Jumat, 16 November 2018 | 17:39 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Mutasi pejabat, Bawaslu rekomendasikan batalkan kepesertaan cagub/cawagub petahana Malut

Selasa, 06 November 2018 - 22:55 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ilustrasi/Elshinta.
Ilustrasi/Elshinta.

Elshinta.com - Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk membatalkan kepesertaan atau mendiskualifikasi pasangan Abdul Gani Kasuba dan Ali Yasin sebagai calon gubernu dan calon wakil gubernu petahana Maluku Utara 2018.  Hal itu tertuang dalam rekomendasi rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku utara pada 26 November 2018. Bawaslu Maluku utara pun meminta agar KPU segera memutuskan  rekomendasi tersebut .

Ketua Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin menjelaskan sebelum rapat pleno 26 Oktober 2018, pihaknya menerima laporan dari masyarakat atas rangkaian kegiatan mutasi jabatan yang dilakukan oleh Calon Gubernur petahana KH Abdullah Gani Kasuba pada Agustus dan September. Rangkaian mutasi itu dilakukan selama empat kali melalui mutasi SK oleh calon petahana  Gubernur Provinsi Maluku Utara. 

Atas dasar itu Bawaslu mempunyai kewenangan lima hari untuk melakukan penahanan pelanggaran terhadap laporan tersebut. Selanjutnya Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap pihak terlapor dan pelapor dan telah dilakukan. Sayangnya, gubernur tak memenuhi panggilan Bawaslu yang telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali.

Bawaslu pun melakukan pemanggilan kepada BKD Provinsi Maluku di Bawaslu. Dalam pemeriksaan itu diketahui bahwa mutasi yang dilakukan Gubernur tidak ada ijin dari Menteri Dalam Negeri.

“Padahal dipasal 71 ayat 2   dikecualikan apabila mutasi jabatan dilakukan apabila ada kekosongan jabatan atau atas ijin Menteri Dalam Negeri”, tegas Muchsin Amrin dalam perbincangan dengan Radio Elshinta, Selasa (6/11).

Bawaslu menilai mutasi yang dilakukan sangat fatal karena beberapa diantaranya adalah mutasi kepala sekolah di daerah yang melakukan pemungutan suara ulang berdasarkan putusan MK. Ada 12 kepala sekolah di daerah pemungutan suara ulang yang  dilakukan mutasi, dan ini sangat fatal karna diaerah pemungutan suara. "Yang dilakukan mutasi adalah orang-orang yang berkepentingan langsung dengan proses pilkada yang sedang berlangsung," tegasnya. 

Muksin juga menambahkan rekomendasi Bawaslu saat ini sudah berada di KPU dan KPU harus memutuskan Kamis ini. “Karena KPU mempunyai kewenangan 7 hari setelah rekomendasi itu diterima untuk segera diputuskan, apalagi sesuai UU no 10 tahun 2016 ketentuannya adalah wajib untuk ditindaklanjuti," ujar Muksin.

Sementara itu manajer pemantauan Serikat Nasional Jaringan Pendidikan  Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Alwan Riantoby menyebut  UU No 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 sudah sangat tegas bahwa larangan terhadap seorang petahana untuk melakukan penggantian jabatan dalam kurun waktu enam bulan terhitung sejak penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatannya.

Menurut Alwan, ketentuan ini yang menjadi rujukan dasar Bawaslu dalam memberikan keputusannya. “Sama-sama kita ketahui apa yang dilakukan pasangan petahana menjelang pemungutan suara dan diduga melakukan politik uang dan rotasi jabatan maka pasal yang akan menjerat pasal 71 tadi,” tegasnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual IPTEK | 16 November 2018 - 17:38 WIB

Facebook segera bentuk badan independen konten

Megapolitan | 16 November 2018 - 17:25 WIB

Kapolda: Tujuh ribu personel gabungan siaga banjir di Jakarta

Hukum | 16 November 2018 - 17:13 WIB

Polda Jabar sita Rp1,9 miliar korupsi dana hibah

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:57 WIB

Idrus Marham pamer buku sebelum diperiksa sebagai tersangka

Ekonomi | 16 November 2018 - 16:47 WIB

Kemenkeu segera laksanakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:37 WIB

Presiden ajak masyarakat Merauke jaga persatuan

Elshinta.com - Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk membatalkan kepesertaan atau mendiskualifikasi pasangan Abdul Gani Kasuba dan Ali Yasin sebagai calon gubernu dan calon wakil gubernu petahana Maluku Utara 2018.  Hal itu tertuang dalam rekomendasi rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku utara pada 26 November 2018. Bawaslu Maluku utara pun meminta agar KPU segera memutuskan  rekomendasi tersebut .

Ketua Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin menjelaskan sebelum rapat pleno 26 Oktober 2018, pihaknya menerima laporan dari masyarakat atas rangkaian kegiatan mutasi jabatan yang dilakukan oleh Calon Gubernur petahana KH Abdullah Gani Kasuba pada Agustus dan September. Rangkaian mutasi itu dilakukan selama empat kali melalui mutasi SK oleh calon petahana  Gubernur Provinsi Maluku Utara. 

Atas dasar itu Bawaslu mempunyai kewenangan lima hari untuk melakukan penahanan pelanggaran terhadap laporan tersebut. Selanjutnya Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap pihak terlapor dan pelapor dan telah dilakukan. Sayangnya, gubernur tak memenuhi panggilan Bawaslu yang telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali.

Bawaslu pun melakukan pemanggilan kepada BKD Provinsi Maluku di Bawaslu. Dalam pemeriksaan itu diketahui bahwa mutasi yang dilakukan Gubernur tidak ada ijin dari Menteri Dalam Negeri.

“Padahal dipasal 71 ayat 2   dikecualikan apabila mutasi jabatan dilakukan apabila ada kekosongan jabatan atau atas ijin Menteri Dalam Negeri”, tegas Muchsin Amrin dalam perbincangan dengan Radio Elshinta, Selasa (6/11).

Bawaslu menilai mutasi yang dilakukan sangat fatal karena beberapa diantaranya adalah mutasi kepala sekolah di daerah yang melakukan pemungutan suara ulang berdasarkan putusan MK. Ada 12 kepala sekolah di daerah pemungutan suara ulang yang  dilakukan mutasi, dan ini sangat fatal karna diaerah pemungutan suara. "Yang dilakukan mutasi adalah orang-orang yang berkepentingan langsung dengan proses pilkada yang sedang berlangsung," tegasnya. 

Muksin juga menambahkan rekomendasi Bawaslu saat ini sudah berada di KPU dan KPU harus memutuskan Kamis ini. “Karena KPU mempunyai kewenangan 7 hari setelah rekomendasi itu diterima untuk segera diputuskan, apalagi sesuai UU no 10 tahun 2016 ketentuannya adalah wajib untuk ditindaklanjuti," ujar Muksin.

Sementara itu manajer pemantauan Serikat Nasional Jaringan Pendidikan  Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Alwan Riantoby menyebut  UU No 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 sudah sangat tegas bahwa larangan terhadap seorang petahana untuk melakukan penggantian jabatan dalam kurun waktu enam bulan terhitung sejak penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatannya.

Menurut Alwan, ketentuan ini yang menjadi rujukan dasar Bawaslu dalam memberikan keputusannya. “Sama-sama kita ketahui apa yang dilakukan pasangan petahana menjelang pemungutan suara dan diduga melakukan politik uang dan rotasi jabatan maka pasal yang akan menjerat pasal 71 tadi,” tegasnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com