Jumat, 14 Desember 2018 | 16:05 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

Kesbangpol antisipasi konflik sosial jelang Pemilu

Selasa, 04 Desember 2018 - 07:29 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Dewi Rusiana
Arsip: Sejumlah warga memperlihatkan logo logo saat sosialisasi Pemilu pilpres 2019 di pinggir pantai Utara, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (27/10). Sumber foto: https://bit.ly/2Rz5EZy
Arsip: Sejumlah warga memperlihatkan logo logo saat sosialisasi Pemilu pilpres 2019 di pinggir pantai Utara, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (27/10). Sumber foto: https://bit.ly/2Rz5EZy

Elshinta.com - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terus berupaya mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat yang dapat berdampak pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.

Sekretaris Kesbangpol Nunukan Hasmuni di Nunukan mengatakan, pihaknya telah memetakan titik-titik yang berpotensi terjadinya konflik sosial menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Selanjutnya, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar jika timbul gejolak tidak meluas yang berdampak pada pemboikotan atau penolakan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Namun Hasmuni tidak menyebutkan titik-titik yang dianggap berpotensi terjadinya konflik sosial di daerahnya tersebut.

Hanya saja Kesbangpol Nunukan masih mempelajari isu-isu yang diperolehnya berkaitan dengan potensi terjadinya konflik tersebut. Untuk sementara ini, Hasmuni berpandangan potensi terjadinya konflik sosial di Kabupaten Nunukan disebabkan permasalahan lama yang belum terselesaikan.

Ia mencontohkan persoalan perusahaan dengan pekerjanya dan pelaksanaan proyek yang belum dilakukan ganti rugi lahan. Adanya kelanjutan masalah semacam ini perlu diantisipasi dengan baik oleh instansi terkait menjelang agar penggunaan hak pilih tidak menurun dari pemilu sebelumnya.

Kesbangpol Nunukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang berkewenangan mencegah terjadinya riak-riak di masyarakat sebelum pemilu mengharapkan sinergitas antar stakeholder terkait. "Kita kan maunya pemilu legislatif dan pemilihan presiden berjalan lancar dan aman. Jadi perlu upaya bersama mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat," katanya, dikutip Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kesehatan | 14 Desember 2018 - 15:45 WIB

Hindari kanker dengan menghindari barang ini di ruangan Anda

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 15:27 WIB

Perbaikan Polsek Ciracas ditargetkan selesai pekan ini

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 15:19 WIB

Kemhan gelar Bela Negara Run 2018

Kriminalitas | 14 Desember 2018 - 15:09 WIB

Bareskrim tangkap enam tersangka pembawa 22 kg sabu asal Malaysia

Elshinta.com - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terus berupaya mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat yang dapat berdampak pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.

Sekretaris Kesbangpol Nunukan Hasmuni di Nunukan mengatakan, pihaknya telah memetakan titik-titik yang berpotensi terjadinya konflik sosial menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Selanjutnya, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar jika timbul gejolak tidak meluas yang berdampak pada pemboikotan atau penolakan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Namun Hasmuni tidak menyebutkan titik-titik yang dianggap berpotensi terjadinya konflik sosial di daerahnya tersebut.

Hanya saja Kesbangpol Nunukan masih mempelajari isu-isu yang diperolehnya berkaitan dengan potensi terjadinya konflik tersebut. Untuk sementara ini, Hasmuni berpandangan potensi terjadinya konflik sosial di Kabupaten Nunukan disebabkan permasalahan lama yang belum terselesaikan.

Ia mencontohkan persoalan perusahaan dengan pekerjanya dan pelaksanaan proyek yang belum dilakukan ganti rugi lahan. Adanya kelanjutan masalah semacam ini perlu diantisipasi dengan baik oleh instansi terkait menjelang agar penggunaan hak pilih tidak menurun dari pemilu sebelumnya.

Kesbangpol Nunukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang berkewenangan mencegah terjadinya riak-riak di masyarakat sebelum pemilu mengharapkan sinergitas antar stakeholder terkait. "Kita kan maunya pemilu legislatif dan pemilihan presiden berjalan lancar dan aman. Jadi perlu upaya bersama mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat," katanya, dikutip Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Rabu, 12 Desember 2018 - 13:00 WIB

Pemilih gangguan jiwa di Gorontalo capai 525 orang

Rabu, 12 Desember 2018 - 08:30 WIB

Sumbar peringkat ketiga nasional rawan Pemilu

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:59 WIB

Tommy Soeharto dikukuhkan sebagai anak adat Sentani

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:49 WIB

290 penyandang disabilitas tercatat di DPTHP-2 Binjai

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com