Jumat, 16 November 2018 | 17:37 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Presiden bilang banyak yang menangis padanya karena sengketa tanah

Jumat, 09 November 2018 - 13:15 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Presiden Jokowi menyalami warga yang hadir dalam acara penyerahan 3.000 sertifikat hak tanah di GOR Tri Sanja, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11) pagi. Sumber foto: https://bit.ly/2Fdjhf9
Presiden Jokowi menyalami warga yang hadir dalam acara penyerahan 3.000 sertifikat hak tanah di GOR Tri Sanja, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11) pagi. Sumber foto: https://bit.ly/2Fdjhf9

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setiap kali dirinya datang ke desa, kampung, kabupaten, kota, provinsi, baik di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, yang sering didengarnya adalah masalah sengketa tanah.

“Sengketa lahan antara tetangga dengan tetangga, antara saudara, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan BUMN, dan rakyat sering kalah,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 3.000 sertifikat tanah untuk warga Tegal dan sekitarnya, di GOR Tri Sanja, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11) pagi.

Mengapa rakyat sering kalah? Menurut Presiden, karena mereka tidak memegang sertifikat yang merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki.

Baca juga: Presiden Jokowi ingatkan `hati-hati banyak sengketa tanah`

“Bapak-Ibu punya tanah tapi enggak ada sertifikat, begitu sengketa, masuk pengadilan, bisa kalah. Tapi kalau sudah yang namanya pegang sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah, enak banget. Dan saya kira kalau kita sudah pegang begini, sudah tidak ada yang berani,” tutur Presiden.

Di Indonesia, lanjut Presiden Jokowi, masih ada kurang lebih 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Artinya, banyak sekali sengketa. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), jika biasanya setahun hanya 500.000 keluar sertifikat, tahun kemarin harus keluar lima juta sertifikat.

Hal itu, menurut Presiden, dilakukan supaya masyarakat pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Jangan sampai kebanyakan sengketa sana, sengketa sini. Kalau sudah sengketa tanah, sengketa lahan, Presiden mengaku merasa iba.

“Banyak yang nangis-nangis ke saya sengketa lahan tapi saya tidak bisa apa-apa. Apalagi sudah masuk pengadilan, tidak bisa yang namanya Presiden itu intervensi, enggak bisa,” ujar Presiden Jokowi, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 16 November 2018 - 17:25 WIB

Kapolda: Tujuh ribu personel gabungan siaga banjir di Jakarta

Hukum | 16 November 2018 - 17:13 WIB

Polda Jabar sita Rp1,9 miliar korupsi dana hibah

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:57 WIB

Idrus Marham pamer buku sebelum diperiksa sebagai tersangka

Ekonomi | 16 November 2018 - 16:47 WIB

Kemenkeu segera laksanakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:37 WIB

Presiden ajak masyarakat Merauke jaga persatuan

Megapolitan | 16 November 2018 - 16:27 WIB

Sudinhub Jakpus tuntaskan titik macet pada 2019

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setiap kali dirinya datang ke desa, kampung, kabupaten, kota, provinsi, baik di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, yang sering didengarnya adalah masalah sengketa tanah.

“Sengketa lahan antara tetangga dengan tetangga, antara saudara, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan BUMN, dan rakyat sering kalah,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 3.000 sertifikat tanah untuk warga Tegal dan sekitarnya, di GOR Tri Sanja, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11) pagi.

Mengapa rakyat sering kalah? Menurut Presiden, karena mereka tidak memegang sertifikat yang merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki.

Baca juga: Presiden Jokowi ingatkan `hati-hati banyak sengketa tanah`

“Bapak-Ibu punya tanah tapi enggak ada sertifikat, begitu sengketa, masuk pengadilan, bisa kalah. Tapi kalau sudah yang namanya pegang sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah, enak banget. Dan saya kira kalau kita sudah pegang begini, sudah tidak ada yang berani,” tutur Presiden.

Di Indonesia, lanjut Presiden Jokowi, masih ada kurang lebih 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Artinya, banyak sekali sengketa. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), jika biasanya setahun hanya 500.000 keluar sertifikat, tahun kemarin harus keluar lima juta sertifikat.

Hal itu, menurut Presiden, dilakukan supaya masyarakat pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Jangan sampai kebanyakan sengketa sana, sengketa sini. Kalau sudah sengketa tanah, sengketa lahan, Presiden mengaku merasa iba.

“Banyak yang nangis-nangis ke saya sengketa lahan tapi saya tidak bisa apa-apa. Apalagi sudah masuk pengadilan, tidak bisa yang namanya Presiden itu intervensi, enggak bisa,” ujar Presiden Jokowi, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com