Jumat, 16 November 2018 | 11:28 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Wagub akui sulit yakinkan investor ke Kepri

Minggu, 11 November 2018 - 10:48 WIB    |    Penulis : Rizky Sandra    |    Editor : Administrator
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto. Sumber foto: https://bit.ly/2PYFbY1
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto. Sumber foto: https://bit.ly/2PYFbY1

Elshinta.com - Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto mengakui bahwa birokrasi perizinan masih berbelit-belit sehingga pemerintah provinsi juga kesulitan dalam meyakinkan investor mengenai prospek berbisnis di Kepri.

"Persoalannya sekarang itu ada atau tidak investor mau menanamkan modal di Kepri. Sulit, susah, meyakinkan mereka," kata Isdianto di Tanjungpinang, Sabtu (10/11).

Menurut dia, menarik investor ke Kepri bukan pekerjaan yang mudah, meski promosi sudah dilakukan.

Persoalan utama yang dihadapi Pemprov Kepri dalam melobi investor masih soal birokrasi perizinan, keamanan, kenyamanan dan fasilitas.

Selama ini, kata dia, investor harus berhadapan dengan birokrasi perizinan yang panjang. Untuk membuka usaha berskala besar mereka tidak hanya mengurus perizinan di tingkat lokal, tetapi hingga ke pusat.

"Jadi ada keluhan dari para investor maupun calon investor. Birokrasi perizinan usaha masih banyak dan berbelit-belit. Seharusnya, dipermudah," ucapnya, dikutip Antara.

Isdianto mengatakan, investasi yang lesu menyebabkan peluang kerja terbatas. Kondisi ini yang menyebabkan tingkat pengangguran di Kepri meningkat, dan mendapat peringkat keempat di Indonesia.

"Investasi tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian, melainkan juga peluang kerja," ujarnya.

Ia mengatakan Pemprov Kepri harus bersinergi dengan pemerintah pusat, kabupaten dan kota untuk meningkatkan sektor investasi. Tanpa sinergisitas, sulit rasanya investasi di Kepri meningkat, meski potensi kemaritiman sangat besar.

"Harapan kita UU Provinsi Kepulauan disahkan setelah Kepri mendapat hak untuk mengelola sektor labuh jangkar. Kami yakin, investasi meningkat jika undang-undang itu disahkan," katanya, demikian Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 16 November 2018 - 11:20 WIB

KPK panggil kepala dinas Pemprov Kalteng

Amerika | 16 November 2018 - 11:11 WIB

AS hukum 17 warga Saudi terkait pembunuhan Khashoggi

Kecantikan | 16 November 2018 - 10:44 WIB

Vanesha Prescilla senang eksperimen makeup

Aktual Sepakbola | 16 November 2018 - 10:35 WIB

Bosnia promosi ke strata tertinggi Nations League

Elshinta.com - Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto mengakui bahwa birokrasi perizinan masih berbelit-belit sehingga pemerintah provinsi juga kesulitan dalam meyakinkan investor mengenai prospek berbisnis di Kepri.

"Persoalannya sekarang itu ada atau tidak investor mau menanamkan modal di Kepri. Sulit, susah, meyakinkan mereka," kata Isdianto di Tanjungpinang, Sabtu (10/11).

Menurut dia, menarik investor ke Kepri bukan pekerjaan yang mudah, meski promosi sudah dilakukan.

Persoalan utama yang dihadapi Pemprov Kepri dalam melobi investor masih soal birokrasi perizinan, keamanan, kenyamanan dan fasilitas.

Selama ini, kata dia, investor harus berhadapan dengan birokrasi perizinan yang panjang. Untuk membuka usaha berskala besar mereka tidak hanya mengurus perizinan di tingkat lokal, tetapi hingga ke pusat.

"Jadi ada keluhan dari para investor maupun calon investor. Birokrasi perizinan usaha masih banyak dan berbelit-belit. Seharusnya, dipermudah," ucapnya, dikutip Antara.

Isdianto mengatakan, investasi yang lesu menyebabkan peluang kerja terbatas. Kondisi ini yang menyebabkan tingkat pengangguran di Kepri meningkat, dan mendapat peringkat keempat di Indonesia.

"Investasi tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian, melainkan juga peluang kerja," ujarnya.

Ia mengatakan Pemprov Kepri harus bersinergi dengan pemerintah pusat, kabupaten dan kota untuk meningkatkan sektor investasi. Tanpa sinergisitas, sulit rasanya investasi di Kepri meningkat, meski potensi kemaritiman sangat besar.

"Harapan kita UU Provinsi Kepulauan disahkan setelah Kepri mendapat hak untuk mengelola sektor labuh jangkar. Kami yakin, investasi meningkat jika undang-undang itu disahkan," katanya, demikian Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com