Rabu, 14 November 2018 | 19:12 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Politik

Menko Polhukam ingatkan tokoh agama cegah kegaduhan

Jumat, 09 November 2018 - 14:24 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Dewi Rusiana
Menko Polhukam, Wiranto. Foto: Dody Handoko/Elshinta.
Menko Polhukam, Wiranto. Foto: Dody Handoko/Elshinta.

Elshinta.com - Menko Polhukam  mengatakan kasus pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat hanya terjadi pada lingkup kecil saja, kemudian menuai reaksi yang cukup luas dari masyarakat.

"Enggak besar , cuma satu kecamatan kecil, Limbangan Garut, pelaku 3 orang, 1 pembawa dan 2 pembakar bendera. Tapi kok berkembangnya sampai ke negara, ke Indonesia begitu luas. Tiga orang bisa sebabkan 120 juta orang bisa kena akibatnya, ini tidak adil," ujarnya di Kemenko Polhukam, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (9/11).

Dijelaskannya, ada dua pandangan berbeda soal pembakaran bendera di Garut. Salah satu pihak ada yang menganggapnya bendera ormas HTI. Ada pihak lain merasa bendera itu ialah bendera tauhid yang digunakan Rasul.

"Ada (perdebatan) sengit tentang gimana pembakaran bendera dianggap HTI, ada yang anggap bendera tauhid. Sehingga ada perbedaan tajam soal ini," tuturnya seperti dilaporkan Reporter Dody Handoko.

Baca juga: Ketum PB NU ingatkan umat Islam agar toleran

Ia mengingatkan pentingnya peran semua pihak terutama tokoh agama dalam mencegah kegaduhan , dampak yang ditimbulkan dari polarisasi ini. Menurutnya kontroversi semacam itu rentan ditunggangi oleh kepentingan tertentu.

"Terus terang, banyak yang kemudian menunggangi. Masalah enggak terlalu besar dalam konteks nasional, tapi tiba-tiba. Indikasi-indikasi ini yang harus kita cegah," ungkapnya.

Dikatakannya, jika ada masalah hukum maka semua pihak diminta menghormati proses yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian. “Buat damai masyarakat kita. Dan tidak lagi dipolitisasi oleh siapapun yang saat ini sedang melakukan kompetisi pemilu," paparnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Bencana Alam | 14 November 2018 - 18:49 WIB

Masuk musim hujan, BPBD Lumajang siaga bencana

Ekonomi | 14 November 2018 - 18:35 WIB

Rupiah terapresiasi seiring tensi perang dagang mereda

Arestasi | 14 November 2018 - 18:25 WIB

Merasa malu, janda buang bayinya yang dianggap cacat

Megapolitan | 14 November 2018 - 18:16 WIB

15 bangunan liar di bantaran Kali Item ditertibkan

Elshinta.com - Menko Polhukam  mengatakan kasus pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat hanya terjadi pada lingkup kecil saja, kemudian menuai reaksi yang cukup luas dari masyarakat.

"Enggak besar , cuma satu kecamatan kecil, Limbangan Garut, pelaku 3 orang, 1 pembawa dan 2 pembakar bendera. Tapi kok berkembangnya sampai ke negara, ke Indonesia begitu luas. Tiga orang bisa sebabkan 120 juta orang bisa kena akibatnya, ini tidak adil," ujarnya di Kemenko Polhukam, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (9/11).

Dijelaskannya, ada dua pandangan berbeda soal pembakaran bendera di Garut. Salah satu pihak ada yang menganggapnya bendera ormas HTI. Ada pihak lain merasa bendera itu ialah bendera tauhid yang digunakan Rasul.

"Ada (perdebatan) sengit tentang gimana pembakaran bendera dianggap HTI, ada yang anggap bendera tauhid. Sehingga ada perbedaan tajam soal ini," tuturnya seperti dilaporkan Reporter Dody Handoko.

Baca juga: Ketum PB NU ingatkan umat Islam agar toleran

Ia mengingatkan pentingnya peran semua pihak terutama tokoh agama dalam mencegah kegaduhan , dampak yang ditimbulkan dari polarisasi ini. Menurutnya kontroversi semacam itu rentan ditunggangi oleh kepentingan tertentu.

"Terus terang, banyak yang kemudian menunggangi. Masalah enggak terlalu besar dalam konteks nasional, tapi tiba-tiba. Indikasi-indikasi ini yang harus kita cegah," ungkapnya.

Dikatakannya, jika ada masalah hukum maka semua pihak diminta menghormati proses yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian. “Buat damai masyarakat kita. Dan tidak lagi dipolitisasi oleh siapapun yang saat ini sedang melakukan kompetisi pemilu," paparnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com