Kamis, 15 November 2018 | 12:13 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Kakorlantas tegaskan sanksi tilang bagi pelanggar wajib pajak kendaraan

Kamis, 08 November 2018 - 09:07 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Dewi Rusiana
Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri. Sumber foto: https://bit.ly/2zCa1LB
Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri. Sumber foto: https://bit.ly/2zCa1LB

Elshinta.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri menegaskan program wajib pajak juga harus diterapkan dan sosialisasikan kepada masyarakat pada pajak kendaraan.

“Pajak Kendaraan juga harus ditekankan kepada masyarakat dan disosialisasikan, bahwa ini juga salah satu program Wajib Pajak bagi warga negara yang baik,” ujar Kakorlantas di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Rabu (7/11).

Dilansir dari laman NTMC Polri, Kakorlantas menerangkan bahwa dengan adanya perkara pra peradilan Satlantas Polres Demak pada 8 Maret 2018 lalu dapat dijadikan sandaran hukum sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pembayaran pajak kendaraan adalah wajib.

“Dengan perkara yang dimenangkan Satlantas Polres Demak dengan gugatan pada penindakan tilang yang tidak membayar pajak, ini merupakan salah satu sandaran hukum bagi tindakan anggota dilapangan,” tegas Kakorlantas.

Baca juga: E-TLE awasi pengendara 24 jam

Kakorlantas berharap dengan adanya MoU yang rencananya akan digelar pada 15 November 2018 nanti, bersama seluruh pemangku kepentingan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), integrasi yang dilakukan menjadi satu pintu seluruh Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan dan lebih baik kepada masyarakat.

“Semoga sampai dua tahun semua sudah terintegrasi satu pintu. Baik untuk pajak kendaraan, sumbangan wajib kecelakaan, dan pengesahan STNK, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah dan transparan kepada masyarakat,” tandasnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 15 November 2018 - 12:12 WIB

KPK panggil mantan Wapres Boediono

Timnas Indonesia | 15 November 2018 - 11:55 WIB

Evan Dimas pastikan tak ada masalah laga di Thailand

Asia Pasific | 15 November 2018 - 11:42 WIB

Presiden: Kerja sama maritim kunci utama kemitraan ASEAN-India

Pemasaran | 15 November 2018 - 11:30 WIB

Beberapa strategi pemasaran startup dengan budget yang terbatas

Bencana Alam | 15 November 2018 - 11:19 WIB

Gempa berkekuatan M 5 guncang Mamasa, Sulawesi Barat

Asia Pasific | 15 November 2018 - 11:08 WIB

Presiden Korsel sambut baik usulan Indonesia terkait Korut

Elshinta.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri menegaskan program wajib pajak juga harus diterapkan dan sosialisasikan kepada masyarakat pada pajak kendaraan.

“Pajak Kendaraan juga harus ditekankan kepada masyarakat dan disosialisasikan, bahwa ini juga salah satu program Wajib Pajak bagi warga negara yang baik,” ujar Kakorlantas di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Rabu (7/11).

Dilansir dari laman NTMC Polri, Kakorlantas menerangkan bahwa dengan adanya perkara pra peradilan Satlantas Polres Demak pada 8 Maret 2018 lalu dapat dijadikan sandaran hukum sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pembayaran pajak kendaraan adalah wajib.

“Dengan perkara yang dimenangkan Satlantas Polres Demak dengan gugatan pada penindakan tilang yang tidak membayar pajak, ini merupakan salah satu sandaran hukum bagi tindakan anggota dilapangan,” tegas Kakorlantas.

Baca juga: E-TLE awasi pengendara 24 jam

Kakorlantas berharap dengan adanya MoU yang rencananya akan digelar pada 15 November 2018 nanti, bersama seluruh pemangku kepentingan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), integrasi yang dilakukan menjadi satu pintu seluruh Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan dan lebih baik kepada masyarakat.

“Semoga sampai dua tahun semua sudah terintegrasi satu pintu. Baik untuk pajak kendaraan, sumbangan wajib kecelakaan, dan pengesahan STNK, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah dan transparan kepada masyarakat,” tandasnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 15 November 2018 - 12:12 WIB

KPK panggil mantan Wapres Boediono

Kamis, 15 November 2018 - 10:59 WIB

Rupiah terapresiasi sentimen positif dalam negeri

Kamis, 15 November 2018 - 10:48 WIB

IHSG menguat seiring terjaganya fluktuasi rupiah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com