Jumat, 16 November 2018 | 17:36 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Kasus suap perizinan tunjukkan masalah pada birokrasi

Sabtu, 10 November 2018 - 19:51 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Sumber foto: https://bit.ly/2Pj3pMM
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Sumber foto: https://bit.ly/2Pj3pMM

Elshinta.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) M Nur Sholikin menyatakan biaya birokrasi perizinan pada pemerintah daerah menjadi beban dunia usaha seperti kasus dugaan suap Meikarta.

"Kasus Meikarta dan kasus suap perizinan lainnya menunjukkan ada masalah 'administrative governance' pada birokrasi, ongkos yang ditimbulkan akibat penyakit birokasi perizinan yang menjadi beban masyarakat dalam dunia usaha," kata Sholikin di Jakarta, Sabtu (10/11).

Sholikin menyatakan, biaya birokrasi perizinan menimbulkan peluangan penyimpangan pemberian izin yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan masyarakat.

Dihimpun Antara, berbagai kasus suap birokrasi perizinan menunjukkan persoalan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah terkait perizinan yang sering menjadi kendala dalam memulai usaha di Indonesia. Seperti halnya pengungkapkan kasus suap Meikarta yang menyeret bupati dan kepala dinas pada Pemerintah Kabupaten Bekasi menambah daftar kasus suap yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan dalam memberikan izin usaha.

Penyalahgunaan kewenangan pemberian izin itu tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia melalui Penerbitan Perpres 91/2017. Pemerintah harus lebih serius untuk memperbaiki birokrasi perizinan mengurangi transaksi izin antara swasta dengan birokrat. 

"Presiden juga perlu mengoptimalkan kembali kebijakan pemberantasan pungli yang pernah dicanangkan dalam paket revitalisasi hukum tahun 2016 yang lalu. Pungli kelas kakap juga harus ditertibkan," pungkasnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 16 November 2018 - 17:25 WIB

Kapolda: Tujuh ribu personel gabungan siaga banjir di Jakarta

Hukum | 16 November 2018 - 17:13 WIB

Polda Jabar sita Rp1,9 miliar korupsi dana hibah

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:57 WIB

Idrus Marham pamer buku sebelum diperiksa sebagai tersangka

Ekonomi | 16 November 2018 - 16:47 WIB

Kemenkeu segera laksanakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:37 WIB

Presiden ajak masyarakat Merauke jaga persatuan

Megapolitan | 16 November 2018 - 16:27 WIB

Sudinhub Jakpus tuntaskan titik macet pada 2019

Elshinta.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) M Nur Sholikin menyatakan biaya birokrasi perizinan pada pemerintah daerah menjadi beban dunia usaha seperti kasus dugaan suap Meikarta.

"Kasus Meikarta dan kasus suap perizinan lainnya menunjukkan ada masalah 'administrative governance' pada birokrasi, ongkos yang ditimbulkan akibat penyakit birokasi perizinan yang menjadi beban masyarakat dalam dunia usaha," kata Sholikin di Jakarta, Sabtu (10/11).

Sholikin menyatakan, biaya birokrasi perizinan menimbulkan peluangan penyimpangan pemberian izin yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan masyarakat.

Dihimpun Antara, berbagai kasus suap birokrasi perizinan menunjukkan persoalan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah terkait perizinan yang sering menjadi kendala dalam memulai usaha di Indonesia. Seperti halnya pengungkapkan kasus suap Meikarta yang menyeret bupati dan kepala dinas pada Pemerintah Kabupaten Bekasi menambah daftar kasus suap yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan dalam memberikan izin usaha.

Penyalahgunaan kewenangan pemberian izin itu tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia melalui Penerbitan Perpres 91/2017. Pemerintah harus lebih serius untuk memperbaiki birokrasi perizinan mengurangi transaksi izin antara swasta dengan birokrat. 

"Presiden juga perlu mengoptimalkan kembali kebijakan pemberantasan pungli yang pernah dicanangkan dalam paket revitalisasi hukum tahun 2016 yang lalu. Pungli kelas kakap juga harus ditertibkan," pungkasnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com