Senin, 17 Desember 2018 | 22:54 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Dewan Adat ancam cabut Keerom `damai` jika Piter Gusbager tidak dilantik jadi Wabup

Senin, 03 Desember 2018 - 17:12 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Istimewa. Foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta

Elshinta.com - Masyarakat dan Dewan Adat Keerom, Papua meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk segera melakukan proses pelantikan Piter Gusbager sebagai Wakil Bupati Kabupaten Keerom masa jabatan 2016-2021 setelah resmi terpilih oleh DPRD Kabupaten Keerom belum lama ini.

Ketua Dewan Adat Keerom (DAK), Serfo Tuamis mengatakan bahwa proses pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Keerom oleh DPRD setempat sudah dilakukan pada pekan lalu, dan hasilnya sudah diserahkan kepada Sekda Provinsi Papua, Herry Dosinaen, namun hingga kini belum diproses. 

"Merujuk pada aturan yang berlaku waktunya tiga hari di provinsi, dan 7 – 14 hari di Mendagri, makanya kami meminta kebijakan Gubernur Papua untuk mendorong proses ini ke Mendagri agar proses pelantikan bisa dilaksanakan secepatnya,” ujar Serfo Tuamis, Senin (3/12), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

Menurut Serfo Tuamis, kekosongan Wakil Bupati Keerom sangat berpengaruh pada pelayanan publik karena tidak berjalan dengan efektif. Untuk itu kami dewan adat berharap proses pelantikan bisa dipercepat. “Kami kehilangan figur yang menyebabkan pembangunan tidak berjalan maksimal, untuk itu kami meminta agar jangan ada yang menghalangi atau menghambat proses ini, terutama partai politik yang tidak berkepentingan jangan menghambat,” katanya.

Apabila ada yang menghalangi proses pelantikan, kata dia, maka akan berhadapan dengan Dewan Adat Keerom (DAK). "Otsus hadir di Tanah Papua ini masyarakat adat, dan hak orang Papua harus dihargai, sebagai anak adat yang sudah lalui proses pemilihan, Piter Gusbager adalah anak adat dan DAK akan dukung dan kawal agar segera dilantik di sisa masa jabatan 2 tahun ini," tuturnya.

Ditempat yang sama, Tokoh Masyarakat Kabupaten Keerom, Mathius Wey mengungkapkan, apabila proses pengusulan dan pelantikan Wakil Bupati Keerom dihambat oleh provinsi maupun kelompok tertentu, maka pihaknya akan mencabut status Keerom sebagai daerah damai. 

“Kalau sampai hal ini dihambat dan ditunda, kita akan akan cabut status Keerom damai. Untuk itu saya mohon pak Gubernur segera memproses pelantikan anak kami Piter Grusbager,” tuturnya.

Mathius Wey, mendesak agar Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut mendorong agar pelantikan Wakil Bupati Keerom segera dilakukan. “Jika proses pelantikan berlarut – larut akan membuat masyarakat adat tidak tenang, dan terjadi ketidakadilan di tengah masyarakat adat. Untuk itu kami minta pelantikan wakil bupati dipercepat. Cukup sudah kami jadi penonton, dan kami ingin kami punya anak adat yang duduk di Wakil Bupati,” akunya.

Sementara itu, Wakil Ketua X DPC Partai Golkar Kabupaten Keerom, Dominika Tafor, menyampaikan status partai Golkar di Pilkada 2016 itu sebagai pengusung Bupati Celcius Watae sedangkan PKS sebagai partai pendukung mengusulkan Muh. Markum sebagai Wakil Bupati mendampingi (Alm) Celcius Watae ketika itu, tapi karena bupati Watae mangkat, maka otomatis sesuai aturan Markum naik menjadi Bupati. 

“Tapi kalau hari ini PKS masih mau ambil wakil, maka Markum silakan kembalikan garuda, dan kembali menjadi wakil bupati. Sangat tidak etis kalau PKS mengklaim itu adalah jatah mereka, padahal mereka sudah dapat kursi bupati,” jelas Dominika Tafor.

Menurutnya soal protes dan wacana bahwa PKS tidak dilibatkan dalam proses penetapan wakil bupati, itu tidak benar, karena pihaknya punya arsip, dokumentasi dan rekaman dalam dua kali rapat antara Golkar dengan PKS baik di salah satu hotel di seputaran Abepura maupun saat di kantor DPC Golkar Keerom. 

“Jadi disini kami mau sampaikan bahwa bupati tidak punya hak membatalkan hasil keputusan DPRD yang telah memilih Piter Gusbager sebagai Wakil Bupati Keerom. Kalau bupati menghambat maka dia siap dikenakan sanksi hukum administrasi,” ujarnya.

