Sabtu, 17 November 2018 | 10:36 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Hak perempuan migran banyak dilanggar

Rabu, 07 November 2018 - 09:27 WIB    |    Penulis : Rizky Sandra    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2Dr1DTx
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2Dr1DTx

Elshinta.com - Pelanggaran terhadap hak perempuan pekerja migran lebih banyak terjadi dibandingkan pada pekerja laki-laki.

Demikian disampaikan Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Vennetia R Danes.

"Penyebabnya antara lain karena pendidikan pekerja migran perempuan yang rendah, mental yang kurang siap dan informasi migrasi aman yang kurang," kata Vennetia dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Rabu (7/11).

Vennetia mengatakan, jumlah perempuan pekerja migran yang bekerja sesuai prosedur lebih banyak (30 persen) daripada laki-laki (21 persen).

Tidak hanya dilanggar haknya, perempuan pekerja migran juga lebih banyak mengalami diskriminasi dan kekerasan daripada pria pekerja migran.

"Hal itu mendorong pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kualitas pekerja migran melalui berbagai terobosan," kata Vennetia, dikutip Antara.

Baca juga: Hak perempuan migran banyak dilanggar

Terobosan yang dimaksud antara lain penerapan mekanisme seleksi yang ketat, serta peningkatan pendidikan dan keterampilan serta profesionalitas di bidang tertentu pada perempuan calon pekerja migran.

"Selain itu juga melalui berbagai perbaikan peraturan dan pelayanan dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja migran perempuan sejak perekrutan hingga kembali pulang ke Tanah Air," katanya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia dan Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

Penerbitan ketentuan itu ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait perempuan pekerja migran melalui peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga, dan penumbuhan jiwa kewirausahaan.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 10:25 WIB

Pemerintah fokus bangun SPBU BBM satu harga

Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 10:12 WIB

Jadi target hoaks, Ridwan Kamil angkat bicara

Kriminalitas | 17 November 2018 - 09:45 WIB

Komplotan penipuan `Hijacking` dibekuk Siber Bareskrim Polri

Kriminalitas | 17 November 2018 - 09:35 WIB

Seorang kakek keji perkosa siswi SMP hingga hamil

Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 09:25 WIB

Harimau yang terjebak di pasar Riau terluka akibat terjerat

Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 09:15 WIB

Taspen berikan perlindungan lengkap bagi ASN

Elshinta.com - Pelanggaran terhadap hak perempuan pekerja migran lebih banyak terjadi dibandingkan pada pekerja laki-laki.

Demikian disampaikan Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Vennetia R Danes.

"Penyebabnya antara lain karena pendidikan pekerja migran perempuan yang rendah, mental yang kurang siap dan informasi migrasi aman yang kurang," kata Vennetia dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Rabu (7/11).

Vennetia mengatakan, jumlah perempuan pekerja migran yang bekerja sesuai prosedur lebih banyak (30 persen) daripada laki-laki (21 persen).

Tidak hanya dilanggar haknya, perempuan pekerja migran juga lebih banyak mengalami diskriminasi dan kekerasan daripada pria pekerja migran.

"Hal itu mendorong pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kualitas pekerja migran melalui berbagai terobosan," kata Vennetia, dikutip Antara.

Baca juga: Hak perempuan migran banyak dilanggar

Terobosan yang dimaksud antara lain penerapan mekanisme seleksi yang ketat, serta peningkatan pendidikan dan keterampilan serta profesionalitas di bidang tertentu pada perempuan calon pekerja migran.

"Selain itu juga melalui berbagai perbaikan peraturan dan pelayanan dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja migran perempuan sejak perekrutan hingga kembali pulang ke Tanah Air," katanya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia dan Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

Penerbitan ketentuan itu ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait perempuan pekerja migran melalui peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga, dan penumbuhan jiwa kewirausahaan.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Sabtu, 17 November 2018 - 10:25 WIB

Pemerintah fokus bangun SPBU BBM satu harga

Sabtu, 17 November 2018 - 10:12 WIB

Jadi target hoaks, Ridwan Kamil angkat bicara

Sabtu, 17 November 2018 - 09:15 WIB

Taspen berikan perlindungan lengkap bagi ASN

Sabtu, 17 November 2018 - 08:39 WIB

Presiden menuju Papua Nugini untuk hadiri KTT APEC

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com