KPK minta Imigrasi tunda pemeriksaan internal terkait kasus Petinggi Grup Lippo
Elshinta
Jumat, 09 November 2018 - 15:45 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Sigit Kurniawan
KPK minta Imigrasi tunda pemeriksaan internal terkait kasus Petinggi Grup Lippo
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: Dody Handoko/elshinta

Elshinta.com - Juru Bicara  KPK, Febri Diansyah meminta  Imigrasi menunda pemeriksaan internal terhadap petugasnya bernama Andi Sofyar di Bandara Soekarno-Hatta.  Andi  diduga membantu pelarian petinggi Grup Lippo  Eddy Sindoro setelah  dideportasi dari Malaysia karena menggunakan paspor palsu dan kembali terbang ke Bangkok tanpa melalui Imigrasi.

"Terkait dengan rencana pemeriksaan internal di Imigrasi, kami minta agar pemeriksaan saksi-saksi dilakukan setelah para saksi tersebut memberikan keterangan di pengadilan,"  katanya dalam keterangannya, Jumat (9/11) seperti dilaporkan Reporter Dody Handoko.

Dikatakannya, semua pihak perlu sama-sama menjaga agar proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tipikor Jakarta tidak terganggu.

KPK menyebutkan  ada seorang petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta bernama Andi Sofyar yang ikut membantu Eddy Sindoro kabur. Andi   telah diperiksa penyidik KPK di kasus dugaan merintangi penyidikan Eddy Sindoro dengan tersangka pengacara Lucas. Ia juga mengembalikan uang yang pernah diterimanya Rp 30 juta  ke KPK.

Bebrapa petugas bandara lain yang ikut membantu pelarian Eddy adalah M. Ridwan , Staff Customer Service Gapura yang diminta mencetakboarding pass atas nama Eddy Sindoro, Chua Chwee Chye alias Lie, dan anak  Eddy yakni Michael Sindoro.

Lalu Yulia Shintawati yang menjemput Eddy , Lie, dan Michael di depan pesawat memakai mobil AirAsia dan langsung menuju Gate U8 Terminal 3 tanpa melalui pemeriksaan imigrasi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap Novel dinyatakan lengkap
Rabu, 26 Februari 2020 - 06:53 WIB
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan berkas perkara dua tersangka pelaku penyiraman air ker...
Kasus OTT Walikota Medan non aktif TDE disidangkan 5 Maret
Selasa, 25 Februari 2020 - 21:34 WIB
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara telah menjadwalkan persidangan Wali...
Mantan Direktur Jiwasraya Hary Prasetyo terancam dijerat pidana TPPU
Selasa, 25 Februari 2020 - 15:07 WIB
Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS) Hary Prasetyo Dkk terancam dijerat TPPU (Tindak...
Rano Karno bantah terima uang Rp1,5 miliar dari Wawan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:26 WIB
Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah menerima uang Rp1,5 miliar dari pemilik PT Bali Pa...
Hakim ancam pidana Rano Karno jika tak jujur beri keterangan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:07 WIB
Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta mengingatkan eks Wagub Banten Rano Karno soal...
Polres selidiki kasus tersebarnya foto syur kades di Rote Ndao
Senin, 24 Februari 2020 - 16:36 WIB
Kepolisian Resor Rote Ndao menyelidiki kasus tersebarnya dugaan foto syur seorang kepala desa (kades...
F-MAKI akan laporkan dugaan korupsi proyek perpanjangan runway Bandara Cakrabhuwana
Senin, 24 Februari 2020 - 15:45 WIB
Front Masyarakat Anti Korupsi (F-MAKI) akan melaporkan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)...
Optimis ubah budaya kerja, Kajati Sumut: Aksi bukan sekadar imbauan
Senin, 24 Februari 2020 - 15:06 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Amir Yanto targetkan bisa melakukan perubahan yang nyata sela...
Korupsi, mantan kepala desa di Buton divonis 1 tahun 6 bulan penjara
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:16 WIB
Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, mantan Kepala Desa Mega Bahari, Kecamatan Lasal...
Harun Masiku raib, jangan-jangan dia belajar dari Nakamura
Sabtu, 22 Februari 2020 - 16:17 WIB
Pengamat Hukum Tata Negata, Margarito menilai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masik...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)