Sabtu, 17 November 2018 | 10:35 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pileg 2019

Kampanye dijemput mobil dinas, caleg disanksi administratif

Selasa, 06 November 2018 - 17:27 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Istimewa. Foto: Deni Suryanti/Elshinta
Istimewa. Foto: Deni Suryanti/Elshinta

Elshinta.com - Seorang calon legislatif (Caleg) di Kabupaten Sukoharjo terkena sanksi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten setempat akibat kedapatan menggunakan mobil dinas dengan plat merah milik suaminya untuk kepentingan kampanye. 

Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Eko Budiyanto menyebutkan, laporan pelanggaran diterima pekan lalu dan langsung ditindaklanjuti dengan memeriksa yang bersangkutan dan sejumlah saksi. Sesuai keterangan caleg tersebut, mobil dinas yang digunakan untuk menjemputnya dikemudikan oleh sopir pribadi dan akibat asal mengambil mobil operasional pejabat Setda Sukoharjo tanpa diperintah. 

“Caleg, suami dan sopir sudah kami periksa,” ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Deni Suryanti di Sukoharjo, Selasa (6/11).

Menurut Eko, Caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kartasura, Baki, Gatak tersebut dinyatakan melanggar bersalah atas dugaan penggunaan fasilitas negara/pemerintah seperti yang tertuang dalam Pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-undang Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum. Karena sanksi andministratif maka rekomendasi sanksi diserahkan pada KPU yang kemudian mengeluarkan surat teguran resmi.

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Nuril Huda menyampaikan pihaknya menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terkait dugaan pelanggaran administratif tersebut. Dalam pemeriksaan Bawaslu, caleg bersangkutan dinilai tidak memenuhi unsur pidana sehingga memberikan rekomendasi sanksi administratif berupa teguran tertulis yang berisi peringatan agar tidak mengulangi kejadian serupa.

“Sanksi ini merupakan yang pertama diberikan KPU sepanjang tahapan pemilu 2019 berlangsung,” kata Nuril.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 10:25 WIB

Pemerintah fokus bangun SPBU BBM satu harga

Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 10:12 WIB

Jadi target hoaks, Ridwan Kamil angkat bicara

Kriminalitas | 17 November 2018 - 09:45 WIB

Komplotan penipuan `Hijacking` dibekuk Siber Bareskrim Polri

Kriminalitas | 17 November 2018 - 09:35 WIB

Seorang kakek keji perkosa siswi SMP hingga hamil

Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 09:25 WIB

Harimau yang terjebak di pasar Riau terluka akibat terjerat

Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 09:15 WIB

Taspen berikan perlindungan lengkap bagi ASN

Elshinta.com - Seorang calon legislatif (Caleg) di Kabupaten Sukoharjo terkena sanksi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten setempat akibat kedapatan menggunakan mobil dinas dengan plat merah milik suaminya untuk kepentingan kampanye. 

Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Eko Budiyanto menyebutkan, laporan pelanggaran diterima pekan lalu dan langsung ditindaklanjuti dengan memeriksa yang bersangkutan dan sejumlah saksi. Sesuai keterangan caleg tersebut, mobil dinas yang digunakan untuk menjemputnya dikemudikan oleh sopir pribadi dan akibat asal mengambil mobil operasional pejabat Setda Sukoharjo tanpa diperintah. 

“Caleg, suami dan sopir sudah kami periksa,” ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Deni Suryanti di Sukoharjo, Selasa (6/11).

Menurut Eko, Caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kartasura, Baki, Gatak tersebut dinyatakan melanggar bersalah atas dugaan penggunaan fasilitas negara/pemerintah seperti yang tertuang dalam Pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-undang Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum. Karena sanksi andministratif maka rekomendasi sanksi diserahkan pada KPU yang kemudian mengeluarkan surat teguran resmi.

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Nuril Huda menyampaikan pihaknya menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terkait dugaan pelanggaran administratif tersebut. Dalam pemeriksaan Bawaslu, caleg bersangkutan dinilai tidak memenuhi unsur pidana sehingga memberikan rekomendasi sanksi administratif berupa teguran tertulis yang berisi peringatan agar tidak mengulangi kejadian serupa.

“Sanksi ini merupakan yang pertama diberikan KPU sepanjang tahapan pemilu 2019 berlangsung,” kata Nuril.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Jumat, 16 November 2018 - 07:36 WIB

Polda Papua Barat intensifkan koordinasi jelang Pemilu

Jumat, 16 November 2018 - 07:28 WIB

PMII ajak warga jaga kondusivitas daerah

Jumat, 16 November 2018 - 06:25 WIB

KPU Pekalongan masih butuh 4.270 kotak suara

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com