Rabu, 14 November 2018 | 19:15 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Fakta demo KPU minta pasangan petahana gubernur Malut didiskualifikasi

Kamis, 08 November 2018 - 16:07 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Fakta demo KPU minta pasangan petahana gubernur Malut didiskualifikasi. Foto: Istimewa/Elshinta.
Fakta demo KPU minta pasangan petahana gubernur Malut didiskualifikasi. Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - Ratusan masa yang tergabung dalam Forum Kesatuan Tanah Air (Fakta)  menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU RI, Kamis (8/11). Aksi dilakukan terkait dugaan pelanggaran pada Pilgub dan PSU 2018 di  Maluku Utara (Malut).

Kordinator aksi Ambona Muhammad saat aksi itu mengatakan, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Maluku Utara 2019 yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2018 di 6 (enam) desa di Kabupaten Halut, 11 desa di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dan 13 desa di Kecamatan Taliabu Barat,  Kabupaten Pulau Taliabu, dari segi Pelaksanaan oleh masing-masing KPUD berjalan dengan baik dan lancar. Namun, kata Ambona dalam aspek pengawasan, lembaga pengawas tidak berfungsi secara baik, yaitu Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan PSU. 

“Ada dugaan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematif dan massif,” kata Ambona dalam rilisnya yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (8/11).

Ambona menjelaskan, dugaan pelanggaran tersebut seperti mutasi pejabat yang dilakukan calon gubernur petahana Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba tanpa izin Kemendagri. “Mutasi ini diduga kuat merupakan komposisi personil pejabat yang bakal bekerja untuk kepentingan pemenangan petahanan AGK-YA dalam PSU Pilgub Maluku Utara 2018,” ungkapnya.  

Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara mengumumkan hasil pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan calon (Paslon) Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA). Bawaslu merekomendasikan pembatalan kepesertaan atau diskualifikasi duet AGK-YA sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Malut 2018, karena telah melakukan pelantikan sejumlah pejabat selama tahapan Pilgub berlangsung.

Menurut Koordinator Devisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Aslan Hasan, keputusan pembatalan AGK-YA berlangsung dalam Rapat Pleno tanggal 26 Oktober 2018, sebagai tindak lanjut laporan atas nama Abdullah Kahar SH dengan nomor Laporan 04/LP/PG/PROV/32.00/X/2018 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen/saksi.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Bencana Alam | 14 November 2018 - 18:49 WIB

Masuk musim hujan, BPBD Lumajang siaga bencana

Ekonomi | 14 November 2018 - 18:35 WIB

Rupiah terapresiasi seiring tensi perang dagang mereda

Arestasi | 14 November 2018 - 18:25 WIB

Merasa malu, janda buang bayinya yang dianggap cacat

Megapolitan | 14 November 2018 - 18:16 WIB

15 bangunan liar di bantaran Kali Item ditertibkan

Elshinta.com - Ratusan masa yang tergabung dalam Forum Kesatuan Tanah Air (Fakta)  menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU RI, Kamis (8/11). Aksi dilakukan terkait dugaan pelanggaran pada Pilgub dan PSU 2018 di  Maluku Utara (Malut).

Kordinator aksi Ambona Muhammad saat aksi itu mengatakan, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Maluku Utara 2019 yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2018 di 6 (enam) desa di Kabupaten Halut, 11 desa di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dan 13 desa di Kecamatan Taliabu Barat,  Kabupaten Pulau Taliabu, dari segi Pelaksanaan oleh masing-masing KPUD berjalan dengan baik dan lancar. Namun, kata Ambona dalam aspek pengawasan, lembaga pengawas tidak berfungsi secara baik, yaitu Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan PSU. 

“Ada dugaan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematif dan massif,” kata Ambona dalam rilisnya yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (8/11).

Ambona menjelaskan, dugaan pelanggaran tersebut seperti mutasi pejabat yang dilakukan calon gubernur petahana Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba tanpa izin Kemendagri. “Mutasi ini diduga kuat merupakan komposisi personil pejabat yang bakal bekerja untuk kepentingan pemenangan petahanan AGK-YA dalam PSU Pilgub Maluku Utara 2018,” ungkapnya.  

Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara mengumumkan hasil pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan calon (Paslon) Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA). Bawaslu merekomendasikan pembatalan kepesertaan atau diskualifikasi duet AGK-YA sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Malut 2018, karena telah melakukan pelantikan sejumlah pejabat selama tahapan Pilgub berlangsung.

Menurut Koordinator Devisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Aslan Hasan, keputusan pembatalan AGK-YA berlangsung dalam Rapat Pleno tanggal 26 Oktober 2018, sebagai tindak lanjut laporan atas nama Abdullah Kahar SH dengan nomor Laporan 04/LP/PG/PROV/32.00/X/2018 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen/saksi.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com