Jumat, 16 November 2018 | 17:38 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Tuntut diskualifikasi pasangan petahana Maluku Utara, massa AMPDI demo di KPU

Rabu, 07 November 2018 - 14:28 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Massa aksi tuntut diskualifikasi pasangan petahanan Maluku Utara. Foto: Istimewa/Elshinta.
Massa aksi tuntut diskualifikasi pasangan petahanan Maluku Utara. Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - Ratusan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia, Rabu (7/11) siang menggelar aksi unjuk rasa menuntut diskualifikasi calon gubernur petahana provinsi Maluku Utara, di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol Jakarta.

Dalam aksinya, massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda asal Maluku Utara se Jabodetabek ini menuntut agar KPU men`disqualify mask` calon petahana KH. Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali, karena terbukti melakukan sejumlah pelanggaran.

"Kita minta KPU komit pada aturan hukum yang berlaku. Pasangan nomor urut 3 terbukti melakukan paling sedikit 47 pelanggaran, sebagaimana yang dilaporkan Bawaslu Maluku Utara," kata koordinator aksi Jemmy seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

Menurut Jemmy, pelanggaran paling fatal adalah pergantian pejabat yang jelas-jelas melanggar UU No 10 pasal 71, Tahun 2016 dan dugaan 'money politic' yang dilakukan oleh calon petahana pada hari pencoblosan di wilayah PSU pada saat pencoblosan sedang berlangsung. 

Usai menggelar aksi di Kantor KPU Jakarta Pusat, massa melanjutkan aksi di depan Kantor Mahkamah Konstitusi. 

Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara mengumumkan hasil pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan calon (Paslon) Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA). Bawaslu merekomendasikan pembatalan kepesertaan atau diskualifikasi duet AGK-YA sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Malut 2018, karena telah melakukan pelantikan sejumlah pejabat selama tahapan Pilgub berlangsung.

Menurut Koordinator Devisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Aslan Hasan, keputusan pembatalan AGK-YA berlangsung dalam Rapat Pleno tanggal 26 Oktober 2018, sebagai tindak lanjut laporan atas nama Abdullah Kahar SH dengan nomor Laporan 04/LP/PG/PROV/32.00/X/2018 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen/saksi.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 16 November 2018 - 17:25 WIB

Kapolda: Tujuh ribu personel gabungan siaga banjir di Jakarta

Hukum | 16 November 2018 - 17:13 WIB

Polda Jabar sita Rp1,9 miliar korupsi dana hibah

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:57 WIB

Idrus Marham pamer buku sebelum diperiksa sebagai tersangka

Ekonomi | 16 November 2018 - 16:47 WIB

Kemenkeu segera laksanakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:37 WIB

Presiden ajak masyarakat Merauke jaga persatuan

Megapolitan | 16 November 2018 - 16:27 WIB

Sudinhub Jakpus tuntaskan titik macet pada 2019

Elshinta.com - Ratusan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia, Rabu (7/11) siang menggelar aksi unjuk rasa menuntut diskualifikasi calon gubernur petahana provinsi Maluku Utara, di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol Jakarta.

Dalam aksinya, massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda asal Maluku Utara se Jabodetabek ini menuntut agar KPU men`disqualify mask` calon petahana KH. Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali, karena terbukti melakukan sejumlah pelanggaran.

"Kita minta KPU komit pada aturan hukum yang berlaku. Pasangan nomor urut 3 terbukti melakukan paling sedikit 47 pelanggaran, sebagaimana yang dilaporkan Bawaslu Maluku Utara," kata koordinator aksi Jemmy seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

Menurut Jemmy, pelanggaran paling fatal adalah pergantian pejabat yang jelas-jelas melanggar UU No 10 pasal 71, Tahun 2016 dan dugaan 'money politic' yang dilakukan oleh calon petahana pada hari pencoblosan di wilayah PSU pada saat pencoblosan sedang berlangsung. 

Usai menggelar aksi di Kantor KPU Jakarta Pusat, massa melanjutkan aksi di depan Kantor Mahkamah Konstitusi. 

Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara mengumumkan hasil pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan calon (Paslon) Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA). Bawaslu merekomendasikan pembatalan kepesertaan atau diskualifikasi duet AGK-YA sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Malut 2018, karena telah melakukan pelantikan sejumlah pejabat selama tahapan Pilgub berlangsung.

Menurut Koordinator Devisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Aslan Hasan, keputusan pembatalan AGK-YA berlangsung dalam Rapat Pleno tanggal 26 Oktober 2018, sebagai tindak lanjut laporan atas nama Abdullah Kahar SH dengan nomor Laporan 04/LP/PG/PROV/32.00/X/2018 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen/saksi.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com