Jumat, 14 Desember 2018 | 16:04 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Pemalsu dokumen terancam hukuman 8 tahun penjara

Selasa, 04 Desember 2018 - 09:08 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Dewi Rusiana
Petugas kepolisian menunjukkan dokumen palsu yang digunakan tersangka saat rilis kasus penangkapan calo CPNS Kemenhuham di Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (29/10). Sumber foto: https://bit.ly/2EbYnMc
Petugas kepolisian menunjukkan dokumen palsu yang digunakan tersangka saat rilis kasus penangkapan calo CPNS Kemenhuham di Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (29/10). Sumber foto: https://bit.ly/2EbYnMc

Elshinta.com - Komplotan pemalsu dokumen yang menjalani penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara terancam hukuman 8 tahun penjara.

Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) III Direskrimum Polda Sultra Kompol Robi Manusiwa di Kendari, Selasa (4/12) mengatakan, bahwa lima orang tersangka dijerat Pasal 266 KUHP sub. Pasal 264 KUHP lebih sub. Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 55 KUHP.

"Aktivitas ilegal berupa pemalsuan dokumen yang sudah menjadi profesi para pelaku membutuhkan waktu cukup lama hingga terungkap," Robi.

Lima tersangka yang diringkus pada tanggal 22 November 2018 berinisial RC, MN, AA, LA, dan MD. Tersangka utama dalam tindakan pemalsuan dokumen adalah RC. Penyidik menyita barang bukti berupa satu unit komputer jinjing, satu unit printer, satu unit alat scan, satu unit telepon genggam merek Samsung S7.

Baca juga: Polisi diminta dalami penggelapan eks Kantor PAN DKI

Surat dokumen keterangan usaha, surat keterangan pajak bumi dan bangunan (PBB), surat keterangan slip gaji, kartu NPWP (asli), surat keterangan domisili, KTP, dan kartu keluarga. Tersangka utama RC melakukan pemalsuan dengan cara mengedit dan mencetak, sedangkan empat tersangka lainnya adalah pemesan dokumen palsu tersebut.

"Kami berhasil mengamankan 350 buah NPWP (asli) dari lokasi yang dibuat dengan menggunakan dokumen palsu didukung beberapa berkas persyaratan palsu lainnya," kata Robi, dikutip Antara.

Ia mengatakan bahwa jasa pengerjaan dokumen bervariasi antara Rp10 ribu per dokumen dan pengurusan penerbitan NPWP senilai Rp150 ribu.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kesehatan | 14 Desember 2018 - 15:45 WIB

Hindari kanker dengan menghindari barang ini di ruangan Anda

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 15:27 WIB

Perbaikan Polsek Ciracas ditargetkan selesai pekan ini

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 15:19 WIB

Kemhan gelar Bela Negara Run 2018

Kriminalitas | 14 Desember 2018 - 15:09 WIB

Bareskrim tangkap enam tersangka pembawa 22 kg sabu asal Malaysia

Elshinta.com - Komplotan pemalsu dokumen yang menjalani penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara terancam hukuman 8 tahun penjara.

Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) III Direskrimum Polda Sultra Kompol Robi Manusiwa di Kendari, Selasa (4/12) mengatakan, bahwa lima orang tersangka dijerat Pasal 266 KUHP sub. Pasal 264 KUHP lebih sub. Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 55 KUHP.

"Aktivitas ilegal berupa pemalsuan dokumen yang sudah menjadi profesi para pelaku membutuhkan waktu cukup lama hingga terungkap," Robi.

Lima tersangka yang diringkus pada tanggal 22 November 2018 berinisial RC, MN, AA, LA, dan MD. Tersangka utama dalam tindakan pemalsuan dokumen adalah RC. Penyidik menyita barang bukti berupa satu unit komputer jinjing, satu unit printer, satu unit alat scan, satu unit telepon genggam merek Samsung S7.

Baca juga: Polisi diminta dalami penggelapan eks Kantor PAN DKI

Surat dokumen keterangan usaha, surat keterangan pajak bumi dan bangunan (PBB), surat keterangan slip gaji, kartu NPWP (asli), surat keterangan domisili, KTP, dan kartu keluarga. Tersangka utama RC melakukan pemalsuan dengan cara mengedit dan mencetak, sedangkan empat tersangka lainnya adalah pemesan dokumen palsu tersebut.

"Kami berhasil mengamankan 350 buah NPWP (asli) dari lokasi yang dibuat dengan menggunakan dokumen palsu didukung beberapa berkas persyaratan palsu lainnya," kata Robi, dikutip Antara.

Ia mengatakan bahwa jasa pengerjaan dokumen bervariasi antara Rp10 ribu per dokumen dan pengurusan penerbitan NPWP senilai Rp150 ribu.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 15:27 WIB

Perbaikan Polsek Ciracas ditargetkan selesai pekan ini

Jumat, 14 Desember 2018 - 15:19 WIB

Kemhan gelar Bela Negara Run 2018

Jumat, 14 Desember 2018 - 14:58 WIB

KPK periksa dua hakim PN Jaksel

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com