UMP 2019 mengacu pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi

Oleh karena itu, APBD-SU menolak penetapan UMP Sumut tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Tetapkan UMP Sumut tahun 2019 berdasarkan kebutuhan hidup layak. Tidak hanya itu, para buruh juga meminta agar PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dicabut.

APBD-SU yang berunjukrasa merupakan buruh yang berasal dari beberapa elemen organisasi buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Industri (FSPI), SBMI Sumut, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), SBSI 1992, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo).  

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 15 November 2018 - 12:12 WIB

KPK panggil mantan Wapres Boediono

Kamis, 15 November 2018 - 10:59 WIB

Rupiah terapresiasi sentimen positif dalam negeri

Kamis, 15 November 2018 - 10:48 WIB

IHSG menguat seiring terjaganya fluktuasi rupiah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com