Jumat, 16 November 2018 | 17:40 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Ombudsman duga pimpinan UGM lakukan maladministrasi kasus perkosaan mahasiswi

Sabtu, 10 November 2018 - 21:27 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Gedung Ombudsman RI, Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/2Dd5K4F
Gedung Ombudsman RI, Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/2Dd5K4F

Elshinta.com - Ombudsman Republik Indonesia menduga pimpinan Universitas Gadjah Mada melakukan tindakan maladministrasi dalam penanganan kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa salah satu mahasiswi di kampus itu.

"Saya menduga ada potensi maladministrasi karena berlarutnya penundaan kasus ini," kata anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ninik Rahayu di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY dan Jateng, Yogyakarta, Sabtu (10/11).

Menurut Ninik, seharusnya penanganan kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa salah satu mahasiswi UGM bisa diselesaikan sejak lama karena kasusnya sudah terjadi saat kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di pertengahan 2017.

Ninik juga menilai sejumlah rekomendasi yang telah diberikan oleh tim independen yang dibentuk UGM belum sepenuhnya dijalankan oleh pihak rektorat yang mengakibatkan penanganan kasus itu berlarut hingga saat ini. "Rekomendasi (tim independen) belum dijalankan secara serius sehingga kasus itu viral setelah ada pemberitaan dari Balairung Press (Badan Pers Kampus UGM)," ucap Ninik.

Dengan munculnya kasus tersebut, ORI menilai UGM belum memberikan pelatihan kepada para dosen pendamping maupun mahasiswa mengenai upaya perilindungan saat terjadi kekerasan seksual maupun fisik di lokasi KKN.

"Ombudsman merasa perlu mendalami kasus ini karena terkait dengan sistem pendidikan kita. Ini terkait dengan masa depan anak kita yang dititipkan di UGM atau perguruan tinggi se-Indonesia," tegas dia. Demikian dilansir Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual IPTEK | 16 November 2018 - 17:38 WIB

Facebook segera bentuk badan independen konten

Megapolitan | 16 November 2018 - 17:25 WIB

Kapolda: Tujuh ribu personel gabungan siaga banjir di Jakarta

Hukum | 16 November 2018 - 17:13 WIB

Polda Jabar sita Rp1,9 miliar korupsi dana hibah

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:57 WIB

Idrus Marham pamer buku sebelum diperiksa sebagai tersangka

Ekonomi | 16 November 2018 - 16:47 WIB

Kemenkeu segera laksanakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 16:37 WIB

Presiden ajak masyarakat Merauke jaga persatuan

Elshinta.com - Ombudsman Republik Indonesia menduga pimpinan Universitas Gadjah Mada melakukan tindakan maladministrasi dalam penanganan kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa salah satu mahasiswi di kampus itu.

"Saya menduga ada potensi maladministrasi karena berlarutnya penundaan kasus ini," kata anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ninik Rahayu di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY dan Jateng, Yogyakarta, Sabtu (10/11).

Menurut Ninik, seharusnya penanganan kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa salah satu mahasiswi UGM bisa diselesaikan sejak lama karena kasusnya sudah terjadi saat kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di pertengahan 2017.

Ninik juga menilai sejumlah rekomendasi yang telah diberikan oleh tim independen yang dibentuk UGM belum sepenuhnya dijalankan oleh pihak rektorat yang mengakibatkan penanganan kasus itu berlarut hingga saat ini. "Rekomendasi (tim independen) belum dijalankan secara serius sehingga kasus itu viral setelah ada pemberitaan dari Balairung Press (Badan Pers Kampus UGM)," ucap Ninik.

Dengan munculnya kasus tersebut, ORI menilai UGM belum memberikan pelatihan kepada para dosen pendamping maupun mahasiswa mengenai upaya perilindungan saat terjadi kekerasan seksual maupun fisik di lokasi KKN.

"Ombudsman merasa perlu mendalami kasus ini karena terkait dengan sistem pendidikan kita. Ini terkait dengan masa depan anak kita yang dititipkan di UGM atau perguruan tinggi se-Indonesia," tegas dia. Demikian dilansir Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com