Rabu, 14 November 2018 | 19:18 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Politik

KPI soroti definisi kampanye di media penyiaran

Kamis, 08 November 2018 - 20:23 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber Foto : https://bit.ly/2kTrOH5
Ilustrasi. Sumber Foto : https://bit.ly/2kTrOH5

Elshinta.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyoroti definisi kampanye yang sangat sempit sehingga banyak kesempatan untuk melakukan politik iklan tanpa terkena aturan kampanye di lembaga penyiaran. 

"Ini juga kegelisahan KPI, dengan definisi kampanye tersebut," kata Komisioner KPI Dewi Setyarini dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/11).

Ia mengatakan, dengan definisi kampanye yang memuat citra, berupa nama dan nomor urut yang harus ada bersamaan, maka terbuka bagi peserta pemilu untuk melakukan iklan politik di media penyiaran tidak pada waktunya. Contohnya, dengan membuat iklan-iklan politik di lembaga penyiaran tanpa perlu mencantumkan salah satunya, menayangkan mars partai politik dan sebagainya.

KPI sendiri, menurut Dewi sejak 2017 telah menerbitkan surat edaran larangan iklan politik di lembaga penyiaran. Namun demikian, surat edaran KPI nomor 225/K/KPI/31.2/04/2017 tersebut digugat dan kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mengutip dari Antara, KPI telah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan kasusnya masih berlangsung.

Sementara itu, sesuai dengan UU No 7/2017 tentang Pemilu telah diatur terkait dengan kampanye di media massa. Dalam UU tersebut, kampanye di media massa dilakukan mulai 21 hari sebelum masa tenang, 24 Maret - 13 April 2019.

Dewi mengatakan, pihaknya dalam melakukan pengawasan kampanye di lembaga penyiaran tergabung dalam gugus tugas gabungan dengan KPU, Bawaslu dan Dewan Pers.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Bencana Alam | 14 November 2018 - 18:49 WIB

Masuk musim hujan, BPBD Lumajang siaga bencana

Ekonomi | 14 November 2018 - 18:35 WIB

Rupiah terapresiasi seiring tensi perang dagang mereda

Arestasi | 14 November 2018 - 18:25 WIB

Merasa malu, janda buang bayinya yang dianggap cacat

Megapolitan | 14 November 2018 - 18:16 WIB

15 bangunan liar di bantaran Kali Item ditertibkan

Elshinta.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyoroti definisi kampanye yang sangat sempit sehingga banyak kesempatan untuk melakukan politik iklan tanpa terkena aturan kampanye di lembaga penyiaran. 

"Ini juga kegelisahan KPI, dengan definisi kampanye tersebut," kata Komisioner KPI Dewi Setyarini dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/11).

Ia mengatakan, dengan definisi kampanye yang memuat citra, berupa nama dan nomor urut yang harus ada bersamaan, maka terbuka bagi peserta pemilu untuk melakukan iklan politik di media penyiaran tidak pada waktunya. Contohnya, dengan membuat iklan-iklan politik di lembaga penyiaran tanpa perlu mencantumkan salah satunya, menayangkan mars partai politik dan sebagainya.

KPI sendiri, menurut Dewi sejak 2017 telah menerbitkan surat edaran larangan iklan politik di lembaga penyiaran. Namun demikian, surat edaran KPI nomor 225/K/KPI/31.2/04/2017 tersebut digugat dan kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mengutip dari Antara, KPI telah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan kasusnya masih berlangsung.

Sementara itu, sesuai dengan UU No 7/2017 tentang Pemilu telah diatur terkait dengan kampanye di media massa. Dalam UU tersebut, kampanye di media massa dilakukan mulai 21 hari sebelum masa tenang, 24 Maret - 13 April 2019.

Dewi mengatakan, pihaknya dalam melakukan pengawasan kampanye di lembaga penyiaran tergabung dalam gugus tugas gabungan dengan KPU, Bawaslu dan Dewan Pers.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com