Menko Polhukam ingatkan tokoh agama cegah kegaduhan
Jumat, 09 November 2018 - 14:24 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Dewi Rusiana
Menko Polhukam, Wiranto. Foto: Dody Handoko/Elshinta.

Elshinta.com - Menko Polhukam  mengatakan kasus pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat hanya terjadi pada lingkup kecil saja, kemudian menuai reaksi yang cukup luas dari masyarakat.

"Enggak besar , cuma satu kecamatan kecil, Limbangan Garut, pelaku 3 orang, 1 pembawa dan 2 pembakar bendera. Tapi kok berkembangnya sampai ke negara, ke Indonesia begitu luas. Tiga orang bisa sebabkan 120 juta orang bisa kena akibatnya, ini tidak adil," ujarnya di Kemenko Polhukam, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (9/11).

Dijelaskannya, ada dua pandangan berbeda soal pembakaran bendera di Garut. Salah satu pihak ada yang menganggapnya bendera ormas HTI. Ada pihak lain merasa bendera itu ialah bendera tauhid yang digunakan Rasul.

"Ada (perdebatan) sengit tentang gimana pembakaran bendera dianggap HTI, ada yang anggap bendera tauhid. Sehingga ada perbedaan tajam soal ini," tuturnya seperti dilaporkan Reporter Dody Handoko.

Baca juga: Ketum PB NU ingatkan umat Islam agar toleran

Ia mengingatkan pentingnya peran semua pihak terutama tokoh agama dalam mencegah kegaduhan , dampak yang ditimbulkan dari polarisasi ini. Menurutnya kontroversi semacam itu rentan ditunggangi oleh kepentingan tertentu.

"Terus terang, banyak yang kemudian menunggangi. Masalah enggak terlalu besar dalam konteks nasional, tapi tiba-tiba. Indikasi-indikasi ini yang harus kita cegah," ungkapnya.

Dikatakannya, jika ada masalah hukum maka semua pihak diminta menghormati proses yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian. “Buat damai masyarakat kita. Dan tidak lagi dipolitisasi oleh siapapun yang saat ini sedang melakukan kompetisi pemilu," paparnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sabtu, 20 April 2019 - 19:39 WIB
Elshinta.com - Perempuan Tangguh Pilih Jokowi (Pertiwi) pendukung pasangan Jokowi-Ma`ruf A...
Sabtu, 20 April 2019 - 14:21 WIB
Elshinta.com - Wali Kota Bogor periode 2019-2024, Bima Arya Sugiarto, menegaskan hubungan ...
Sabtu, 20 April 2019 - 13:54 WIB
Elshinta.com - Jajaran pengurus DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tidak hadir di acara pela...
Rabu, 10 April 2019 - 10:50 WIB
Elshinta.com - Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso telah ditetapkan seb...
Senin, 08 April 2019 - 20:07 WIB
Elshinta.com - Survei yang dilakukan oleh Indodata menunjukkan pemilih muslim lebih condong unt...
Senin, 01 April 2019 - 12:06 WIB
Elshinta.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, KPK p...
Senin, 01 April 2019 - 07:12 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo menyatakan prihatin dengan praktik politik yang tidak ...
Kamis, 28 Maret 2019 - 14:07 WIB
Elshinta.com - Memasuki putaran akhir musim kampanye pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2019,...
Kamis, 28 Maret 2019 - 13:56 WIB
Elshinta.com - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara  mengatakan terdap...
Kamis, 28 Maret 2019 - 11:19 WIB
Elshinta.com - Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, Partai Golkar tidak...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)