Senin, 17 Desember 2018 | 04:18 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Politik

Ketua DPR: Parpol bisa jadi lahan bisnis baru

Selasa, 04 Desember 2018 - 15:15 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo‎. Foto: Dody Handoko/Elshinta
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo‎. Foto: Dody Handoko/Elshinta

Elshinta.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo‎ mengatakan partai politik (parpol) bisa menjadi lahan bisnis baru di Indonesia jika `politik biaya tinggi` masih terus berlangsung.

"Sedini mungkin kita harus cegah parpol bukan jadi tempat bisnis baru," ujarnya di Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Gedung Bidakara,  Jakarta Selatan, Selasa (4/12), dilaporkan Reporter Elshinta Dody Handoko.

Dikatakannya, lahan bisnis baru itu dengan munculnya berbagai pungutan saat masuk parpol. Misalnya untuk menjadi calon kepala daerah, harus ada rekomendasi parpol,sedang Untuk mendapatkan rekomendasi, seorang calon bupati bisa mengeluarkan uang Rp20-30 miliar. 

Sementara untuk rekomendasi gubenur, bisa ‎keluarkan Rp100 miliar hingga Rp500 miliar, bahkan bisa lebih. "Belum lagi rekomendasi menjadi calon anggota legislatif dan berbagai urusan administrasi partai lainnya," ungkapnya. 

Bambang mengatakan, jika praktik transaksional seperti yang terjadi sekarang ini tidak bisa dicegah, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah memiliki parpol yang baik dan dikuasai oleh pemilik modal yang bisa membiayai partai tersebut.

"Kalau itu dibiarkan, maka akan timbul pemeo bahwa untuk kuasai Indonesia gampang, yaitu kuasai parpol. Cukup dengan modal Rp2 triliun bisa kuasai parpol. Kemudian kuasai parlemen, kuasai Pasal-Pasal, maka ekonomi Indonesia bisa dikuasai. Kalau sudah bisa kuasai ekonomi, Indonesia pun gampang dikuasai," paparnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Indonesia | 16 Desember 2018 - 21:50 WIB

Persewar Papua tahan imbang Persik Kediri 1-1

Afrika | 16 Desember 2018 - 21:39 WIB

Dubes: Pasar Afrika capai Rp7.900 triliun

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 21:25 WIB

Presiden minta aparat kemanan serius tangani pembalakan liar

Aktual Pemilu | 16 Desember 2018 - 21:12 WIB

KPU Bantul peroleh 70 kotak suara rusak

Kecelakaan | 16 Desember 2018 - 20:50 WIB

Anggota Polres Mojokerto tewas akibat kecelakaan

Otomotif | 16 Desember 2018 - 20:37 WIB

Perhatikan hal ini jika berkendara saat hujan

Elshinta.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo‎ mengatakan partai politik (parpol) bisa menjadi lahan bisnis baru di Indonesia jika `politik biaya tinggi` masih terus berlangsung.

"Sedini mungkin kita harus cegah parpol bukan jadi tempat bisnis baru," ujarnya di Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Gedung Bidakara,  Jakarta Selatan, Selasa (4/12), dilaporkan Reporter Elshinta Dody Handoko.

Dikatakannya, lahan bisnis baru itu dengan munculnya berbagai pungutan saat masuk parpol. Misalnya untuk menjadi calon kepala daerah, harus ada rekomendasi parpol,sedang Untuk mendapatkan rekomendasi, seorang calon bupati bisa mengeluarkan uang Rp20-30 miliar. 

Sementara untuk rekomendasi gubenur, bisa ‎keluarkan Rp100 miliar hingga Rp500 miliar, bahkan bisa lebih. "Belum lagi rekomendasi menjadi calon anggota legislatif dan berbagai urusan administrasi partai lainnya," ungkapnya. 

Bambang mengatakan, jika praktik transaksional seperti yang terjadi sekarang ini tidak bisa dicegah, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah memiliki parpol yang baik dan dikuasai oleh pemilik modal yang bisa membiayai partai tersebut.

"Kalau itu dibiarkan, maka akan timbul pemeo bahwa untuk kuasai Indonesia gampang, yaitu kuasai parpol. Cukup dengan modal Rp2 triliun bisa kuasai parpol. Kemudian kuasai parlemen, kuasai Pasal-Pasal, maka ekonomi Indonesia bisa dikuasai. Kalau sudah bisa kuasai ekonomi, Indonesia pun gampang dikuasai," paparnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 20:12 WIB

Polisi akan periksa saksi ahli kasus blangko KTP-el

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:38 WIB

Menteri PPPA: Belum ada daerah layak anak

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:26 WIB

PDAM Tirtanadi launching SMS Gateway bagi pelanggan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com