Rabu, 14 November 2018 | 19:17 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Politik

KPU tolak rekomendasi Bawaslu Malut diskualifikasi pasangan petahana

Jumat, 09 November 2018 - 13:36 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
KPU. Foto: Ilustrasi/Elshinta.
KPU. Foto: Ilustrasi/Elshinta.

Elshinta.com - Hasil rapat pleno KPU Maluku Utara yang dilakukan Kamis (8/11) malam menolak rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi Gubernur Maluku Utara yang merupakan petahana Abdul Gani Kasuba (AGK) dan M Al Yasin Ali. 

Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Syahrani Somadayo  mengatakan, sebelum memutuskan hal ini pihaknya telah melakukan klarifikasi ke Kementrian Dalam Negeri  dan melakukan konsultasi dengan ahli hukum administrasi negara, ahli kepemiluan serta melaporkan hasil tindaklanjut rekomendasi Bawaslu kepada KPU RI . 

“Berdasarkan hasil klarifikasi Abdul Gani Kasuba tidak terbukti melakukan pelanggaran atas pasal 71 ayat 2 UU Pilkada no 10 Tahun 2016 tentang larangan petahana melakukan penggantian jabatan dalam kurun waktu enam bulan. terhitung sejak penetapan paslon hingga masa akhir jabatannya,” kata Syahrani dalam perbincangan dengan Radio Elshinta yang dipandu Berry Hamzah, Jumat (9/11).

Menanggapi putusan pleno KPU itu , calon Wakil Gubernur No urut 1 Rivai Umar mengatakan ada yang janggal dalam keputusan itu, sebab KPU Provinsi Maluku Utara tidak bisa menunjukan atau menghadirkan surat ijin dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pergantian jabatan itu. “Yang ditulis dalam keputusan pleno KPU Provinsi Maluku Utara hanya melakukan langkah langkah berupa konsultasi , meminta , mengajukan permohonan kepada Menteri dalam negeri dan meminta pendapat ahli, lalu hanya berdasarkan itu mereka (KPU Maluku Utara ) berkesimpulan AGK tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi ,” kata Rivai. 

Padahal, lanjut Rivai sebelumnya Bawaslu Prov Maluku Utara telah melakukan berbagai pemeriksaan atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan AGK yang mengklaim telah mendapat ijin dari Kementerian Dalam Negeri , dan Bawaslu tidak menemukan adanya bukti ijin Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pergantian jabatan di Prov Maluku Utara.

Baca juga: KPU akan umumkan 40 nama caleg mantan napi korupsi

“Jadi ini sebetulnya sebuah penzaliman baru terhadap pasangan No. Urut 1 AHM RIVAI yang dilakukan KPU," ujar Rivai.

Atas kezaliman yang dilakukan KPU itu, Rivai menegaskan siap menempuh langkah hukum berikutnya ke PTUN dan DKPP. Sebab ia meyakini pergantian jabatan yang dilakukan itu untuk mendukung kemenangan gubernur petahana. “Karena pemilihan gubernur Maluku Utara, Gubernur AGK – YA menurunkan semua SKPD untuk melanglang buana di seluruh penjuru Maluku Utara dengan membagi-bagikan uang dengan alasan ada program bantuan untuk menarik hati masyarakat Maluku Utara untuk memilih mereka itu, dan itu yang tidak dilihat oleh KPU Provinsi Maluku Utara," tegas Rivai.

Sementara itu Sekjen  Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta memberikan apresiasi kepada Rivai dan pasangannya yang menggunakan koridor hukum dalam menyelesaikan persoalan itu  dengan mengajukan ke PTUN dan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu. "Saya berharap majelis yang memeriksa nantinya benar benar melihat fakta , data dan dokumen yang ada tentang proses yang ada secara jernih agar memberikan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat yang baik ". Ia pun mengingatkan ASN harus netral, dan tidak ada money politic di sana , tidak boleh ada bantuan yang diberikan masyarakat atas dasar kepentingan untuk kemenangan atau keuntungan dari petahana, dan ini harus menjadi nilai dasar bersama yang disepakati bersama. 

