KPK: Tuntutan Zumi Zola melalui pertimbangan yang cukup
Jumat, 09 November 2018 - 07:56 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Dewi Rusiana
Tersangka kasus korupsi APBD Provinsi Jambi, Zumi Zola Zulkifli. Sumber foto: https://bit.ly/2Qvmjws

Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tuntutan delapan tahun penjara terhadap Gubernur Jambi 2016-2021, Zumi Zola Zulkifli melalui pertimbangan yang cukup.

"Tuntutan itu sudah dengan pertimbangan yang cukup, yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diusulkan pada pimpinan," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/11).

Menurut dia, KPK melihat bahwa dalam beberapa kali pemeriksaan dan pada proses persidangan terhadap Zumi Zola terbaca bahwa yang bersangkutan mengakui beberapa perbuatannya sehingga tuntutannya menjadi delapan tahun penjara. 

"Mungkin poin yang juga penting setelah proses hukum terhadap Zumi Zola ini bagaimana dengan pihak lain yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga harus dimintakan pertanggungjawabannya itu yang sedang didalami saat ini terkait dengan dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD (Provinsi Jambi)," ujar Febri, seperti dikutip Antara.

Selain itu, lanjut Febri, KPK juga akan melihat lebih jauh dari fakta-fakta persidangan yang ada dan juga melihat kesesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain serta dalam putusan hakim nantinya. 

"Hakim kan akan menilai juga dari fakta persidangan siapa yang terbukti menerima aliran dana dengan informasi informasi awal yang sudah dibuka di persidangan. Jadi, aliran pada anggota DPRD menjadi salah satu poin yang diperhatikan oleh KPK," ungkap Febri.

Baca juga: KPK periksa mantan Mensos Idrus Marham

Sebelumnya, Zumi Zola Zulkifli dituntut delapan tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Selasa, 22 Januari 2019 - 06:05 WIB
Elshinta.com - Tiga orang saksi dihadirkan, Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf geleng-g...
Senin, 21 Januari 2019 - 18:35 WIB
Elshinta.com - Anggota DPR RI Komisi XI, Mohammad Nur Purnamasidi mengatakan bahasan Undan...
Senin, 21 Januari 2019 - 14:22 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, p...
Senin, 21 Januari 2019 - 13:48 WIB
Elshinta.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempersilakan Komisi Pengawas Persain...
Senin, 21 Januari 2019 - 11:30 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Minggu, 20 Januari 2019 - 14:16 WIB
Elshinta.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat meminta agar Presiden Indonesia Joko...
Jumat, 18 Januari 2019 - 12:11 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali lima anggota DPRD Kabu...
Kamis, 17 Januari 2019 - 19:57 WIB
Elshinta.com - Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendiz...
Kamis, 17 Januari 2019 - 18:15 WIB
Elshinta.com - Bos Paramount Enterprise International, Eddy Sindoro membantah dirinya pernah be...
Kamis, 17 Januari 2019 - 14:00 WIB
Elshinta.com - Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri wajib menjalankan penyita...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)