Sabtu, 17 November 2018 | 10:37 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Disdukcapil Jayapura percepat kepemilikan dokumen kependudukan

Jumat, 09 November 2018 - 16:57 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Istimewa. Foto: Amsal Hasibuan/Radio Elshinta.
Istimewa. Foto: Amsal Hasibuan/Radio Elshinta.

Elshinta.com - Dalam rangka mempercepat penerbitan atau dokumen kependudukan bagi masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jayapura, Papua menggelar rapat koordinasi Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Jayapura tahun 2018 di Hotel Horex Sentani, Kamis (8/11).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Edy Susanto menjelaskan, rakor tersebut dilaksanakan untuk mempercepat penerbitan atau kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Jayapura.

“Dalam rakor ini diharapkan nanti ada masukan-masukan yang positif, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan kejasama antar lembaga yang tujuanya adalah mempercepat kepengurusan atau dokumen-dokumen kependudukan bagi masyarakat seperti kartu keluarga (KK) KTP-el maupun akte-akte catatan yang sipil lainnya,” kata Edy Susanto kepada Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

Ia mengatakan, apabila semuanya sudah sepaham atau seirama dalam mewujudkan ini dan juga dalam mendukung kabupaten layak anak di kabupaten setempat salah satu indikatornya adalah kepemilikan akte kelahiran bagi anak-anak di Kabupaten Jayapura bisa terwujud.

Edy mengungkapkan bahwa kegiatan rakor ini diikuti oleh Word Vision Indonesia (WVI) yang nantinya akan membantu dalam mempercepat kepemilikan akte kelahiran anak-anak di Kabupaten Jayapura bekerjasama dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan perizinan terpadu, dinas sosial dan dinas terkait lainnya agar bisa segera terwujud. “Gerakan-gerakan sadar administrasi kependudukan ini kita harapkan di kabupaten ini bisa segera terwujud atau terealisasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk kepemilikan KTP-el di Kabupaten Jayapura secara nasional targetnya sudah cukup bagus, karena target dari pusat secara nasional itu 116 ribu wajib KTP-el, tetapi sampai dengan Agustus 2018 di Kabupaten Jayapura 123 ribu lebih untuk perekaman KTP-el.

Sedangkan untuk dokumen kependudukan lainnya, catatan sipil belum sesuai harapkan karena banyak kendala seperti wilayah relatif jauh, kesadaran masyarakat akan dokumen-dokumen kepemilikan akte itu belum begitu tinggi atau belum begitu paham dan juga masih adanya pemahaman yang keliru bahwa akte itu tidak perlu, sehingga masyarakat tidak mengurus dokumen-dokomen kependudukan tersebut.

“Kami tidak bisa mencapai akte kelarihan itu, karena masih banyak pasangan atau orang tua belum melakukan pernikahan secara agama, baik pencatatan sipil. Sementara surat nikah atau akte pencatatan sipil tadi menjadi salah satu syarat untuk bisa diterbitkan akte kelahrian,” tuturnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 10:25 WIB

Pemerintah fokus bangun SPBU BBM satu harga

Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 10:12 WIB

Jadi target hoaks, Ridwan Kamil angkat bicara

Kriminalitas | 17 November 2018 - 09:45 WIB

Komplotan penipuan `Hijacking` dibekuk Siber Bareskrim Polri

Kriminalitas | 17 November 2018 - 09:35 WIB

Seorang kakek keji perkosa siswi SMP hingga hamil

Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 09:25 WIB

Harimau yang terjebak di pasar Riau terluka akibat terjerat

Aktual Dalam Negeri | 17 November 2018 - 09:15 WIB

Taspen berikan perlindungan lengkap bagi ASN

Elshinta.com - Dalam rangka mempercepat penerbitan atau dokumen kependudukan bagi masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jayapura, Papua menggelar rapat koordinasi Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Jayapura tahun 2018 di Hotel Horex Sentani, Kamis (8/11).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Edy Susanto menjelaskan, rakor tersebut dilaksanakan untuk mempercepat penerbitan atau kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Jayapura.

“Dalam rakor ini diharapkan nanti ada masukan-masukan yang positif, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan kejasama antar lembaga yang tujuanya adalah mempercepat kepengurusan atau dokumen-dokumen kependudukan bagi masyarakat seperti kartu keluarga (KK) KTP-el maupun akte-akte catatan yang sipil lainnya,” kata Edy Susanto kepada Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

Ia mengatakan, apabila semuanya sudah sepaham atau seirama dalam mewujudkan ini dan juga dalam mendukung kabupaten layak anak di kabupaten setempat salah satu indikatornya adalah kepemilikan akte kelahiran bagi anak-anak di Kabupaten Jayapura bisa terwujud.

Edy mengungkapkan bahwa kegiatan rakor ini diikuti oleh Word Vision Indonesia (WVI) yang nantinya akan membantu dalam mempercepat kepemilikan akte kelahiran anak-anak di Kabupaten Jayapura bekerjasama dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan perizinan terpadu, dinas sosial dan dinas terkait lainnya agar bisa segera terwujud. “Gerakan-gerakan sadar administrasi kependudukan ini kita harapkan di kabupaten ini bisa segera terwujud atau terealisasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk kepemilikan KTP-el di Kabupaten Jayapura secara nasional targetnya sudah cukup bagus, karena target dari pusat secara nasional itu 116 ribu wajib KTP-el, tetapi sampai dengan Agustus 2018 di Kabupaten Jayapura 123 ribu lebih untuk perekaman KTP-el.

Sedangkan untuk dokumen kependudukan lainnya, catatan sipil belum sesuai harapkan karena banyak kendala seperti wilayah relatif jauh, kesadaran masyarakat akan dokumen-dokumen kepemilikan akte itu belum begitu tinggi atau belum begitu paham dan juga masih adanya pemahaman yang keliru bahwa akte itu tidak perlu, sehingga masyarakat tidak mengurus dokumen-dokomen kependudukan tersebut.

“Kami tidak bisa mencapai akte kelarihan itu, karena masih banyak pasangan atau orang tua belum melakukan pernikahan secara agama, baik pencatatan sipil. Sementara surat nikah atau akte pencatatan sipil tadi menjadi salah satu syarat untuk bisa diterbitkan akte kelahrian,” tuturnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Sabtu, 17 November 2018 - 10:25 WIB

Pemerintah fokus bangun SPBU BBM satu harga

Sabtu, 17 November 2018 - 10:12 WIB

Jadi target hoaks, Ridwan Kamil angkat bicara

Sabtu, 17 November 2018 - 09:15 WIB

Taspen berikan perlindungan lengkap bagi ASN

Sabtu, 17 November 2018 - 08:39 WIB

Presiden menuju Papua Nugini untuk hadiri KTT APEC

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com