Jumat, 14 Desember 2018 | 20:44 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Presiden: Pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama

Selasa, 04 Desember 2018 - 12:25 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Dewi Rusiana
Presiden Indonesia Joko Widodo bersama para pimpinan KPK. Sumber foto: https://bit.ly/2UbBBJb
Presiden Indonesia Joko Widodo bersama para pimpinan KPK. Sumber foto: https://bit.ly/2UbBBJb

Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah dan masyarakat.

"Selamat hari anti korupsi sedunia. Gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama. Baik yang dilakukan institusi negara, `civil society`, maupun masyarakat luas," kata Presiden dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12).

"Upaya bersama kita untuk pencegahan dan penindakan korupsi terus kita maksimalkan. Kita melihat layanan berbasis elektronik, seperti e-tilang, e-samsat, termasuk penggunaan e-procurement, e-budgeting, e-planning adalah upaya pencegahan korupsi. Sistem pengaduan masyarakat seperti saber pungli kita lihat sangat disambut masyarakat kecil," tambah Jokowi.

Menurut Presiden ada lebih dari 36 ribu aduan yang masuk ke tim Saber Pungli. Upaya lain yang sudah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.    

"Ini bagian dari partisipasi masyarakat yang memberikan penghargaan tersebut harus melalui proses verifikasi. Selain itu Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," tegas Jokowi, seperti dikutip Antara.

Menurut Presiden, setelah melalui pembicaraan panjang, pemerintah sudah ada pada tahap akhir untuk menandatangani `mutual legal assignment` (MLA) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swis. "MLA ini `legal paltform` untuk mengejar uang hasil korupsi dan `money laundring` yang disembunyikan di luar negeri," tandasnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:36 WIB

BPJS Kesehatan-Tangsel targetkan UHC 95 persen penduduk

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:25 WIB

Bebani anggaran daerah, mobil dinas Pemkab Kudus dilelang

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:18 WIB

FPRB amati titik gempa di Lumajang

Megapolitan | 14 Desember 2018 - 20:07 WIB

Pemprov DKI segera umumkan tarif MRT dan LRT

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 19:55 WIB

Presiden Jokowi: Pembangunan jalan tol jangan hanya dilihat tolnya semata

Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah dan masyarakat.

"Selamat hari anti korupsi sedunia. Gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama. Baik yang dilakukan institusi negara, `civil society`, maupun masyarakat luas," kata Presiden dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12).

"Upaya bersama kita untuk pencegahan dan penindakan korupsi terus kita maksimalkan. Kita melihat layanan berbasis elektronik, seperti e-tilang, e-samsat, termasuk penggunaan e-procurement, e-budgeting, e-planning adalah upaya pencegahan korupsi. Sistem pengaduan masyarakat seperti saber pungli kita lihat sangat disambut masyarakat kecil," tambah Jokowi.

Menurut Presiden ada lebih dari 36 ribu aduan yang masuk ke tim Saber Pungli. Upaya lain yang sudah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.    

"Ini bagian dari partisipasi masyarakat yang memberikan penghargaan tersebut harus melalui proses verifikasi. Selain itu Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," tegas Jokowi, seperti dikutip Antara.

Menurut Presiden, setelah melalui pembicaraan panjang, pemerintah sudah ada pada tahap akhir untuk menandatangani `mutual legal assignment` (MLA) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swis. "MLA ini `legal paltform` untuk mengejar uang hasil korupsi dan `money laundring` yang disembunyikan di luar negeri," tandasnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 20:18 WIB

FPRB amati titik gempa di Lumajang

Jumat, 14 Desember 2018 - 20:07 WIB

Pemprov DKI segera umumkan tarif MRT dan LRT

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com