Minggu, 16 Desember 2018 | 00:29 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Sosbud

Ratusan kepala keluarga Situbondo belum dapatkan pelayanan laik

Selasa, 04 Desember 2018 - 08:08 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Sumber foto: https://bit.ly/2zA4ENV
Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Sumber foto: https://bit.ly/2zA4ENV

Elshinta.com - Ratusan kepala keluarga satu dusun di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, belum mendapatkan pelayanan laik seperti masyarakat pada umumnya.

"Warga di Dusun Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, itu ada sekitar 400 kepala keluarga (KK) atau 1.250 jiwa, dan mereka belum mendapatkan pelayanan laik karena status tanah tempat tinggal masih diklaim milik Taman Nasional Baluran," ujar Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Zuhri di Situbondo, Selasa (4/12).

Ia menjelaskan, di Dusun Merak ada sekitar 500 hektare tanah yang menjadi tempat tinggal ratusan kepala keluarga diklaim telah dikonversi ke Taman Nasional Baluran. Padahal, katanya, tanah tersebut sebenarnya merupakan eks HGU atau tanah negara (TN) dan terbukti sampai saat ini pihak Taman Nasional Baluran tidak berani mencabut patok batas tanah eks HGU.

Baca juga: Sanggar inklusi, posyandu bagi anak penyandang disabilitas di Sukoharjo

Karena tanah yang ditempati 1.250 jiwa itu masih berstatus tanah tanah negara, lanjut dia, Pemkab Situbondo sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menganggarkan pembangunan di Dusun Merak, seperti pelayananan kesehatan dan pendidikan. Menurut Zuhri, sampai saat ini satu-satunya lembaga pendidikan hanya ada satu sekolah dasar (SD) dan masih filial.

"Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab moral dan akan memperjuangkan hak-hak warga di Dusun Merak yang selama puluhan tahun belum mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pendidikan yang laik," kata politikus Partai Golkar itu, dikutip Antara.

Ia menilai pemerintah daerah setempat terkesan lebih memihak Taman Nasional Baluran dibandingkan memperjuangkan warganya sendiri yang membutuhkan layanan dasar.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Peristiwa Hari Ini | 15 Desember 2018 - 23:56 WIB

Kabar duka, Rois Syuriah PCNU Malang, KH Buchori Amin meninggal dunia

Kriminalitas | 15 Desember 2018 - 21:59 WIB

Petani mengeluh sayurannya banyak dicuri

Politik | 15 Desember 2018 - 21:39 WIB

PDI Perjuangan sanggah tuduhan pengrusakan bendera Demokrat

Aktual Pemilu | 15 Desember 2018 - 21:07 WIB

KPU soal kotak suara berbahan karton

Elshinta.com - Ratusan kepala keluarga satu dusun di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, belum mendapatkan pelayanan laik seperti masyarakat pada umumnya.

"Warga di Dusun Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, itu ada sekitar 400 kepala keluarga (KK) atau 1.250 jiwa, dan mereka belum mendapatkan pelayanan laik karena status tanah tempat tinggal masih diklaim milik Taman Nasional Baluran," ujar Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Zuhri di Situbondo, Selasa (4/12).

Ia menjelaskan, di Dusun Merak ada sekitar 500 hektare tanah yang menjadi tempat tinggal ratusan kepala keluarga diklaim telah dikonversi ke Taman Nasional Baluran. Padahal, katanya, tanah tersebut sebenarnya merupakan eks HGU atau tanah negara (TN) dan terbukti sampai saat ini pihak Taman Nasional Baluran tidak berani mencabut patok batas tanah eks HGU.

Baca juga: Sanggar inklusi, posyandu bagi anak penyandang disabilitas di Sukoharjo

Karena tanah yang ditempati 1.250 jiwa itu masih berstatus tanah tanah negara, lanjut dia, Pemkab Situbondo sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menganggarkan pembangunan di Dusun Merak, seperti pelayananan kesehatan dan pendidikan. Menurut Zuhri, sampai saat ini satu-satunya lembaga pendidikan hanya ada satu sekolah dasar (SD) dan masih filial.

"Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab moral dan akan memperjuangkan hak-hak warga di Dusun Merak yang selama puluhan tahun belum mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pendidikan yang laik," kata politikus Partai Golkar itu, dikutip Antara.

Ia menilai pemerintah daerah setempat terkesan lebih memihak Taman Nasional Baluran dibandingkan memperjuangkan warganya sendiri yang membutuhkan layanan dasar.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com