Jumat, 14 Desember 2018 | 20:38 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Keterangan saksi, PH sebut Irwandi tak ada niat korupsi

Selasa, 04 Desember 2018 - 05:35 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Sigit Kurniawan
Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Sumber foto: https://bit.ly/2Alw0YX/Elshinta.
Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Sumber foto: https://bit.ly/2Alw0YX/Elshinta.

Elshinta.com -Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono menyebut jika pemerintah Aceh dibawah Irwandi Yusuf, sering berkonsultasi terkait penyusunan anggaran.

Hal itu disampaikan Soni saat bersaksi di Pengadilan Tipikor untuk Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, seperti dilaporkan Reporter Supriyarto Rudatin, Senin (3/12).

"Aceh termasuk daerah yang rajin konsultasi dibanding daerah lain," katanya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Soni juga mencabut keteranganya bahwa Aceh sebagai daerah yang tidak mau diawasi terkait penyusunan anggaran.

"Pemaknaannya memang bukan ketidaksediaan diawasi," ungkapnya.

Dalam penyusunan anggaran termasuk Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) yang menjadi persoalan hukum saat ini, Soni memastikan bahwa saat kasus Irwandi mencuat, posisi DOKA belumlah cair.

Selain itu, setiap proses penganggaran didaerah, selalu melibatkan pemerintah pusat melalui Kemendagri.

"Selalu ada evaluasi dan masukan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah," bebernya.

Dari kesaksian Soni, Irwandi melalui Penasihat Hukum (PH)nya menyebut, tak ada celah bagi terjadinya praktik korupsi di dalam DOKA. 

Selain pengawasan, bahwa alokasi DOKA memang diatur dalam undang-undang dan menjadi kewajiban pemerintah kepada Aceh karena daerah khusus.

"Dakwaan yang dibangun jpu harus dilihat oleh terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk mengkorupsi DOKA.
Karena sudah sesuai prosedur, tidak ada yang dilanggar," kata Sirra Prayuna usai sidang.

Dalam perkara ini, Irwandi didakwa menerima suap Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait pemulusan Dana Alokasi Khusus (DOK) Aceh Tahun Anggaran 2018.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:36 WIB

BPJS Kesehatan-Tangsel targetkan UHC 95 persen penduduk

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:25 WIB

Bebani anggaran daerah, mobil dinas Pemkab Kudus dilelang

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:18 WIB

FPRB amati titik gempa di Lumajang

Megapolitan | 14 Desember 2018 - 20:07 WIB

Pemprov DKI segera umumkan tarif MRT dan LRT

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 19:55 WIB

Presiden Jokowi: Pembangunan jalan tol jangan hanya dilihat tolnya semata

Elshinta.com -Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono menyebut jika pemerintah Aceh dibawah Irwandi Yusuf, sering berkonsultasi terkait penyusunan anggaran.

Hal itu disampaikan Soni saat bersaksi di Pengadilan Tipikor untuk Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, seperti dilaporkan Reporter Supriyarto Rudatin, Senin (3/12).

"Aceh termasuk daerah yang rajin konsultasi dibanding daerah lain," katanya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Soni juga mencabut keteranganya bahwa Aceh sebagai daerah yang tidak mau diawasi terkait penyusunan anggaran.

"Pemaknaannya memang bukan ketidaksediaan diawasi," ungkapnya.

Dalam penyusunan anggaran termasuk Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) yang menjadi persoalan hukum saat ini, Soni memastikan bahwa saat kasus Irwandi mencuat, posisi DOKA belumlah cair.

Selain itu, setiap proses penganggaran didaerah, selalu melibatkan pemerintah pusat melalui Kemendagri.

"Selalu ada evaluasi dan masukan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah," bebernya.

Dari kesaksian Soni, Irwandi melalui Penasihat Hukum (PH)nya menyebut, tak ada celah bagi terjadinya praktik korupsi di dalam DOKA. 

Selain pengawasan, bahwa alokasi DOKA memang diatur dalam undang-undang dan menjadi kewajiban pemerintah kepada Aceh karena daerah khusus.

"Dakwaan yang dibangun jpu harus dilihat oleh terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk mengkorupsi DOKA.
Karena sudah sesuai prosedur, tidak ada yang dilanggar," kata Sirra Prayuna usai sidang.

Dalam perkara ini, Irwandi didakwa menerima suap Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait pemulusan Dana Alokasi Khusus (DOK) Aceh Tahun Anggaran 2018.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 20:18 WIB

FPRB amati titik gempa di Lumajang

Jumat, 14 Desember 2018 - 20:07 WIB

Pemprov DKI segera umumkan tarif MRT dan LRT

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com