Jumat, 16 November 2018 | 11:25 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Presiden janji seluruh tanah di Tegal bersertifikat tahun 2023

Jumat, 09 November 2018 - 15:08 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di GOR Indoor Trisanja Slawi, Jumat (9/11). Sumber Foto: https://bit.ly/2yYGigq
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di GOR Indoor Trisanja Slawi, Jumat (9/11). Sumber Foto: https://bit.ly/2yYGigq

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo berjanji seluruh bidang tanah di Tegal, Jawa Tengah, sudah bersertifikat lima tahun ke depan.

"Akan kita rampungkan, tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Menteri BPN (ATR), tahun 2023 semuanya sudah disertifikatkan di Kabupaten Tegal," katanya saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk warga Kabupaten Tegal di Gelanggang Olah Raga Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulisnya menyatakan Presiden hari ini menyerahkan 3.000 sertifikat tanah yang mencakup 1.738.742 meter persegi bidang tanah kepada masyarakat di Kabupaten Tegal.

Dalam acara penyerahan sertifikat itu, Presiden menyatakan bahwa kepemilikan tanah wajib dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. 

"Kita tahu sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Bapak-Ibu punya tanah tapi enggak ada sertifikat, begitu sengketa masuk ke pengadilan bisa kalah. Tapi kalau sudah yang namanya pegang sertifikat, tanda bukti hak hukum atas tanah, enak banget. Kalau kita pegang begini sudah tidak ada yang berani," katanya, seperti dikutip Antara.

Sayangnya, kata dia, masih warga pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat. Menurut data pemerintah tahun 2015, dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, baru kurang lebih 46 juta bidang tanah yang diakui hak kepemilikannya. Akibatnya, banyak sekali sengketa pertanahan yang terjadi di kalangan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Menurut laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil kepada Presiden, tahun ini pemerintah menargetkan 60.000 sertifikat tanah sudah dapat diserahkan kepada masyarakat. 

"Biasanya setahun itu 500 ribu keluar sertifikat. Tahun kemarin saya sudah perintah harus keluar lima juta sertifikat, Alhamdulillah akhir tahun selesai lima juta sertifikat. Tahun ini tujuh juta sertifikat harus keluar dari kantor BPN. Tahun depan targetnya sembilan juta sertifikat harus keluar," ujarnya.

"Untuk apa? Supaya masyarakat pegang hak hukum atas tanah yang dimiliki," kata Presiden, yang berharap kasus sengketa tanah terus menurun pada tahun-tahun mendatang seiring dengan peningkatan penerbitan sertifikat tanah.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 16 November 2018 - 11:20 WIB

KPK panggil kepala dinas Pemprov Kalteng

Amerika | 16 November 2018 - 11:11 WIB

AS hukum 17 warga Saudi terkait pembunuhan Khashoggi

Kecantikan | 16 November 2018 - 10:44 WIB

Vanesha Prescilla senang eksperimen makeup

Aktual Sepakbola | 16 November 2018 - 10:35 WIB

Bosnia promosi ke strata tertinggi Nations League

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo berjanji seluruh bidang tanah di Tegal, Jawa Tengah, sudah bersertifikat lima tahun ke depan.

"Akan kita rampungkan, tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Menteri BPN (ATR), tahun 2023 semuanya sudah disertifikatkan di Kabupaten Tegal," katanya saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk warga Kabupaten Tegal di Gelanggang Olah Raga Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulisnya menyatakan Presiden hari ini menyerahkan 3.000 sertifikat tanah yang mencakup 1.738.742 meter persegi bidang tanah kepada masyarakat di Kabupaten Tegal.

Dalam acara penyerahan sertifikat itu, Presiden menyatakan bahwa kepemilikan tanah wajib dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. 

"Kita tahu sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Bapak-Ibu punya tanah tapi enggak ada sertifikat, begitu sengketa masuk ke pengadilan bisa kalah. Tapi kalau sudah yang namanya pegang sertifikat, tanda bukti hak hukum atas tanah, enak banget. Kalau kita pegang begini sudah tidak ada yang berani," katanya, seperti dikutip Antara.

Sayangnya, kata dia, masih warga pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat. Menurut data pemerintah tahun 2015, dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, baru kurang lebih 46 juta bidang tanah yang diakui hak kepemilikannya. Akibatnya, banyak sekali sengketa pertanahan yang terjadi di kalangan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Menurut laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil kepada Presiden, tahun ini pemerintah menargetkan 60.000 sertifikat tanah sudah dapat diserahkan kepada masyarakat. 

"Biasanya setahun itu 500 ribu keluar sertifikat. Tahun kemarin saya sudah perintah harus keluar lima juta sertifikat, Alhamdulillah akhir tahun selesai lima juta sertifikat. Tahun ini tujuh juta sertifikat harus keluar dari kantor BPN. Tahun depan targetnya sembilan juta sertifikat harus keluar," ujarnya.

"Untuk apa? Supaya masyarakat pegang hak hukum atas tanah yang dimiliki," kata Presiden, yang berharap kasus sengketa tanah terus menurun pada tahun-tahun mendatang seiring dengan peningkatan penerbitan sertifikat tanah.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com