Senin, 17 Desember 2018 | 04:12 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Ukuran korupsi Indonesia dilihat dari IPK

Rabu, 05 Desember 2018 - 18:26 WIB    |    Penulis : Rizky Sandra    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2FXEBFO
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2FXEBFO

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyatakan ukuran korupsi di Indonesia harus dilihat dari indeks persepsi korupsi (IPK).

"Ukuran korupsi beda dengan ukuran penyakit kanker stadium 1, 2, 3, dan 4. Ukuran korupsi itu harus dilihat dari indeks persepsi korupsi kita," kata Syarif.

Hal tersebut dikatakannya di sela-sela acara Festival Media Digital Pemerintah `Transparansi untuk Partisipasi` yang merupakan rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Rabu (05/12).

Namun, Syarif tidak memungkuri bahwa Indonesia masih merupakan negara korup.

Akan tetapi, kalau di ASEAN itu, Indonesia sudah melebihi Thailand, Filipina, dan negara lain. Indonesia nomor tiga di ASEAN.

"Jadi, saya pikir memang korupsi masih banyak. Akan tetapi, apakah itu stadium 3 atau 4. Lebih bagus menggunakan standar yang IPK dari pada memakai standar yang tidak pernah dipakai untuk mengukur tingkat korupsi suatu negara," kata Syarif.

Sebelumnya, Capres Prabowo Subianto mengatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Dalam acara The World in 2019 Gala Dinner yang diselenggarakan oleh Majalah The Economist di Singapura, Selasa (27/11), Prabowo menyebut Indonesia masuk darurat korupsi karena dari pejabat negara, kalangan anggota dewan, menteri, dan hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, isu utama di Indonesia saat ini adalah persoalan korupsi yang sudah menjalar ke semua lapisan pejabat sehingga harus segera diatasi, demikian Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Indonesia | 16 Desember 2018 - 21:50 WIB

Persewar Papua tahan imbang Persik Kediri 1-1

Afrika | 16 Desember 2018 - 21:39 WIB

Dubes: Pasar Afrika capai Rp7.900 triliun

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 21:25 WIB

Presiden minta aparat kemanan serius tangani pembalakan liar

Aktual Pemilu | 16 Desember 2018 - 21:12 WIB

KPU Bantul peroleh 70 kotak suara rusak

Kecelakaan | 16 Desember 2018 - 20:50 WIB

Anggota Polres Mojokerto tewas akibat kecelakaan

Otomotif | 16 Desember 2018 - 20:37 WIB

Perhatikan hal ini jika berkendara saat hujan

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyatakan ukuran korupsi di Indonesia harus dilihat dari indeks persepsi korupsi (IPK).

"Ukuran korupsi beda dengan ukuran penyakit kanker stadium 1, 2, 3, dan 4. Ukuran korupsi itu harus dilihat dari indeks persepsi korupsi kita," kata Syarif.

Hal tersebut dikatakannya di sela-sela acara Festival Media Digital Pemerintah `Transparansi untuk Partisipasi` yang merupakan rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Rabu (05/12).

Namun, Syarif tidak memungkuri bahwa Indonesia masih merupakan negara korup.

Akan tetapi, kalau di ASEAN itu, Indonesia sudah melebihi Thailand, Filipina, dan negara lain. Indonesia nomor tiga di ASEAN.

"Jadi, saya pikir memang korupsi masih banyak. Akan tetapi, apakah itu stadium 3 atau 4. Lebih bagus menggunakan standar yang IPK dari pada memakai standar yang tidak pernah dipakai untuk mengukur tingkat korupsi suatu negara," kata Syarif.

Sebelumnya, Capres Prabowo Subianto mengatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Dalam acara The World in 2019 Gala Dinner yang diselenggarakan oleh Majalah The Economist di Singapura, Selasa (27/11), Prabowo menyebut Indonesia masuk darurat korupsi karena dari pejabat negara, kalangan anggota dewan, menteri, dan hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, isu utama di Indonesia saat ini adalah persoalan korupsi yang sudah menjalar ke semua lapisan pejabat sehingga harus segera diatasi, demikian Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 20:12 WIB

Polisi akan periksa saksi ahli kasus blangko KTP-el

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:38 WIB

Menteri PPPA: Belum ada daerah layak anak

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:26 WIB

PDAM Tirtanadi launching SMS Gateway bagi pelanggan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com