Wapres nilai korupsi perizinan akibat perbedaan pola pikir pengusaha-birokrat
Rabu, 07 November 2018 - 16:46 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Sumber foto: https://bit.ly/2OucL2U

Elshinta.com - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan banyaknya kasus korupsi terkait perizinan di daerah disebabkan oleh perbedaan pola pikir antara pengusaha dan birokrat.

"Saya memahami bahwa perbedaan, kenapa terjadi banyak kasus-kasus di KPK, karena perbedaan sikap antara pengusaha dan birokrasi," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembukaan International Public Service Forum 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu (7/11).

Di satu sisi, pihak pengusaha ingin proses perizinan dikerjakan dengan cepat, di sisi lain birokrat harus melalui banyak tahapan hingga izin tersebut selesai, sehingga menjadi celah adanya korupsi di daerah.

"Para pengusaha ingin hasil, karena itu ingin cepat; tapi para birokrat ingin prosedur, sehingga lambat. Jadi antara cepat dan lambat kemudian terjadilah negosiasi, timbullah masalah," ungkap JK, seperti dihimpun Antara.

Baca juga: Kasus Meikarta, KPK panggil Kabid Tata Lingkungan Dinas LH Pemkab Bekasi

Oleh karena itu, Wapres mengatakan reformasi birokrasi saat ini menjadi kunci bagi keberlangsungan proses pembangunan, dengan meringkas prosedur-prosedur yang tidak efektif.

"Maka, agar tidak timbul masalah, birokrasi harus di'reform' dan diperbaiki; sehingga jangan para pengusaha 'membeli' kecepatan. Kenapa dia (pengusaha) membayar? Karena ingin cepat; daripada tiga bulan, lebih baik tiga minggu," jelasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Selasa, 22 Januari 2019 - 19:46 WIB
Elshinta.com - Satuan Tugas Antimafia Bola Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pelaksa...
Selasa, 22 Januari 2019 - 19:25 WIB
Elshinta.com - Berdasarkan hasil kajian `systemic review` yang dilakukan Ombudsman Republi...
Selasa, 22 Januari 2019 - 16:24 WIB
Elshinta.com - Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur akan melayangkan surat pemanggilan ...
Selasa, 22 Januari 2019 - 12:22 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan ka...
Selasa, 22 Januari 2019 - 06:05 WIB
Elshinta.com - Tiga orang saksi dihadirkan, Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf geleng-g...
Senin, 21 Januari 2019 - 18:35 WIB
Elshinta.com - Anggota DPR RI Komisi XI, Mohammad Nur Purnamasidi mengatakan bahasan Undan...
Senin, 21 Januari 2019 - 14:22 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, p...
Senin, 21 Januari 2019 - 13:48 WIB
Elshinta.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempersilakan Komisi Pengawas Persain...
Senin, 21 Januari 2019 - 11:30 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Minggu, 20 Januari 2019 - 14:16 WIB
Elshinta.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat meminta agar Presiden Indonesia Joko...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)