Senin, 17 Desember 2018 | 04:16 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Presiden: Banyak koruptor dipenjara bukan berarti bangsa anti korupsi

Selasa, 04 Desember 2018 - 17:48 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Dewi Rusiana
Presiden Indonesia Joko Widodo. Sumber foto: https://bit.ly/2rgxrT2
Presiden Indonesia Joko Widodo. Sumber foto: https://bit.ly/2rgxrT2

Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa banyaknya jumlah orang yang dipenjarakan oleh penegak hukum karena kasus korupsi bukan menunjukkan bangsa tersebut anti korupsi.

"Saya kira saudara sepaham dengan saya bahwa keberhasilan gerakan anti korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan, tetapi diukur dari ketiadaan orang yang menjalankan tindak pidana korupsi," kata Presiden di Jakarta, Selasa (4/12).

"Kondisi ideal dari sebuah bangsa anti korupsi ketika disaring dengan hukum seketat apapun tidak ada lagi orang yang bisa ditersangkakan sebagai seorang koruptor. Kondisi idealnya semestinya seperti itu. Sebagai bangsa yang penuh keadaban, saya yakin suatu saat kita akan berhasil membangun masyarakat bangsa nirkorupsi, membangun bangsa yang bebas korupsi," lanjut Jokowi.

Sejak KPK berdiri pada 2003, KPK sudah menangani total 104 kepala daerah. Sedangkan jumlah koruptor yang dipenjara menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah 4.552 dari 248.690 tahanan.

"Jika sistem pelayanan sederhana cepat dan transparan maka tidak ada relevansi untuk menyuap, yang menyuap itu pasti pelayanannya ruwet, ribet, bertele-tele, lama, tidak transparan, karena pengusaha ingin cepat. Satu-satunya jalan ya suap, ini yang harus kita benahi. Sistem pelayanan yang sederhana, cepat, dan transparan," tambah Presiden.

Demikian pula kebijakan-kebijakan pengalokasi anggaran negara atau kebijakan lainnya bila proses bersifat transparan dan partisipatif dengan tujuan dan parameter keberhasilan yang jelas, maka tidak ada relevansinya menyuap untuk memperoleh kebijakan yang berpihak pada orang tersebut.

"Penegakan hukum itu perlu, tapi membangun sistem pencegahan perlu juga dilakukan, dua-duanya perlu beriringan. Saya kira jelas kita punya strategi yang jelas, kantornya (tim satgas pencegahan korupsi) juga akan disiapkan di gedung KPK," pungkasnya, seperti dikutip Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Indonesia | 16 Desember 2018 - 21:50 WIB

Persewar Papua tahan imbang Persik Kediri 1-1

Afrika | 16 Desember 2018 - 21:39 WIB

Dubes: Pasar Afrika capai Rp7.900 triliun

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 21:25 WIB

Presiden minta aparat kemanan serius tangani pembalakan liar

Aktual Pemilu | 16 Desember 2018 - 21:12 WIB

KPU Bantul peroleh 70 kotak suara rusak

Kecelakaan | 16 Desember 2018 - 20:50 WIB

Anggota Polres Mojokerto tewas akibat kecelakaan

Otomotif | 16 Desember 2018 - 20:37 WIB

Perhatikan hal ini jika berkendara saat hujan

Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa banyaknya jumlah orang yang dipenjarakan oleh penegak hukum karena kasus korupsi bukan menunjukkan bangsa tersebut anti korupsi.

"Saya kira saudara sepaham dengan saya bahwa keberhasilan gerakan anti korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan, tetapi diukur dari ketiadaan orang yang menjalankan tindak pidana korupsi," kata Presiden di Jakarta, Selasa (4/12).

"Kondisi ideal dari sebuah bangsa anti korupsi ketika disaring dengan hukum seketat apapun tidak ada lagi orang yang bisa ditersangkakan sebagai seorang koruptor. Kondisi idealnya semestinya seperti itu. Sebagai bangsa yang penuh keadaban, saya yakin suatu saat kita akan berhasil membangun masyarakat bangsa nirkorupsi, membangun bangsa yang bebas korupsi," lanjut Jokowi.

Sejak KPK berdiri pada 2003, KPK sudah menangani total 104 kepala daerah. Sedangkan jumlah koruptor yang dipenjara menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah 4.552 dari 248.690 tahanan.

"Jika sistem pelayanan sederhana cepat dan transparan maka tidak ada relevansi untuk menyuap, yang menyuap itu pasti pelayanannya ruwet, ribet, bertele-tele, lama, tidak transparan, karena pengusaha ingin cepat. Satu-satunya jalan ya suap, ini yang harus kita benahi. Sistem pelayanan yang sederhana, cepat, dan transparan," tambah Presiden.

Demikian pula kebijakan-kebijakan pengalokasi anggaran negara atau kebijakan lainnya bila proses bersifat transparan dan partisipatif dengan tujuan dan parameter keberhasilan yang jelas, maka tidak ada relevansinya menyuap untuk memperoleh kebijakan yang berpihak pada orang tersebut.

"Penegakan hukum itu perlu, tapi membangun sistem pencegahan perlu juga dilakukan, dua-duanya perlu beriringan. Saya kira jelas kita punya strategi yang jelas, kantornya (tim satgas pencegahan korupsi) juga akan disiapkan di gedung KPK," pungkasnya, seperti dikutip Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 20:12 WIB

Polisi akan periksa saksi ahli kasus blangko KTP-el

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:38 WIB

Menteri PPPA: Belum ada daerah layak anak

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:26 WIB

PDAM Tirtanadi launching SMS Gateway bagi pelanggan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com