“Saya berharap di PTUN dan DKPP nanti kita ingin melihat fakta fakta itu dan saya fikir masyarakat di Maluku Utara saat ini tengah menanti keadilan dari persoalan ini,” pungkas Kaka.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Bencana Alam | 14 November 2018 - 18:49 WIB

Masuk musim hujan, BPBD Lumajang siaga bencana

Ekonomi | 14 November 2018 - 18:35 WIB

Rupiah terapresiasi seiring tensi perang dagang mereda

Arestasi | 14 November 2018 - 18:25 WIB

Merasa malu, janda buang bayinya yang dianggap cacat

Megapolitan | 14 November 2018 - 18:16 WIB

15 bangunan liar di bantaran Kali Item ditertibkan

Elshinta.com - Hasil rapat pleno KPU Maluku Utara yang dilakukan Kamis (8/11) malam menolak rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi Gubernur Maluku Utara yang merupakan petahana Abdul Gani Kasuba (AGK) dan M Al Yasin Ali. 

Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Syahrani Somadayo  mengatakan, sebelum memutuskan hal ini pihaknya telah melakukan klarifikasi ke Kementrian Dalam Negeri  dan melakukan konsultasi dengan ahli hukum administrasi negara, ahli kepemiluan serta melaporkan hasil tindaklanjut rekomendasi Bawaslu kepada KPU RI . 

“Berdasarkan hasil klarifikasi Abdul Gani Kasuba tidak terbukti melakukan pelanggaran atas pasal 71 ayat 2 UU Pilkada no 10 Tahun 2016 tentang larangan petahana melakukan penggantian jabatan dalam kurun waktu enam bulan. terhitung sejak penetapan paslon hingga masa akhir jabatannya,” kata Syahrani dalam perbincangan dengan Radio Elshinta yang dipandu Berry Hamzah, Jumat (9/11).

Menanggapi putusan pleno KPU itu , calon Wakil Gubernur No urut 1 Rivai Umar mengatakan ada yang janggal dalam keputusan itu, sebab KPU Provinsi Maluku Utara tidak bisa menunjukan atau menghadirkan surat ijin dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pergantian jabatan itu. “Yang ditulis dalam keputusan pleno KPU Provinsi Maluku Utara hanya melakukan langkah langkah berupa konsultasi , meminta , mengajukan permohonan kepada Menteri dalam negeri dan meminta pendapat ahli, lalu hanya berdasarkan itu mereka (KPU Maluku Utara ) berkesimpulan AGK tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi ,” kata Rivai. 

Padahal, lanjut Rivai sebelumnya Bawaslu Prov Maluku Utara telah melakukan berbagai pemeriksaan atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan AGK yang mengklaim telah mendapat ijin dari Kementerian Dalam Negeri , dan Bawaslu tidak menemukan adanya bukti ijin Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pergantian jabatan di Prov Maluku Utara.

Baca juga: KPU akan umumkan 40 nama caleg mantan napi korupsi

“Jadi ini sebetulnya sebuah penzaliman baru terhadap pasangan No. Urut 1 AHM RIVAI yang dilakukan KPU," ujar Rivai.

Atas kezaliman yang dilakukan KPU itu, Rivai menegaskan siap menempuh langkah hukum berikutnya ke PTUN dan DKPP. Sebab ia meyakini pergantian jabatan yang dilakukan itu untuk mendukung kemenangan gubernur petahana. “Karena pemilihan gubernur Maluku Utara, Gubernur AGK – YA menurunkan semua SKPD untuk melanglang buana di seluruh penjuru Maluku Utara dengan membagi-bagikan uang dengan alasan ada program bantuan untuk menarik hati masyarakat Maluku Utara untuk memilih mereka itu, dan itu yang tidak dilihat oleh KPU Provinsi Maluku Utara," tegas Rivai.

Sementara itu Sekjen  Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta memberikan apresiasi kepada Rivai dan pasangannya yang menggunakan koridor hukum dalam menyelesaikan persoalan itu  dengan mengajukan ke PTUN dan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu. "Saya berharap majelis yang memeriksa nantinya benar benar melihat fakta , data dan dokumen yang ada tentang proses yang ada secara jernih agar memberikan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat yang baik ". Ia pun mengingatkan ASN harus netral, dan tidak ada money politic di sana , tidak boleh ada bantuan yang diberikan masyarakat atas dasar kepentingan untuk kemenangan atau keuntungan dari petahana, dan ini harus menjadi nilai dasar bersama yang disepakati bersama. 

“Saya berharap di PTUN dan DKPP nanti kita ingin melihat fakta fakta itu dan saya fikir masyarakat di Maluku Utara saat ini tengah menanti keadilan dari persoalan ini,” pungkas Kaka.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com