Kamis, 15 November 2018 | 12:09 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

ASPHRI: Sistem perizinan di Kabupaten Bekasi harus dibenahi

Kamis, 08 November 2018 - 17:28 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Istimewa. Foto: Eko Purnomo/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Eko Purnomo/Radio Elshinta

Elshinta.com - Menyusul ditetapkannya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka bersama beberapa pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkait dugaan suap perijinan proyek Meikarta yang turut pula menjerat sejumlah orang di Lippo group tersebut, Asosiasi Praktisi Human Resourch Indonesia (ASPHRI) meminta agar kasus tersebut menjadi pembelajaran berharga dan Pemkab Bekasi untuk membenahi sistem perizinan. 

Ketua umum ASPHRI, Yosminaldi mengatakan, jika perlu Pemkab Bekasi merubah sistem perizinan dengan menggunakan sistem digitalisasi atau online secara menyeluruh guna mencegah hal serupa terjadi kembali. "Kabupaten Bekasi sudah harus membenahi masalah perijinan yang dirasa masih berbelit-belit selama ini," ujar Yos usai menggelar temu silaturahmi bersama jajaran pengurus di Kabupaten Bekasi, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Purnomo, Rabu (7/11).

Selain itu, masalah perizinan lanjut Yos menyangkut bukan saja masyarakat umum melainkan kalangan usaha di Kabupaten Bekasi terlebih Kabupaten Bekasi daerah dengan kawasan industri terbesarnya, sehingga jika sistem perijinan dilakukan secara transparan melalui digitalisasi tentu makin memperlancar investasi khususnya di Kabupaten Bekasi.

Yos pun berharap kepada pelaksana tugas bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja yang sudah dilantik mampu memberi kepercayaan terhadap masyarakat maupun para dunia usaha agar kedepan perijinan makin mudah didapat dengan biaya yang transparan. "Kami selaku praktisi HR sangat menanti kebijakan Plt Bupati Bekasi khususnya perizinan kedepan," tandasnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Timnas Indonesia | 15 November 2018 - 11:55 WIB

Evan Dimas pastikan tak ada masalah laga di Thailand

Asia Pasific | 15 November 2018 - 11:42 WIB

Presiden: Kerja sama maritim kunci utama kemitraan ASEAN-India

Pemasaran | 15 November 2018 - 11:30 WIB

Beberapa strategi pemasaran startup dengan budget yang terbatas

Bencana Alam | 15 November 2018 - 11:19 WIB

Gempa berkekuatan M 5 guncang Mamasa, Sulawesi Barat

Asia Pasific | 15 November 2018 - 11:08 WIB

Presiden Korsel sambut baik usulan Indonesia terkait Korut

Ekonomi | 15 November 2018 - 10:59 WIB

Rupiah terapresiasi sentimen positif dalam negeri

Elshinta.com - Menyusul ditetapkannya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka bersama beberapa pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkait dugaan suap perijinan proyek Meikarta yang turut pula menjerat sejumlah orang di Lippo group tersebut, Asosiasi Praktisi Human Resourch Indonesia (ASPHRI) meminta agar kasus tersebut menjadi pembelajaran berharga dan Pemkab Bekasi untuk membenahi sistem perizinan. 

Ketua umum ASPHRI, Yosminaldi mengatakan, jika perlu Pemkab Bekasi merubah sistem perizinan dengan menggunakan sistem digitalisasi atau online secara menyeluruh guna mencegah hal serupa terjadi kembali. "Kabupaten Bekasi sudah harus membenahi masalah perijinan yang dirasa masih berbelit-belit selama ini," ujar Yos usai menggelar temu silaturahmi bersama jajaran pengurus di Kabupaten Bekasi, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Purnomo, Rabu (7/11).

Selain itu, masalah perizinan lanjut Yos menyangkut bukan saja masyarakat umum melainkan kalangan usaha di Kabupaten Bekasi terlebih Kabupaten Bekasi daerah dengan kawasan industri terbesarnya, sehingga jika sistem perijinan dilakukan secara transparan melalui digitalisasi tentu makin memperlancar investasi khususnya di Kabupaten Bekasi.

Yos pun berharap kepada pelaksana tugas bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja yang sudah dilantik mampu memberi kepercayaan terhadap masyarakat maupun para dunia usaha agar kedepan perijinan makin mudah didapat dengan biaya yang transparan. "Kami selaku praktisi HR sangat menanti kebijakan Plt Bupati Bekasi khususnya perizinan kedepan," tandasnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 15 November 2018 - 10:59 WIB

Rupiah terapresiasi sentimen positif dalam negeri

Kamis, 15 November 2018 - 10:48 WIB

IHSG menguat seiring terjaganya fluktuasi rupiah

Kamis, 15 November 2018 - 09:35 WIB

JPU: Reza Bukan permasalahkan penangkapannya

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com