Minggu, 16 Desember 2018 | 00:26 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Ketua DPP Partai Demokrat sebut swasembada pangan belum terlaksana

Rabu, 05 Desember 2018 - 14:13 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. Foto: Dody Handoko/Elshinta
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. Foto: Dody Handoko/Elshinta

Elshinta.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan target tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk swasembada pangan dan bisa menjadi lumbung pangan internasional belum terlaksana.

"Saya pernah berada di Komisi IV DPR empat tahun dan tahu persis perjalanan pangan," katanya di Jakarta, Selasa (4/12), dilaporkan Reporter Elshinta Dody Handoko.

Selain itu, Herman menjelaskan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak kompak soal keperluan impor beras. "Ini yang menurut saya memaknai ada karut-marut dalam komunikasi dalam kebijakan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya apakah situasi ini pernah didiskusikan bersama atau tidak, sampai hari ini belum terjadi, boleh dicermati," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan soal larangan penggunaan cantrang terhadap nelayan juga masih merugikan. Menurutnya, seharusnya pemerintah mesti peka tentang alat yang memudahkan para nelayan untuk memancing untuk memenuhi kebutuhannya.

Baca juga: SBY sebut Demokrat tidak akan tenggelam

"Menurut saya ke depan akan menjadi masalah, sewaktu waktu akan jadi masalah masyarakat, cantrang moratorium yang tidak ada pernah kejelasan sewaktu-waktu akan menjadi masalah," ucapnya.

Kemudian kebijakan energi dari listrik dan bahan bakar yang belum menguntungkan perusahaan BUMN Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Apa buktinya, Pertamina di tahun 2014 masih untung Rp50 triliun lebih, tetapi sekarang progresnya baru mencapai Rp5 triliun, mungkin di akhir tahun mereka hanya bisa untung kurang lebih di Rp6 triliun," paparnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Peristiwa Hari Ini | 15 Desember 2018 - 23:56 WIB

Kabar duka, Rois Syuriah PCNU Malang, KH Buchori Amin meninggal dunia

Kriminalitas | 15 Desember 2018 - 21:59 WIB

Petani mengeluh sayurannya banyak dicuri

Politik | 15 Desember 2018 - 21:39 WIB

PDI Perjuangan sanggah tuduhan pengrusakan bendera Demokrat

Aktual Pemilu | 15 Desember 2018 - 21:07 WIB

KPU soal kotak suara berbahan karton

Elshinta.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan target tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk swasembada pangan dan bisa menjadi lumbung pangan internasional belum terlaksana.

"Saya pernah berada di Komisi IV DPR empat tahun dan tahu persis perjalanan pangan," katanya di Jakarta, Selasa (4/12), dilaporkan Reporter Elshinta Dody Handoko.

Selain itu, Herman menjelaskan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak kompak soal keperluan impor beras. "Ini yang menurut saya memaknai ada karut-marut dalam komunikasi dalam kebijakan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya apakah situasi ini pernah didiskusikan bersama atau tidak, sampai hari ini belum terjadi, boleh dicermati," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan soal larangan penggunaan cantrang terhadap nelayan juga masih merugikan. Menurutnya, seharusnya pemerintah mesti peka tentang alat yang memudahkan para nelayan untuk memancing untuk memenuhi kebutuhannya.

Baca juga: SBY sebut Demokrat tidak akan tenggelam

"Menurut saya ke depan akan menjadi masalah, sewaktu waktu akan jadi masalah masyarakat, cantrang moratorium yang tidak ada pernah kejelasan sewaktu-waktu akan menjadi masalah," ucapnya.

Kemudian kebijakan energi dari listrik dan bahan bakar yang belum menguntungkan perusahaan BUMN Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Apa buktinya, Pertamina di tahun 2014 masih untung Rp50 triliun lebih, tetapi sekarang progresnya baru mencapai Rp5 triliun, mungkin di akhir tahun mereka hanya bisa untung kurang lebih di Rp6 triliun," paparnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com