Kasus suap perizinan tunjukkan masalah pada birokrasi
Sabtu, 10 November 2018 - 19:51 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Administrator
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Sumber foto: https://bit.ly/2Pj3pMM

Elshinta.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) M Nur Sholikin menyatakan biaya birokrasi perizinan pada pemerintah daerah menjadi beban dunia usaha seperti kasus dugaan suap Meikarta.

"Kasus Meikarta dan kasus suap perizinan lainnya menunjukkan ada masalah 'administrative governance' pada birokrasi, ongkos yang ditimbulkan akibat penyakit birokasi perizinan yang menjadi beban masyarakat dalam dunia usaha," kata Sholikin di Jakarta, Sabtu (10/11).

Sholikin menyatakan, biaya birokrasi perizinan menimbulkan peluangan penyimpangan pemberian izin yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan masyarakat.

Dihimpun Antara, berbagai kasus suap birokrasi perizinan menunjukkan persoalan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah terkait perizinan yang sering menjadi kendala dalam memulai usaha di Indonesia. Seperti halnya pengungkapkan kasus suap Meikarta yang menyeret bupati dan kepala dinas pada Pemerintah Kabupaten Bekasi menambah daftar kasus suap yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan dalam memberikan izin usaha.

Penyalahgunaan kewenangan pemberian izin itu tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia melalui Penerbitan Perpres 91/2017. Pemerintah harus lebih serius untuk memperbaiki birokrasi perizinan mengurangi transaksi izin antara swasta dengan birokrat. 

"Presiden juga perlu mengoptimalkan kembali kebijakan pemberantasan pungli yang pernah dicanangkan dalam paket revitalisasi hukum tahun 2016 yang lalu. Pungli kelas kakap juga harus ditertibkan," pungkasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Selasa, 22 Januari 2019 - 06:05 WIB
Elshinta.com - Tiga orang saksi dihadirkan, Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf geleng-g...
Senin, 21 Januari 2019 - 18:35 WIB
Elshinta.com - Anggota DPR RI Komisi XI, Mohammad Nur Purnamasidi mengatakan bahasan Undan...
Senin, 21 Januari 2019 - 14:22 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, p...
Senin, 21 Januari 2019 - 13:48 WIB
Elshinta.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempersilakan Komisi Pengawas Persain...
Senin, 21 Januari 2019 - 11:30 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Minggu, 20 Januari 2019 - 14:16 WIB
Elshinta.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat meminta agar Presiden Indonesia Joko...
Jumat, 18 Januari 2019 - 12:11 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali lima anggota DPRD Kabu...
Kamis, 17 Januari 2019 - 19:57 WIB
Elshinta.com - Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendiz...
Kamis, 17 Januari 2019 - 18:15 WIB
Elshinta.com - Bos Paramount Enterprise International, Eddy Sindoro membantah dirinya pernah be...
Kamis, 17 Januari 2019 - 14:00 WIB
Elshinta.com - Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri wajib menjalankan penyita...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)