Senin, 17 Desember 2018 | 04:17 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Presiden ingin buat pemda dan kementerian jadi contoh anti korupsi

Selasa, 04 Desember 2018 - 13:45 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Dewi Rusiana
Presiden Indonesia Joko Widodo saat membuka acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12). Sumber foto: https://bit.ly/2rgxrT2
Presiden Indonesia Joko Widodo saat membuka acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12). Sumber foto: https://bit.ly/2rgxrT2

Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo ingin membuat satu pemerintah daerah kota, kabupaten, provinsi dan kementerian sebagai contoh sistem anti korupsi.

"Saya ingin sebetulnya memang ada contoh satu kabupaten, contoh satu kota, satu provinsi, satu kementerian yang kita garap habis sistem kerjanya, sistem pelayanan, kecepatan perizinannya, satu-satu kita jadikan contoh, yang lain suruh `copy`, mendampingi KPK," kata Presiden saat membuka acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12).

"Ranking tadi saya lihat. Kalau provinsi ada DKI dan Jawa Tengah, lalu kabupaten saya lihat tadi kabupaten Boyolali nomor satunya. (Pemda dan kementerian lain) nanti kalau sistemnya sudah betul, yang lain suruh `copy`, kita beri instruksi Inpres atau perpres ikuti kabupaten misalnnya Boyolali, ikuti provinsi DKI, ikuti Kemenkeu, kita ini kan paling gampang mencontoh, memfotokopi kita paling pinter," lanjut Jokowi, seperti dikutip Antara.

Ia berharap KPK bekerja sama dengan lembaga terkait dapat segera merumuskan percontohan pemerintah daerah dan kementerian dan harus cepat dilakukan. Apalagi, menurut Jokowi, dalam dunia yang berubah sangat cepat, maka kecepatan merupakan kata kunci terpenting untuk memenangkan kompetisi serta berinovasi. 

Ia pun meminta agar semua pihak dapat membangun ekosistem agar bisa melangkah lebih cepat dengan memangkas proses yang panjang baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah kabupaten, kota, provinsi.

"Pangkas regulasi yang mempersulit langkah, yang membuat jebakan-jebakan kesalahan. Lakukan debirokratisasi dan tingkatkan efisiensi. Selalu berorientasi pada hasil, bukan prosedur, tapi `goal oriented`. Upaya untuk membangun ekosistem yang mendukung efisiensi dan inovasi tersebut harus menjadi bagian terintegrasi dalam pemberantasan korupsi dan harus menjadi agenda yang kita kerjakan bersama antara pemerintah dan KPK," tegas dia.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Indonesia | 16 Desember 2018 - 21:50 WIB

Persewar Papua tahan imbang Persik Kediri 1-1

Afrika | 16 Desember 2018 - 21:39 WIB

Dubes: Pasar Afrika capai Rp7.900 triliun

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 21:25 WIB

Presiden minta aparat kemanan serius tangani pembalakan liar

Aktual Pemilu | 16 Desember 2018 - 21:12 WIB

KPU Bantul peroleh 70 kotak suara rusak

Kecelakaan | 16 Desember 2018 - 20:50 WIB

Anggota Polres Mojokerto tewas akibat kecelakaan

Otomotif | 16 Desember 2018 - 20:37 WIB

Perhatikan hal ini jika berkendara saat hujan

Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo ingin membuat satu pemerintah daerah kota, kabupaten, provinsi dan kementerian sebagai contoh sistem anti korupsi.

"Saya ingin sebetulnya memang ada contoh satu kabupaten, contoh satu kota, satu provinsi, satu kementerian yang kita garap habis sistem kerjanya, sistem pelayanan, kecepatan perizinannya, satu-satu kita jadikan contoh, yang lain suruh `copy`, mendampingi KPK," kata Presiden saat membuka acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12).

"Ranking tadi saya lihat. Kalau provinsi ada DKI dan Jawa Tengah, lalu kabupaten saya lihat tadi kabupaten Boyolali nomor satunya. (Pemda dan kementerian lain) nanti kalau sistemnya sudah betul, yang lain suruh `copy`, kita beri instruksi Inpres atau perpres ikuti kabupaten misalnnya Boyolali, ikuti provinsi DKI, ikuti Kemenkeu, kita ini kan paling gampang mencontoh, memfotokopi kita paling pinter," lanjut Jokowi, seperti dikutip Antara.

Ia berharap KPK bekerja sama dengan lembaga terkait dapat segera merumuskan percontohan pemerintah daerah dan kementerian dan harus cepat dilakukan. Apalagi, menurut Jokowi, dalam dunia yang berubah sangat cepat, maka kecepatan merupakan kata kunci terpenting untuk memenangkan kompetisi serta berinovasi. 

Ia pun meminta agar semua pihak dapat membangun ekosistem agar bisa melangkah lebih cepat dengan memangkas proses yang panjang baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah kabupaten, kota, provinsi.

"Pangkas regulasi yang mempersulit langkah, yang membuat jebakan-jebakan kesalahan. Lakukan debirokratisasi dan tingkatkan efisiensi. Selalu berorientasi pada hasil, bukan prosedur, tapi `goal oriented`. Upaya untuk membangun ekosistem yang mendukung efisiensi dan inovasi tersebut harus menjadi bagian terintegrasi dalam pemberantasan korupsi dan harus menjadi agenda yang kita kerjakan bersama antara pemerintah dan KPK," tegas dia.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 20:12 WIB

Polisi akan periksa saksi ahli kasus blangko KTP-el

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:38 WIB

Menteri PPPA: Belum ada daerah layak anak

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:26 WIB

PDAM Tirtanadi launching SMS Gateway bagi pelanggan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com