Polda Metro minta pemerintah larang `vape`
Jumat, 09 November 2018 - 08:28 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Sumber foto: https://bit.ly/2JRjSC2

Elshinta.com - Polda Metro Jaya meminta pemerintah melarang atau membatasi peredaran rokok elektrik (vape), lantaran kian maraknya kasus cairan (liquid) vape mengandung narkotika.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat kegiatan rilis pengungkapan sindikat narkotika ‘Reborn Cartel’ yang memproduksi cairan rokok elektrik atau liquid vape yang mengandung ekstasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (8/11).

“Kita dari kepolisian, Polda Metro Jaya, mengharapkan untuk meninjau ulang peraturan masuknya vape elektrik ke Indonesia. Jangan sampai ini membuat resah masyarakat,” kata Argo di lokasi pengungkapan di Jalan Janur Elok VII Blok QH5 No. 12 Kelapa Gading, Jakarta Utara, seperti diinformasikan melalui laman resmi NTMC Polri. 

“Kalau perlu vape elektrik tidak boleh masuk ke Indonesia. Karena masih banyak generasi bangsa kita yang menginginkan clear,” ucapnya. 

Baca juga: Peredaran liquid vape narkoba terbongkar, ternyata ini dalangnya

Polisi mengungkap adanya mini lab atau pabrik rumahan vape narkoba. Kegiatan yang dilakukan di rumah dua lantai itu dinilai sangat rapi.

“Para tetangga tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan di rumah ini. Yang ada hanya ada gonggongan anjing. Jadi kegiatan pembuatan vape elektrik mengandung narkoba ini sangat rapi,” katanya.

Subdit I Ditresnarkoba Polra Metro Jaya membongkar sindikat narkotika ‘Reborn Cartel’ yang memproduksi cairan rokok elektrik atau liquid vape yang mengandung ekstasi.

Dari hasil operasi dan penyelidikan, polisi menangkap 18 orang tersangka. Mereka adalah ER, DIL, 23, AR,18, AG, KIM, 21, TY (napi 28 tahun), TM, 21, SEP, 22, BUS, 26, DAN, 28, HAM (napi 20 tahun), BR, 21, VIK, 20, DW, 25, DIK, 24, dan AD, 27, dan COK (napi 35 tahun). 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Selasa, 22 Januari 2019 - 06:05 WIB
Elshinta.com - Tiga orang saksi dihadirkan, Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf geleng-g...
Senin, 21 Januari 2019 - 18:35 WIB
Elshinta.com - Anggota DPR RI Komisi XI, Mohammad Nur Purnamasidi mengatakan bahasan Undan...
Senin, 21 Januari 2019 - 14:22 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, p...
Senin, 21 Januari 2019 - 13:48 WIB
Elshinta.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempersilakan Komisi Pengawas Persain...
Senin, 21 Januari 2019 - 11:30 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Minggu, 20 Januari 2019 - 14:16 WIB
Elshinta.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat meminta agar Presiden Indonesia Joko...
Jumat, 18 Januari 2019 - 12:11 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali lima anggota DPRD Kabu...
Kamis, 17 Januari 2019 - 19:57 WIB
Elshinta.com - Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendiz...
Kamis, 17 Januari 2019 - 18:15 WIB
Elshinta.com - Bos Paramount Enterprise International, Eddy Sindoro membantah dirinya pernah be...
Kamis, 17 Januari 2019 - 14:00 WIB
Elshinta.com - Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri wajib menjalankan penyita...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)