Jumat, 16 November 2018 | 11:26 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Ekonomi

Kemkominfo: Ekonomi digital butuh dukungan infrastruktur memadai

Sabtu, 10 November 2018 - 16:14 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo, Ismail. Sumber foto: https://bit.ly/2PnPfdu
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo, Ismail. Sumber foto: https://bit.ly/2PnPfdu

Elshinta.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebutkan, ekonomi digital tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan infratruktur yang memadai, termasuk di dalamnya masalah pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

"Digital economy tidak akan jalan kalau tidak ada infrastruktur yang baik. Kemudian bagaimana standing regulation pemerintah agar bisa tercipta infrastruktur yang baik, merata, di seluruh Tanah Air," kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo, Ismail sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang dihimpun Antara, Sabtu (10/11).

Menurut Ismail, selain infrastruktur fisik seperti jaringan kabel optik dan base transceiver station (BTS), spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, sebagai sumber daya alam terbatas, juga harus dikelola dengan baik agar tercipta ekosistem ekonomi digital yang baik pula di Indonesia.

Guna mendukung pembangunan infratruktur telekomunikasi yang baik, menurut Ismail, diperlukan pendekatan regulasi dan hukum yang berbeda-beda, baik dalam hal infrastruktur itu sendiri, maupun pada layer berikutnya yakni aplikasi dan konten, selain SDM, perangkat, dan standardisasi.

"Ini dua sumber daya alam yang punya value, punya nilai rupiah dalam penggunaannya, dan tentu harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," jelas Ismail, dihimpun Antara.

Ditjen SDPPI sebagai pengelola frekuensi, menurut Ismail, telah berhasil menghimpun PNBP hingga sekitar Rp19 triliun setahun dan nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas. “Jadi bagaimana kita mengelola PNBP ini agar transparan, adil, maka kita punya aturannya, peraturan menterinya, dalam konteks menjaga infratruktur bisa tersedia dengan baik," pungkasnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 16 November 2018 - 11:20 WIB

KPK panggil kepala dinas Pemprov Kalteng

Amerika | 16 November 2018 - 11:11 WIB

AS hukum 17 warga Saudi terkait pembunuhan Khashoggi

Kecantikan | 16 November 2018 - 10:44 WIB

Vanesha Prescilla senang eksperimen makeup

Aktual Sepakbola | 16 November 2018 - 10:35 WIB

Bosnia promosi ke strata tertinggi Nations League

Elshinta.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebutkan, ekonomi digital tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan infratruktur yang memadai, termasuk di dalamnya masalah pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

"Digital economy tidak akan jalan kalau tidak ada infrastruktur yang baik. Kemudian bagaimana standing regulation pemerintah agar bisa tercipta infrastruktur yang baik, merata, di seluruh Tanah Air," kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo, Ismail sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang dihimpun Antara, Sabtu (10/11).

Menurut Ismail, selain infrastruktur fisik seperti jaringan kabel optik dan base transceiver station (BTS), spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, sebagai sumber daya alam terbatas, juga harus dikelola dengan baik agar tercipta ekosistem ekonomi digital yang baik pula di Indonesia.

Guna mendukung pembangunan infratruktur telekomunikasi yang baik, menurut Ismail, diperlukan pendekatan regulasi dan hukum yang berbeda-beda, baik dalam hal infrastruktur itu sendiri, maupun pada layer berikutnya yakni aplikasi dan konten, selain SDM, perangkat, dan standardisasi.

"Ini dua sumber daya alam yang punya value, punya nilai rupiah dalam penggunaannya, dan tentu harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," jelas Ismail, dihimpun Antara.

Ditjen SDPPI sebagai pengelola frekuensi, menurut Ismail, telah berhasil menghimpun PNBP hingga sekitar Rp19 triliun setahun dan nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas. “Jadi bagaimana kita mengelola PNBP ini agar transparan, adil, maka kita punya aturannya, peraturan menterinya, dalam konteks menjaga infratruktur bisa tersedia dengan baik," pungkasnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com