Dominika Tafor menambahkan, bahwa hingga kini memang belum melihat ada upaya menghambat proses pelantikan wakil bupati terpilih, namun isu dan rumor terkait itu sudah merebak sehingga pihaknya mengingatkan lebih dini.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 22:06 WIB

Kapolsek Medan Timur gelar rakor penanganan pelanggaran Pemilu

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:47 WIB

Pengurus RT dan RW di Sukoharjo berseragam

Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 21:36 WIB

Gaet pemilih pemula, KPU Langkat `Goes to School`

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:24 WIB

Kepala DPMPTSP Kudus: Mapolres Kudus baru belum ber-IMB

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:13 WIB

Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Kakorlantas pantau jalur mudik

Elshinta.com - Masyarakat dan Dewan Adat Keerom, Papua meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk segera melakukan proses pelantikan Piter Gusbager sebagai Wakil Bupati Kabupaten Keerom masa jabatan 2016-2021 setelah resmi terpilih oleh DPRD Kabupaten Keerom belum lama ini.

Ketua Dewan Adat Keerom (DAK), Serfo Tuamis mengatakan bahwa proses pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Keerom oleh DPRD setempat sudah dilakukan pada pekan lalu, dan hasilnya sudah diserahkan kepada Sekda Provinsi Papua, Herry Dosinaen, namun hingga kini belum diproses. 

"Merujuk pada aturan yang berlaku waktunya tiga hari di provinsi, dan 7 – 14 hari di Mendagri, makanya kami meminta kebijakan Gubernur Papua untuk mendorong proses ini ke Mendagri agar proses pelantikan bisa dilaksanakan secepatnya,” ujar Serfo Tuamis, Senin (3/12), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

Menurut Serfo Tuamis, kekosongan Wakil Bupati Keerom sangat berpengaruh pada pelayanan publik karena tidak berjalan dengan efektif. Untuk itu kami dewan adat berharap proses pelantikan bisa dipercepat. “Kami kehilangan figur yang menyebabkan pembangunan tidak berjalan maksimal, untuk itu kami meminta agar jangan ada yang menghalangi atau menghambat proses ini, terutama partai politik yang tidak berkepentingan jangan menghambat,” katanya.

Apabila ada yang menghalangi proses pelantikan, kata dia, maka akan berhadapan dengan Dewan Adat Keerom (DAK). "Otsus hadir di Tanah Papua ini masyarakat adat, dan hak orang Papua harus dihargai, sebagai anak adat yang sudah lalui proses pemilihan, Piter Gusbager adalah anak adat dan DAK akan dukung dan kawal agar segera dilantik di sisa masa jabatan 2 tahun ini," tuturnya.

Ditempat yang sama, Tokoh Masyarakat Kabupaten Keerom, Mathius Wey mengungkapkan, apabila proses pengusulan dan pelantikan Wakil Bupati Keerom dihambat oleh provinsi maupun kelompok tertentu, maka pihaknya akan mencabut status Keerom sebagai daerah damai. 

“Kalau sampai hal ini dihambat dan ditunda, kita akan akan cabut status Keerom damai. Untuk itu saya mohon pak Gubernur segera memproses pelantikan anak kami Piter Grusbager,” tuturnya.

Mathius Wey, mendesak agar Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut mendorong agar pelantikan Wakil Bupati Keerom segera dilakukan. “Jika proses pelantikan berlarut – larut akan membuat masyarakat adat tidak tenang, dan terjadi ketidakadilan di tengah masyarakat adat. Untuk itu kami minta pelantikan wakil bupati dipercepat. Cukup sudah kami jadi penonton, dan kami ingin kami punya anak adat yang duduk di Wakil Bupati,” akunya.

Sementara itu, Wakil Ketua X DPC Partai Golkar Kabupaten Keerom, Dominika Tafor, menyampaikan status partai Golkar di Pilkada 2016 itu sebagai pengusung Bupati Celcius Watae sedangkan PKS sebagai partai pendukung mengusulkan Muh. Markum sebagai Wakil Bupati mendampingi (Alm) Celcius Watae ketika itu, tapi karena bupati Watae mangkat, maka otomatis sesuai aturan Markum naik menjadi Bupati. 

“Tapi kalau hari ini PKS masih mau ambil wakil, maka Markum silakan kembalikan garuda, dan kembali menjadi wakil bupati. Sangat tidak etis kalau PKS mengklaim itu adalah jatah mereka, padahal mereka sudah dapat kursi bupati,” jelas Dominika Tafor.

Menurutnya soal protes dan wacana bahwa PKS tidak dilibatkan dalam proses penetapan wakil bupati, itu tidak benar, karena pihaknya punya arsip, dokumentasi dan rekaman dalam dua kali rapat antara Golkar dengan PKS baik di salah satu hotel di seputaran Abepura maupun saat di kantor DPC Golkar Keerom. 

“Jadi disini kami mau sampaikan bahwa bupati tidak punya hak membatalkan hasil keputusan DPRD yang telah memilih Piter Gusbager sebagai Wakil Bupati Keerom. Kalau bupati menghambat maka dia siap dikenakan sanksi hukum administrasi,” ujarnya.

Dominika Tafor menambahkan, bahwa hingga kini memang belum melihat ada upaya menghambat proses pelantikan wakil bupati terpilih, namun isu dan rumor terkait itu sudah merebak sehingga pihaknya mengingatkan lebih dini.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com