Jumat, 16 November 2018 | 17:37 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Sebanyak 90 pekerja Migran asal NTT meninggal dunia

Rabu, 07 November 2018 - 12:38 WIB    |    Penulis : Rizky Sandra    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2z4IIKH
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2z4IIKH

Elshinta.com - Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma) Indonesia, mencatat, 92 orang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal di luar negeri sepanjang Januari hingga Oktober 2018.

Dari jumlah PMI tersebut, hanya dua orang yang diketahui berangkat secara resmi ke luar negeri, sementara sisanya yakni sebanyak 88 orang justru berangkat ke luar negeri secara ilegal. Demikian kata Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa di Kupang, Rabu (7/11).

Ia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan melalui WhatsApp seputar perkembangan kasus kematian PMI/TKI asal provinsi berbasis kepulauan itu selama sepuluh bulan terakhir ini.

"Hanya dua PMI saja yang resmi atau punya dokumen lengkap sebagai PMI. 88 orang yang meninggal dunia diketahui berangkat secara ilegal," ujarnya.

Artinya, dari data PMI/TKI yang meninggal, sebagian besar adalah mereka yang berangkat tidak melalui jalur resmi atau sebagai PMI legal. Karena itu, langkah penting yang harus dilakukan adalah bagaimana mencegah keberangkatan PMI/TKI ke luar negeri, tanpa dokumen resmi.

Dalam hubungan dengan pencegahan, ia menambahkan pemerintah di NTT harus bekerja sama dengan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan perusahaan nasional serta multinasional untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) NTT.

Ia mengatakan, SDM NTT harus disiapkan di bursa pasar kerja internasional, dan siap untuk memenuhi permintaan dari luar negeri.

"Pemerintah NTT bisa membangun Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memberikan kemudahan bagi calon tenaga kerja," katanya.

BLK dan LTSA ini, harus sungguh-sungguh dibangun dan berfungsi secara profesional, dan pengelolanyapun harus memiliki integritas, bukan bermental koruptif, sebutnya.

"Dan saya berpikir bahwa NTT bisa pergi dan belajar ke Philipina tentang bagaimana cara mengirim TKI yang baik dan profesional," lanjutnya.

Jika langkah-langkah ini bisa dilaksanakan, diyakini dapat mengurangi atau menghentikan sama sekali pengiriman jenazah dari luar negeri, katanya, demikian Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 16 November 2018 - 17:25 WIB

Kapolda: Tujuh ribu personel gabungan siaga banjir di Jakarta

Hukum | 16 November 2018 - 17:13 WIB

Polda Jabar sita Rp1,9 miliar korupsi dana hibah

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:57 WIB

Idrus Marham pamer buku sebelum diperiksa sebagai tersangka

Ekonomi | 16 November 2018 - 16:47 WIB

Kemenkeu segera laksanakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:37 WIB

Presiden ajak masyarakat Merauke jaga persatuan

Megapolitan | 16 November 2018 - 16:27 WIB

Sudinhub Jakpus tuntaskan titik macet pada 2019

Elshinta.com - Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma) Indonesia, mencatat, 92 orang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal di luar negeri sepanjang Januari hingga Oktober 2018.

Dari jumlah PMI tersebut, hanya dua orang yang diketahui berangkat secara resmi ke luar negeri, sementara sisanya yakni sebanyak 88 orang justru berangkat ke luar negeri secara ilegal. Demikian kata Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa di Kupang, Rabu (7/11).

Ia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan melalui WhatsApp seputar perkembangan kasus kematian PMI/TKI asal provinsi berbasis kepulauan itu selama sepuluh bulan terakhir ini.

"Hanya dua PMI saja yang resmi atau punya dokumen lengkap sebagai PMI. 88 orang yang meninggal dunia diketahui berangkat secara ilegal," ujarnya.

Artinya, dari data PMI/TKI yang meninggal, sebagian besar adalah mereka yang berangkat tidak melalui jalur resmi atau sebagai PMI legal. Karena itu, langkah penting yang harus dilakukan adalah bagaimana mencegah keberangkatan PMI/TKI ke luar negeri, tanpa dokumen resmi.

Dalam hubungan dengan pencegahan, ia menambahkan pemerintah di NTT harus bekerja sama dengan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan perusahaan nasional serta multinasional untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) NTT.

Ia mengatakan, SDM NTT harus disiapkan di bursa pasar kerja internasional, dan siap untuk memenuhi permintaan dari luar negeri.

"Pemerintah NTT bisa membangun Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memberikan kemudahan bagi calon tenaga kerja," katanya.

BLK dan LTSA ini, harus sungguh-sungguh dibangun dan berfungsi secara profesional, dan pengelolanyapun harus memiliki integritas, bukan bermental koruptif, sebutnya.

"Dan saya berpikir bahwa NTT bisa pergi dan belajar ke Philipina tentang bagaimana cara mengirim TKI yang baik dan profesional," lanjutnya.

Jika langkah-langkah ini bisa dilaksanakan, diyakini dapat mengurangi atau menghentikan sama sekali pengiriman jenazah dari luar negeri, katanya, demikian Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com