Kasus suap perizinan tunjukkan masalah pada birokrasi
Sabtu, 10 November 2018 - 19:51 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Administrator
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Sumber foto: https://bit.ly/2Pj3pMM

Elshinta.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) M Nur Sholikin menyatakan biaya birokrasi perizinan pada pemerintah daerah menjadi beban dunia usaha seperti kasus dugaan suap Meikarta.

"Kasus Meikarta dan kasus suap perizinan lainnya menunjukkan ada masalah 'administrative governance' pada birokrasi, ongkos yang ditimbulkan akibat penyakit birokasi perizinan yang menjadi beban masyarakat dalam dunia usaha," kata Sholikin di Jakarta, Sabtu (10/11).

Sholikin menyatakan, biaya birokrasi perizinan menimbulkan peluangan penyimpangan pemberian izin yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan masyarakat.

Dihimpun Antara, berbagai kasus suap birokrasi perizinan menunjukkan persoalan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah terkait perizinan yang sering menjadi kendala dalam memulai usaha di Indonesia. Seperti halnya pengungkapkan kasus suap Meikarta yang menyeret bupati dan kepala dinas pada Pemerintah Kabupaten Bekasi menambah daftar kasus suap yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan dalam memberikan izin usaha.

Penyalahgunaan kewenangan pemberian izin itu tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia melalui Penerbitan Perpres 91/2017. Pemerintah harus lebih serius untuk memperbaiki birokrasi perizinan mengurangi transaksi izin antara swasta dengan birokrat. 

"Presiden juga perlu mengoptimalkan kembali kebijakan pemberantasan pungli yang pernah dicanangkan dalam paket revitalisasi hukum tahun 2016 yang lalu. Pungli kelas kakap juga harus ditertibkan," pungkasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jumat, 26 April 2019 - 11:10 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Tasikmal...
Jumat, 26 April 2019 - 10:25 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Kamis, 25 April 2019 - 20:46 WIB
Elshinta.com - Syamsul Hadi Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro petang tadi dit...
Kamis, 25 April 2019 - 11:32 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Kamis, 25 April 2019 - 10:03 WIB
Elshinta.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendalami keterlibatan maupun peran...
Kamis, 25 April 2019 - 07:59 WIB
Elshinta.com - Majelis hakim memvonis dua terdakwa pembunuh sopir taksi dalam jaringan (da...
Kamis, 25 April 2019 - 07:37 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan titik-titik rawan penyalahgu...
Kamis, 25 April 2019 - 06:51 WIB
Elshinta.com - Salah satu tim pengacara artis Vanessa Angel, Abdul Malik, meminta kepada j...
Rabu, 24 April 2019 - 16:37 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan atas penetapan Direktur ...
Rabu, 24 April 2019 - 11:13 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)