Jumat, 14 Desember 2018 | 16:02 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Tak mampu bayar UMK Kudus 2019, pengusaha diberi waktu ajukan penangguhan

Senin, 03 Desember 2018 - 18:11 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Istimewa. Foto: Sutini/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Sutini/Radio Elshinta

Elshinta.com - Pasca penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan kesempatan kepada para pengusaha termasuk UMKM, untuk mengajukan keberatan. Batas waktu yang diberikan yakni selama 10 hari sebelum penetapan atau sekitar tanggal 21 Desember 2018. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM (Disnakerperinkop- UMKM) Kudus Bambang Tri Waluyo mengatakan, selama tahun 2018 dari ratusan perusahaan dan belasan ribu UMKM di Kabupaten Kudus tidak satupun yang mengajukan penanggungan pembayaran UMK 2018. 

Sehingga pihaknya memastikan semua perusahaan maupun UMKM telah mematuhi aturan membayar semua karyawan sesuai dengan UMK 2018 yang sebesar Rp1.892.500. "Sampai batas waktu yang kami tentukan tidak ada yang mengajukan permohonan penangguhan pembayaran UMK," ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Senin (3/12).

Terkait pemberlakuan UMK Kudus 2019 yang sebesar Rp2.044.467,75, ia menjelaskan telah melakukan sosialisasi ke perusahaan maupun pengusaha UMKM. Sebab mereka masih diberikan kesempatan untuk melakukan penangguhan jika merasa keberatan. "Kami optimis pemberlakuan UMK 2019 juga semua pengusaha akan mampu membayarnya. Hal ini berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya," ungkap Bambang TW

Dikabupaten Kudus ada sekitar 300 perusahaan kategori besar, sedang dan kecil termasuk UMKM yang mencapai 14 ribu. Rata-rata para pekerja telah mendapatkan gaji sesuai UMK serta diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan. Sehingga permasalahan perburuhan di wilayah Kudus relatif kecil.  

Ia menjelaskan hasil pemantauan oleh tim ke perusahaan-perusahaan tidak didapati adanya keluhan dari para pekerja. Bahkan saat dilakukan pertemuan untuk menentukan besaran UMK, mereka juga tidak keberatan. Meski demikian tim tetap membuka posko pengaduan. "Tidak ada aksi dari para pekerja terkait besaran UMK 2019. Untuk besaran UMK Kudus lebih tinggi dari kabupaten tetangga," imbuhnya. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kesehatan | 14 Desember 2018 - 15:45 WIB

Hindari kanker dengan menghindari barang ini di ruangan Anda

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 15:27 WIB

Perbaikan Polsek Ciracas ditargetkan selesai pekan ini

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 15:19 WIB

Kemhan gelar Bela Negara Run 2018

Kriminalitas | 14 Desember 2018 - 15:09 WIB

Bareskrim tangkap enam tersangka pembawa 22 kg sabu asal Malaysia

Elshinta.com - Pasca penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan kesempatan kepada para pengusaha termasuk UMKM, untuk mengajukan keberatan. Batas waktu yang diberikan yakni selama 10 hari sebelum penetapan atau sekitar tanggal 21 Desember 2018. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM (Disnakerperinkop- UMKM) Kudus Bambang Tri Waluyo mengatakan, selama tahun 2018 dari ratusan perusahaan dan belasan ribu UMKM di Kabupaten Kudus tidak satupun yang mengajukan penanggungan pembayaran UMK 2018. 

Sehingga pihaknya memastikan semua perusahaan maupun UMKM telah mematuhi aturan membayar semua karyawan sesuai dengan UMK 2018 yang sebesar Rp1.892.500. "Sampai batas waktu yang kami tentukan tidak ada yang mengajukan permohonan penangguhan pembayaran UMK," ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Senin (3/12).

Terkait pemberlakuan UMK Kudus 2019 yang sebesar Rp2.044.467,75, ia menjelaskan telah melakukan sosialisasi ke perusahaan maupun pengusaha UMKM. Sebab mereka masih diberikan kesempatan untuk melakukan penangguhan jika merasa keberatan. "Kami optimis pemberlakuan UMK 2019 juga semua pengusaha akan mampu membayarnya. Hal ini berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya," ungkap Bambang TW

Dikabupaten Kudus ada sekitar 300 perusahaan kategori besar, sedang dan kecil termasuk UMKM yang mencapai 14 ribu. Rata-rata para pekerja telah mendapatkan gaji sesuai UMK serta diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan. Sehingga permasalahan perburuhan di wilayah Kudus relatif kecil.  

Ia menjelaskan hasil pemantauan oleh tim ke perusahaan-perusahaan tidak didapati adanya keluhan dari para pekerja. Bahkan saat dilakukan pertemuan untuk menentukan besaran UMK, mereka juga tidak keberatan. Meski demikian tim tetap membuka posko pengaduan. "Tidak ada aksi dari para pekerja terkait besaran UMK 2019. Untuk besaran UMK Kudus lebih tinggi dari kabupaten tetangga," imbuhnya. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 15:27 WIB

Perbaikan Polsek Ciracas ditargetkan selesai pekan ini

Jumat, 14 Desember 2018 - 15:19 WIB

Kemhan gelar Bela Negara Run 2018

Jumat, 14 Desember 2018 - 14:58 WIB

KPK periksa dua hakim PN Jaksel

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com